Sudahkah Butuh Babak Revolusi Keamanan Siber Indonesia?

POTRET buram keamanan siber Indonesia kian menganga. Ini terjadi ketika survei kami di Sharing Vision kepada 2500 responden, Desember 2025, menunjukkan, adanya 23 persen pembobolan media sosial, 5,2 persen pembobolan akun bank, 4,6 persen pembobolan e-commerce, 3,5 persen pembobolan e-money.

Dan yang paling mengkhawatirkan, terdapat 10,3 persen pengguna yang pernah mengalami data pribadi miliknya disalahgunakan penipuan.

Hal ini bukanlah statistik biasa. Mereka adalah gejala penyakit sistemik di jantung kehidupan digital Indonesia!

Tak hanya itu. Sebanyak 12 persen responden mengaku pernah menjadi korban penipuan melalui WhatsApp atau SMS dengan modus "salah kirim" yang kemudian diikuti permintaan kode OTP.

Modus lain yang juga cukup dominan adalah pelaku yang mengaku sebagai pihak bank dan meminta korban mengklik tautan tertentu, dialami oleh 10 persen responden.

Selain itu, terdapat pula modus penipuan yang mengatasnamakan teman atau orang yang dikenal untuk meminta transfer dana (10 persen), pesan yang meminta korban mengunduh dan memasang file berekstensi .apk (9 persen).

Lalu, pesan berisi informasi penggantian tarif baru (9 persen), hingga pesan yang mengklaim penerima memenangkan hadiah tertentu (5 persen).

Dampak yang dialami tidak hanya berupa kerugian waktu (59 persen) dan kebocoran data pribadi (43 persen), tetapi juga kerugian finansial yang menimpa 34 persen korban.

Meski mayoritas korban kehilangan dana dalam jumlah relatif kecil, yakni di bawah Rp 100.000 (63 persen), tapi terdapat pula korban yang mengalami kerugian besar, mulai dari Rp 10 juta hingga lebih dari Rp 50 juta (hingga 5 persen).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 432.637 laporan pengaduan dari masyarakat telah dihimpun dari Indonesia Anti Scam Center (IASC) per 14 Januari 2026.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan bahwa OJK telah memblokir lebih dari 397.000 rekening dengan total Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam.

Namun IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar – hanya 4,7 persen dari total kerugian.

Angka recovery yang rendah ini mengungkap kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan pelacakan aliran dana ilegal.

Namun, ada yang lebih mengkhawatirkan: kita terlalu sibuk memadamkan api di dapur, sementara mengabaikan kebakaran hutan di halaman belakang.

Ancaman siber Indonesia bukan hanya penipuan domestik, tetapi juga serangan terorganisir dari aktor negara asing, ketergantungan pada infrastruktur cloud asing yang menyimpan data sensitif warga negara, dan kekosongan talenta keamanan siber generasi mendatang.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ada masalah, melainkan: apakah kita memiliki keberanian politik untuk transformasi total?

Ada tiga alasan mengapa revolusi keamanan siber bukan pilihan, tapi keharusan.

Pertama, kita telah melampaui batas "krisis yang terkelola". Data 10,3 persen penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan adalah indikator kunci.

Angka ini mengungkap realitas pahit: kebocoran data di Indonesia tidak berakhir di pasar gelap. Data itu hidup, beredar, dan aktif dieksekusi menjadi kerugian finansial dan trauma psikologis bagi korban.

Ini menandakan telah terbentuknya siklus industri kejahatan siber yang lengkap dan matang. Ironisnya, di tengah kompleksitas ancaman ini, tingkat pemulihan kita hanya mampu menyelamatkan sekitar 4,7 persen kerugian.

Angka itu jauh tertinggal dibandingkan Singapura, di mana Anti-Scam Command berhasil mengembalikan 56,7 juta dollar Singapura (sekitar 12 persen dari total kerugian).

Sekitar 37 persen kasus berhasil dipulihkan melalui pendekatan terintegrasi antara penegak hukum, otoritas keamanan siber, dan perbankan.

Pendekatan konvensional – seperti sekadar mengganti password atau menambahkan verifikasi dua faktor – tidak akan memutus mata rantai industri ilegal ini.

