Usulan Wapres Gibran soal Penghapusan Zonasi PPDB Jadi Polemik, Ini Kritik dan Perspektif dari Pengamat Pendidikan

      Wacana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar sistem ini dievaluasi, bahkan dihapus, demi menciptakan proses penerimaan siswa yang lebih adil dan berbasis prestasi. Namun, wacana ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.  

  Isa Anshori, pengamat pendidikan, memberikan pandangannya terkait isu ini, terutama menyangkut kesiapan sekolah, guru, serta dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah.   Isa menyoroti peran guru yang menurutnya belum sepenuhnya siap menghadapi keberagaman siswa. "Guru kita sering kali menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa. Padahal, setiap anak itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Guru harus dilatih untuk memahami karakter anak dan gaya belajar yang berbeda," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (7/12).   Ia juga menilai ketidaksiapan sekolah negeri menjadi salah satu tantangan besar. "Selama ini, sekolah negeri cenderung hanya menerima siswa yang sudah pintar. Guru tinggal memberikan tugas, sementara anak-anak belajar mandiri. Tapi kalau mendapatkan siswa yang memerlukan perhatian lebih, guru sering kewalahan," tambahnya.   Isa menekankan perlunya pelatihan intensif bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pembelajaran yang inklusif. "Jika guru mampu memahami kebutuhan siswa yang beragam, sistem zonasi akan berjalan lebih baik," ujarnya.   Isa mengingatkan bahwa penghapusan zonasi berpotensi memperburuk akses pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah. "Jika seleksi berbasis nilai akademis diberlakukan, kelompok ekonomi menengah ke bawah akan semakin sulit mengakses sekolah negeri yang berkualitas. Akibatnya, ketimpangan sosial akan semakin melebar," jelasnya.   Menurut Isa, sistem zonasi memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus bersaing dengan nilai akademis yang tinggi. "Kalau penghapusan zonasi diberlakukan, protes pasti akan datang dari kelompok yang selama ini terfasilitasi oleh zonasi," tambahnya.   Isa menegaskan bahwa solusi terbaik bukanlah menghapus sistem zonasi, melainkan memperbaiki kekurangan yang ada. "Masalah utamanya bukan pada sistem zonasi, tapi pada mindset masyarakat, kesiapan sekolah, dan kualitas guru," tegasnya.   Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. "Semua sekolah harus dipastikan memberikan pendidikan yang baik. Negara harus hadir untuk mewujudkan itu," katanya.   Isa juga mendorong penerapan pendekatan pembelajaran seperti deep learning, mindful learning, dan joyful learning yang menekankan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. "Pendidikan itu tentang bagaimana anak belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Zonasi seharusnya mendukung proses ini," tambahnya.   Penghapusan zonasi dalam PPDB menjadi isu yang harus dipertimbangkan secara matang. Isa berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang bijak demi menjaga pemerataan akses pendidikan. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna.   "Jika pemerataan kualitas pendidikan tercapai, maka sistem zonasi atau apa pun bentuk seleksinya tidak lagi menjadi polemik," tutur dia. (*)  

Tag:  #usulan #wapres #gibran #soal #penghapusan #zonasi #ppdb #jadi #polemik #kritik #perspektif #dari #pengamat #pendidikan