Saran Arsitek Riken Yamamoto ke Pemerintah Indonesia: Tak Perlu Pindah Ibukota, Fokus Benahi Jakarta

Arsitek top dunia asal Jepang, Riken Yamamoto, menyarankan pemerintah Indonesia untuk membenahi tata kota Jakarta, alih-alih memindahkan ibu kota negara.

Yamamoto, dalam wawancaranya bersama koresponden Tribunnews.com di Jepang, berpendapat Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia saat ini, masih memiliki daya tarik yang cukup besar di mata dunia.

"Pengaruh Jakarta cukup besar di dunia karena memiliki power yang luar biasa besar untuk menjadi daya tarik dunia."

"Jadi, Jakarta bukan hanya untuk rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dunia," jelas Yamamoto, Jumat (15/11/2024).

Sayang, saat ini Jakarta masih belum menjadi kota yang layak, sebab kehidupan warga perkampungan belum terjamin.

"Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih kurang nyaman bagi rakyatnya, terutama daerah perkampungan masih harus ditata ulang dengan lebih nyaman lebih baik  lagi," ungkapnya.

Atas dasar hal tersebut, Yamamoto meminta supaya Indonesia tak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.

"Jangan pindahkan Jakarta sebagai ibu kota ke ibu kota baru yang ada di Kalimantan. Jakarta akan hancur berantakan karena dasar kehidupannya di perkampungan belum nyaman."

"Perekonomian juga akan jatuh kalau (ibu kota) dipaksakan pindah ke Kalimantan," urai Yamamoto.

Karena itu, Yamamoto menilai, alih-alih memindahkan ibu kota negara, pemerintah Indonesia seharusnya berfokus memperbaiki Jakarta.

Perbaikan itu, ujar Yamamoto, bisa dimulai dengan menata ulang kampung-kampung di Jakarta.

Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan kerja sama antara pihak pemerintah dan arsitek setempat.

"Upaya bersama itu dibantu oleh para arsitek setempat dan pendanaan dari bantuan pemerintah."

"Semua duduk bersama, musyawarah yang baik, bukan main menang sendiri mentang-mentang uang dari pemerintah atau dari pihak lain," tutur Yamamoto.

"Kalau (penataan kampung) sudah bagus, pasti wisatawan akan datang, tertarik untuk melihat perkampungan yang cantik tersebut."

"Dari para turis itulah uang akan masuk ke perkampungan, dengan menjual, menawarkan berbagai hal kepada turis," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yamamoto mengimbau agar pemerintah tak berfokus membangun gedung tinggi jika ingin menata ulang perkampungan.

Menurutnya, bangunan paling ideal adalah bangunan dua lantai.

Sebab, jelas Yamamoto, apabila tinggi bangunan lebih dari dua lantai, akan menghambat komunikasi dan sosialisasi warga setempat.

Tingginya gedung juga disebut Yamamoto bisa mengganggu mobilitas lanjut usia (lansia).

"(Gedung yang terlalu) tinggi akan membuat hambatan (dalam) komunikasi dan sosialisasi, (warga) menjadi kurang akrab karena terpisah jauh."

"Belum lagi kalangan lansia akan sulit berlalu lintas, turun, naik tangga jadi susah bagi lansia," jelas Yamamoto.

Ia juga menyebut, sebaiknya pemerintah tak terlalu berpatok pada aturan yang ada.

Pemerintah, kata Yamamoto, seharusnya lebih fokus pada kesejahteraan warga perkampungan.

Pasalnya, apabila perkampungan nyaman dan membuat warganya sejahtera, maka kota akan kuat dengan sendirinya.

Hal itu yang dianggap Yamamoto belum tercipta di Jakarta saat ini.

"Itu yang belum tercipta dengan baik di Jakarta saat ini. Masih banyak kampung yang menjadi korban penggusuran orang kuat (orang berkuasa), penggusuran sewenang-wenang dari banyak pihak."

"Akhirnya malah semakin membuat penduduknya menderita," tukasnya.

Update Pembangunan IKN

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan proses pembangunan IKN.

Ia mengatakan, secara kuantitatif, pembangunan IKN yang terbagi menjadi tiga batch, menunjukkan proses signifikan.

Untuk Batch I, kata Danis, telah mencapai 94,4, persen.

"Progres Pembangunan Infrastruktur IKN secara kuantitatif Batch I telah mencapai 94,4 persen."

"Batch II tembus 69,5 persen, dan Batch II sudah berada pada posisi 23,9 persen," tutur Danis kepada Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Lebih lanjut, Danis membeberkan, beberapa paket pekerjaan dengan proses konstruksi di atas 95 persen, bakal siap diresmikan akhir tahun nanti.

Paket pekerjaan yang dimaksud adalah Istana Garuda, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Gedung Sekretariat Presiden, dan Pusat Pelatihan atau Training Center (TC) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Menurutnya, paling lambat paket pekerjaan itu bisa saja diresmikan pada awal 2025.

"Paling lambat aawal 2025 semuanya diresmikan," ucap Danis.

Sementara, progres pembangunan fisik proyek-proyek investasi dengan skema pendanaan swasta dan BUMN Non-APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga terus dikebut.

Hingga Jumat, terdapat 16 paket pekerjaan telah tuntas dan dalam proses konstruksi.

Beberapa di antaranya yang telah tuntas adalah Swissotel Nusantara, Rumah Sakit (RS) Hermina, dan RS Mayapada.

Lalu, proyek investasi dengan pendanaan swasta yang masih dalam tahap konstruksi meliputi Hotel Qubika, RS Abdi Waluyo, dan Bus EV Interchange.

Kemudian, Revitalitasi SDN 020 Sepaku, dan Restoran Kampung Kecil.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Richard Susilo, Kompas.com/Hilda B Alexander)

Tag:  #saran #arsitek #riken #yamamoto #pemerintah #indonesia #perlu #pindah #ibukota #fokus #benahi #jakarta