Prabowo Lantik 270 Kepala Daerah di Istana Jakarta pada 6 Februari

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto bakal melantik kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada 6 Februari 2025.

Pelantikan ini merupakan termin pertama yang akan diikuti oleh sekitar 270 kepala daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 164B.

"6 Februari serentak dilantik oleh Presiden di Istana, di Jakarta. Tadi juga Pak Menteri Dalam Negeri sudah melaporkan ke Bapak Presiden. Presiden merespons baik. Sekitar 270-an (di gelombang pertama)," kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Bima mengungkapkan, pelantikan ini dilaksanakan untuk kepala daerah yang tidak bersengketa dalam hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia bilang, opsi pelantikan bertahap sudah disetujui secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Dilaporkan bahwa ini sudah disetujui secara bulat di DPR. Prinsipnya adalah gelombang pertama, kepala daerah yang tidak digugat di MK akan segera dilantik oleh Bapak Presiden, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota," ucap Bima.

Menurut Bima, pelantikan bertahap kemungkinan bakal dilakukan dalam tiga termin.

Pelantikan termin kedua bisa dilakukan pada kepala daerah yang sudah menyelesaikan sengketa Pilkada di MK karena gugatan penggugat ditolak.

"Kedua nanti yang gugatannya ditolak atau dismissal. Yang ketiga yang gugatannya diterima untuk kemudian (MK) perintah (memerintahkan-red) Pilkada ulang atau pemungutan suara ulang," tandas Bima.

Sebelumnya diberitakan, pelantikan secara bertahap semula dikemukakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menuturkan bahwa opsi ini dikaji lantaran perlu ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

Di sisi lain, penanganan sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai.

Setidaknya, kata dia, ada sekitar 300 perkara yang ditangani MK, sehingga porsi antara pihak yang bersengketa lebih banyak dibanding yang tidak bersengketa.

"Artinya memang kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan pelantikan kepala daerah, karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani," ucap Yusril.

"Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum, kan saya juga harus memikirkan masalah ini," imbuhnya.

Tag:  #prabowo #lantik #kepala #daerah #istana #jakarta #pada #februari