Kedua, serangan telah menyentuh urat nadi kedaulatan ekonomi dan kedaulatan data. Gabungan korban pembobolan akun bank dan e-money yang mendekati 9 persen adalah alarm dengan tingkat bahaya tertinggi.

Namun, yang lebih berbahaya adalah ketergantungan kita pada infrastruktur asing: sebagian besar layanan pemerintah dan swasta bergantung pada AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure.

Data warga negara Indonesia – termasuk data biometrik dan finansial – tersimpan di server yang berada di luar yurisdiksi hukum kita.

Estonia telah membuktikan bahwa kedaulatan digital adalah mungkin dengan sistem e-residency berbasis blockchain yang sepenuhnya dikontrol negara.

Korea Selatan memiliki mandatory cybersecurity insurance untuk semua perusahaan fintech. Sementara kita? Masih dalam perdebatan regulasi yang berkepanjangan.

Ketiga, kita kehilangan pertempuran generasi. Ancaman siber berkembang eksponensial dengan hadirnya AI generatif yang mampu membuat deepfake untuk penipuan, quantum computing yang akan membuat enkripsi kita usang dalam 5-10 tahun, dan jutaan perangkat IoT yang menjadi bom waktu keamanan.

Namun, kurikulum keamanan siber belum menjadi mata pelajaran wajib nasional. Kemendikbudristek sama sekali tidak hadir dalam ekosistem pertahanan siber nasional.

Generasi Z dan Alpha – yang paling native digital sekaligus paling rentan – tidak dibekali dengan cybersecurity literacy sejak dini.

India dengan program Digital India telah melatih jutaan anak muda dalam cyber defence. Sementara kita masih berkutat pada edukasi reaktif pasca-insiden.

Tujuh pilar babak revolusi keamanan siber Indonesia

Renaisans Keamanan Siber tidak dapat dipahami semata sebagai modernisasi teknologi. Ia harus dibaca sebagai pembaruan menyeluruh atas cara bangsa ini memandang keamanan, kepercayaan, dan pengelolaan risiko dalam ruang digital.

Renaisans ini perlu dibangun di atas tujuh pilar transformasi yang saling mengunci.

Pilar 1: Transformasi Arsitektur Sistem dan Kedaulatan Teknologi. Prinsip security-by-design dan zero trust harus menjadi standar wajib, bukan pilihan.

BI dan OJK perlu menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh aplikasi finansial menjalani security audit independen sebelum diluncurkan.

BSSN harus memimpin pembangunan sovereign cloud nasional untuk data kritikal pemerintah dan sektor strategis.

Ini bukan xenofobia teknologi, tetapi kedaulatan digital. Kita tidak bisa terus menitipkan data biometrik dan finansial 270 juta warga negara pada infrastruktur yang kita tidak kontrol.

Industri perlu berinvestasi pada deteksi anomali berbasis AI, enkripsi end-to-end yang tidak dapat dikompromikan, dan arsitektur yang dirancang dengan asumsi bahwa ancaman selalu hadir.

Namun yang lebih penting: desain aplikasi harus menghilangkan dark patterns yang memanipulasi pengguna untuk membuat keputusan tidak aman.

Tanggung jawab keamanan bukan pada pengguna yang "lengah," tetapi pada developer yang menciptakan sistem yang secure by default.

Pilar 2: Transformasi Identitas Digital yang Tidak Tergantikan. Tingginya angka penyalahgunaan data pribadi menegaskan bahwa data telah menjadi bahan bakar utama kejahatan siber.

Kemendagri bekerjasama dengan Komdigi harus mempercepat implementasi identitas digital phygital berbasis biometrik yang terintegrasi dengan blockchain untuk mencegah pemalsuan.

Namun, ini harus disertai dengan perlindungan privasi yang ketat – belajar dari kontroversi sistem Aadhaar India yang mengalami kebocoran masif.

OJK dan BI harus memastikan sektor jasa keuangan mengadopsi standar autentikasi yang konsisten dan tidak dapat di-bypass melalui social engineering.

