Terus Dikebut, Progres Infrastruktur IKN Tahap I Tembus 70 Persen

Pembangunan ibu kota nusantara (IKN) menunjukkan progres signifikan, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kemajuan konstruksi fisik infrastruktur yang menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Batch I mencapai 70 persen, dan Batch II mencapai 20 persen.

Bandingkan dengan pencapaian pada Agustus 2023 lalu yang masih berada pada angka rata-rata 18,17 persen dengan masing-masing Batch I sebesar 41,03 persen, dan Batch II sekitar 0,09 persen.

Adapun total pagu anggaran pekerjaan fisik terkontrak senilai Rp 54,695 triliun. Rinciannya, Batch I mencakup 39 paket fisik yang terkontrak dalam kurun 2020-Maret 2023, dan Batch II meliputi 39 paket fisik yang terkontrak dan sedang dipersiapkan atau proses lelang sesudah Maret 2023.

Kendati dihadapkan pada tantangan kelangkaan dan kenaikan harga material bangunan, namun Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga tetap optimistis pembangunan dapat sesuai jadwal.

Dan diharapkan, upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024, bisa dilaksanakan di IKN, sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Ya, saya lebih suka menyebutnya (kelangkaan material bangunan) sebagai tantangan. Itu pasti ada dan kami upayakan semua untuk mengatasinya. Ya mungkin pada saat HUT ke-19 RI, kemajuannya bisa sekitar 95 persen, secara rata-rata ya," tutur Danis kepada Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Untuk diketahui, pembangunan IKN mencakup Kawasan Istana Presiden yang terdiri dari Istana Negara dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Sekretaariat Presiden dan Bangunan Pendukung, Kementerian Koordinator 1, Kementerian Koordinator 2, Kementerian Koordinator 3, dan Kementerian Koordinator 4.

Kemudian Kementerian Sekretariat Negara, Sumbu Kebangsaan (Plaza Seremoni), Rumah Tapak Jabatan Menteri, Jalan Tol Akses IKN Seksi 31, 3B, dan 5A, dan Bendungan Sepaku Semoi.

Sementara dukungan sarana dan prasarana bidang PUPR terhadap keamanan IKN mencakup pembangunan 47 tower rumah susun (rusun). Dari total jumlah tersebut, 31 tower di antaranya untuk ASN, Polri dan BIN 7 tower, serta Paspampres 9 tower.