Isu PUBG Jadi Pemicu Ledakan SMA 72, Korea Selatan Angkat Suara

- Pemerintah Korea Selatan, melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) angkat bicara soal rencana pemerintah Indonesia yang tengah mempertimbangkan pemblokiran game Player Unknown's Battleground (PUBG). 

Isu pemblokiran ini mencuat setelah game PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025) lalu. Pemerintah menilai game ini memicu pelaku melancarkan aksi kekerasan. 

Kembali ke Korea Selatan, perwakilan MCST mengatakan bahwa tidak ada kaitan pasti antara insiden ledakan bom di Jakarta dan game PUBG bikinan studio Krafton asal Korea Selatan.

Pemerintah Korea sendiri berencana menyampaikan penjelasan resmi kepada pemerintah Indonesia terkait hal tersebut.

“Kami akan menanggapi secara resmi setelah memastikan fakta melalui jalur seperti kedutaan dan Kementerian Luar Negeri,” ujar seorang pejabat MCST kepada salah satu media online asal Korea Selatan, ZDNet Korea, dikutip KompasTekno pada Kamis (13/11/2025).

Mereka tak mengumbar bagaimana cara komunikasi terkait rencana pemblokiran game PUBG dengan pemerintah Indonesia, begitu juga metode untuk "merayu" pemerintah Indonesia agar tak memblokir PUBG.

Namun yang jelas, saat ini pemerintah Korea Selatan tengah mempersiapkan opsi-opsi yang ada terkait metode komunikasi dengan pemerintah Indonesia, terutama soal game PUBG yang dikaitkan dengan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. 

Langkah pemerintah Indonesia sendiri dinilai bertolak belakang dengan kebijakan terbaru pemerintah Korea Selatan di industri game. Salah satunya adalah berupaya mendorong industri game sebagai sektor ekonomi kreatif.

Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung pada Oktober lalu menegaskan bahwa “game bukanlah hal yang bikin kecanduan atau adiktif" , dan pemerintah berjanji tidak akan menekan industri ini secara berlebihan.

Menteri MCST, Choi Hwi-young juga berjanji akan terus memberikan dukungan serta membuka dialog dengan pelaku industri game agar industri ini bisa berkembang lebih jauh.

Adapun perbedaan sikap terkait game PUBG ini berpotensi menjadi sengketa diplomatik baru antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di ranah industri game.

Pembatasan game PUBG di Indonesia

Sportskeeda PUBG Mobile versi 3.0

Sebelumnya pada Minggu (9/11/2025) lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyinggung bahwa game online macam PUBG dinilai berbahaya untuk anak-anak. 

Menurut dia, anak-anak secara psikologis menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa ketika bermain seperti ini.

"PUBG. Itu kan di situ, kami mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," ujar Prasetyo kepada Kompas.com.

Prasetyo lantas mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengkaji kembali pembatasan game online untuk membatasi pengaruh terhadap anak Indonesia.

Pembatasan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat lalu.

"Beliau (Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kami juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online," kata Prasetyo.

"Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan," imbuh dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan pihaknya tidak mungkin bertindak sendiri terkait wacana pembatasan game online, seperti PUBG.

Sebab, Komdigi masih menunggu hasil penyelidikan dari aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Itu sebaiknya kami menunggu dulu hasil aparat penegak hukum. Kan tidak mungkin kami bertindak sendiri,” jelas dia kepada Kompas.com pada Selasa (11/11/2025).

Wijaya menegaskan bahwa Komdigi menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pembatasan game online.

Wijaya menyampaikan, setiap kebijakan yang disampaikan Prabowo akan direspons berdasarkan kewenangan masing-masing unit kerja di lingkungan Komdigi.

Ia juga menjelaskan, Komdigi sudah memiliki direktorat khusus menangani hal tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.

“Apapun yang menjadi kebijakan Presiden, akan kami tindaklanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti dari ibu menteri saja yang akan menjawabnya,” pungkas Wijaya.

Tag:  #pubg #jadi #pemicu #ledakan #korea #selatan #angkat #suara