Pilar 3: Transformasi Kolaborasi Real-Time dan Inteligen Ancaman Siber. Kejahatan siber bekerja dalam jaringan lintas sektor dan lintas negara dengan kecepatan real-time, sementara pertahanan kita masih terfragmentasi dan birokratis.

Dalam praktiknya, proses pemblokiran rekening hasil kejahatan siber masih mensyaratkan berbagai kebutuhan administratif, sehingga dana nasabah kerap sudah berpindah tangan atau hilang sepenuhnya sebelum tindakan dapat dlakukan.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, BSSN, Polri (Cyber Crime Unit), OJK, Bank Indonesia, dan Komdigi perlu terintegrasi dalam Pusat Inteligen Ancaman Siber Nasional yang beroperasi 24/7, dilengkapi protokol respons cepat.

Salah satu langkah konkret adalah pembangunan master data blacklist nasional yang mencakup nomor rekening, nomor telepon, dan akun e-wallet yang terindikasi terlibat kejahatan siber.

Basis data ini harus dikelola secara real-time dan reliabel sehingga proses blokir transaksi dapat dilakukan dengan cepat oleh semua institusi keuangan.

Perlu dibentuk Bug Bounty Program nasional yang kredibel, dengan reward yang kompetitif untuk peneliti keamanan yang menemukan celah sebelum dieksploitasi kriminal.

Singapura telah membuktikan efektivitas model ini dengan Government Bug Bounty Programme yang melibatkan hacker etis global.

Pilar 4: Transformasi Penegakan Hukum dan Penutupan Impunity Gap. Ini adalah celah paling fatal: dari 432.637 laporan, berapa pelaku yang benar-benar dipenjara dengan hukuman yang memberikan efek jera?

Mengapa recovery rate hanya 4,7 persen? Karena sistem hukum kita tidak dirancang untuk kecepatan dunia digital.

Pengalaman terbaru penutupan perusahaan scam di Kamboja memberikan pelajaran penting. Dampaknya langsung terlihat dari lonjakan laporan WNI ke Kedutaan Besar RI, terlepas dari apakah WNI tersebut merupakan korban atau pelaku.

Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang serius memiliki dampak yang nyata. Berkaca dari kejadian tersebut, bukan tidak mungkin di Indonesia pun pelaku fraud terbatas pada beberapa sindikat saja.

Selain itu, seringkali hasil scam/fraud bermuara pada crypto yang lebih sulit untuk dilacak. Transaksi seperti ini harus diperketat lagi untuk meminimalkan potensi uang "hilang."

Untuk menutup gap impunitas atau kesenjangan keadilan ini, perlu dibentuk Specialized Cyber Court dengan hakim dan jaksa yang terlatih khusus dalam cybercrime dan digital forensics.

Penegakan hukum harus menyasar ekonomi kejahatan siber melalui pelacakan aliran dana menggunakan blockchain analytics dan kerjasama internasional dengan financial intelligence units negara lain.

Dalam konteks domestik, OJK dan BI harus memperkuat mekanisme pembekuan aset tersangka dalam hitungan jam, bukan minggu.

Industri yang transparan dan responsif dalam penanganan insiden perlu mendapatkan insentif regulasi yang jelas. Sementara yang lalai harus menghadapi sanksi administratif yang membuat ketidakpatuhan menjadi pilihan yang tidak rasional secara ekonomi.

Pilar 5: Transformasi Literasi Digital Generasi Mendatang. Kemendikbudristek harus segera memasukkan literasi keamanan siber sebagai kompetensi inti kurikulum nasional mulai dari tingkat SMP.

Ini bukan hanya tentang "jangan klik link mencurigakan", tetapi pemahaman mendalam tentang bagaimana data bekerja, apa itu enkripsi, bagaimana AI dapat digunakan untuk kejahatan, dan etika digital.

Perlu dibentuk Akademi Pertahanan Siber Nasional yang melatih ribuan talenta muda dalam penetration testing, incident response, dan forensic digital. Tanpa talenta, semua infrastruktur dan regulasi menjadi sia-sia.

Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran sentral untuk menggerakkan literasi ini secara nasional melalui kampanye masif yang tidak hanya menakut-nakuti, tetapi memberdayakan.

BSSN memastikan bahwa materi edukasi selalu relevan dengan ancaman nyata yang berkembang, termasuk ancaman emerging seperti deepfake dan phishing berdaya AI.

Pilar 6: Transformasi Manajemen Risiko Melalui Asuransi Siber. Keamanan siber bukan hanya persoalan teknis dan hukum, tetapi juga risiko ekonomi yang dapat dimodelkan dan dikelola.

OJK harus mendorong lahirnya produk asuransi siber nasional yang kredibel dengan skema premi berbasis tingkat kematangan keamanan perusahaan.

Perusahaan dengan security posture yang baik mendapat premi rendah, sementara yang lalai membayar mahal. Ini menciptakan insentif pasar untuk investasi keamanan.

Korea Selatan telah mewajibkan asuransi siber untuk semua fintech – hasilnya adalah peningkatan drastis dalam standar keamanan industri karena perusahaan asuransi melakukan audit ketat sebelum memberikan coverage.

Pilar 7: Transformasi Geopolitik dan Pertahanan Siber Nasional. Kita tidak bisa lagi naif mengira ancaman siber hanya datang dari penipu lokal.

Advanced Persistent Threat (APT) dari aktor negara asing telah menyasar infrastruktur kritikal kita. BSSN harus diperkuat dengan anggaran dan otoritas setara dengan badan pertahanan siber negara maju, dengan kapabilitas untuk melakukan operasi siber yang ofensif sebagai alat pencegah.

Kita perlu doktrin pertahanan siber yang jelas: apa yang dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan digital Indonesia, dan bagaimana respons proporsionalnya.

Ini juga berarti diversifikasi ketergantungan teknologi melalui kemitraan strategis dengan berbagai negara, bukan hanya Amerika dan China.

Estonia dan Singapura adalah partner potensial yang dapat mentransfer pengetahuan tanpa agenda geopolitik yang terlalu berat.

Apakah kita berani?

Data telah menjawab pertanyaan "benarkah kita membutuhkannya?" dengan tegas: YA.

Tingginya angka korban, rendahnya laju pemulihan (recovery rate), dan absennya efek jera terhadap pelaku adalah bukti bahwa pendekatan lama telah mencapai batas efektivitasnya.

Kita tidak lagi hanya membutuhkan perbaikan; kita membutuhkan kelahiran kembali.

Namun pertanyaan sebenarnya adalah: apakah kita memiliki kehendak politik (political will) untuk melakukannya? Apakah kita berani mengalokasikan anggaran yang memadai ketika banyak sektor lain juga menjerit meminta dana?

Apakah kita berani mengambil keputusan tidak populer seperti mandatory security standards yang akan membuat banyak aplikasi harus diredesain dari nol?

Apakah kita berani membangun kedaulatan digital ketika tekanan geopolitik dari negara-negara besar sangat kuat?

Karena tanpa keberanian itu, tanpa kepemimpinan yang visioner dan tegas, tanpa koordinasi lintas sektoral yang sungguh-sungguh, maka "Renaisans Keamanan Siber" ini hanya akan menjadi dokumen kebijakan berikutnya yang indah di atas kertas, sementara Rp 9,1 triliun berikutnya—dan berikutnya lagi—menguap dari dompet rakyat.

Kedaulatan digital kita semakin terkikis, dan generasi mendatang mewarisi ekosistem digital yang rapuh, rentan, dan tidak dipercaya.

Jika kita tidak membangkitkan renaisans, bukan hanya data dan uang yang hilang, tetapi kehidupan sehari-hari kita – rekening bank, identitas digital, dan bahkan keamanan keluarga – terus menjadi sasaran penipu dan peretas.

Dengan renaisans keamanan siber, kita bisa merasa lebih aman bertransaksi, bekerja, dan bersosial di dunia digital.

Kita bisa memilih untuk tetap dalam krisis yang terkelola, atau memilih untuk membangkitkan sebuah renaisans. Pilihan ada di tangan kita semua – dan waktu terus berjalan.

Tag:  #sudahkah #butuh #babak #revolusi #keamanan #siber #indonesia