Koalisi Permanen: Apa yang Sebenarnya Dibaca NasDem untuk 2029?

WACANA koalisi permanen kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa gagasan tersebut boleh saja dipertimbangkan, meskipun belum ada keputusan final.

Secara tekstual, pernyataan itu bersifat normatif dan terbuka. Tidak ada penegasan dukungan, tetapi juga tidak ada penolakan.

Namun demikian, dalam praktik politik, sikap normatif jarang sekadar pilihan bahasa. Sering kali, ia justru menjadi cara paling aman untuk menjaga kemungkinan tetap terbuka.

Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai respons moderat terhadap konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koalisi permanen kerap dipahami sebagai instrumen stabilitas. Dengan dukungan mayoritas partai di parlemen, proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan dinilai dapat berlangsung lebih konsisten.

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, stabilitas dukungan parlemen memang menjadi salah satu prasyarat efektivitas pemerintahan.

Namun di sisi lain, stabilitas tidak pernah sepenuhnya netral. Sebaliknya, ia selalu membawa konsekuensi terhadap struktur kompetisi kekuasaan.

Baca juga: Partai Gerakan Rakyat Deklarasi Anies: Pilpres 2029 Gerak Lebih Cepat

Karena itu, koalisi permanen bukan hanya soal memastikan pemerintahan berjalan lima tahun, melainkan juga tentang bagaimana peta politik menuju 2029 mulai dibentuk sejak sekarang.

Dalam konteks itulah sikap NasDem menjadi signifikan. Dengan menyatakan bahwa koalisi permanen “boleh dipertimbangkan”, partai ini membuka opsi tanpa mengunci komitmen.

Artinya, NasDem tidak menutup pintu konsolidasi, tetapi juga tidak menyerahkan seluruh ruang tawar. Sikap ini, secara politik, mencerminkan kehati-hatian dalam membaca perkembangan yang masih cair.

Pilpres 2029 memang masih berjarak beberapa tahun. Namun, pembentukan persepsi publik dan konfigurasi kekuatan politik tidak pernah menunggu tahun terakhir masa jabatan.

Setiap langkah elite hari ini akan membentuk ekspektasi esok hari. Karena itu, keputusan yang terlalu dini justru berisiko mempersempit ruang manuver di kemudian hari.

Dalam literatur ilmu politik, William H. Riker melalui The Theory of Political Coalitions (1962) menjelaskan bahwa partai cenderung membentuk minimum winning coalition, yakni koalisi yang cukup untuk memenangkan kekuasaan, tetapi tidak berlebihan.

Logika di balik konsep ini adalah efisiensi distribusi kekuasaan. Semakin besar koalisi, semakin banyak sumber daya politik yang harus dibagi.

Dengan kata lain, koalisi yang terlalu gemuk dapat mengurangi efisiensi sekaligus meningkatkan potensi friksi internal.

Jika koalisi permanen mencakup hampir seluruh partai besar, stabilitas eksternal memang menguat. Namun demikian, kompetisi tidak serta-merta hilang. Justru, ia berpotensi bergeser dari ruang publik ke ruang internal koalisi.

Persaingan tidak lagi terjadi antar-blok, melainkan di dalam blok yang sama. Perebutan posisi strategis, termasuk peluang pencalonan presiden dan wakil presiden 2029, dapat menjadi lebih intens.

Dalam situasi seperti itu, menjaga fleksibilitas menjadi rasional. Partai yang terlalu cepat mengunci komitmen bisa kehilangan daya tawar ketika momentum berubah.

Analogi sederhananya seperti seorang pelari yang belum menentukan jalur akhir sebelum melihat pergerakan pesaing di tikungan terakhir. Keputusan yang terlalu cepat bisa mengunci langkah.

Baca juga: Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode: Kunci Pilpres 2029 Lebih Awal

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan (kedua kiri) saat menghadiri acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Partai Nasdem menggelar buka puasa bersama sebagai ajang silahturrahmi antar kader partai dan para tokoh nasional serta mengundang sebanyak 300 anak yatim. Selain dinamika koalisi, perubahan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen juga mengubah lanskap kompetisi.

Artinya, setiap partai kini memiliki ruang lebih luas untuk mengusung calon tanpa terikat syarat minimal kursi parlemen. Dalam konteks ini, konfigurasi 2029 menjadi lebih terbuka dibanding periode sebelumnya.

Dengan ambang batas nol persen, kemungkinan munculnya poros alternatif menjadi lebih realistis. Karena itu, bisa saja NasDem dan Surya Paloh melihat perubahan tersebut sebagai peluang strategis.

Mengunci diri dalam koalisi permanen terlalu awal berpotensi mempersempit opsi untuk membangun atau mendukung konfigurasi alternatif jika momentum mengarah ke sana.

Dalam dimensi demokrasi, implikasinya juga tidak sederhana. Konsep cartel party dari Richard Katz dan Peter Mair menunjukkan bahwa ketika partai-partai besar terlalu menyatu dalam satu blok kekuasaan, kompetisi ideologis dapat melemah.

Perbedaan programatik menjadi kabur, dan publik kesulitan melihat alternatif. Dalam jangka panjang, kualitas representasi politik bisa terpengaruh.

Karena itu, menjaga jarak strategis tidak selalu berarti oposisi. Ia bisa berarti menjaga diferensiasi.

NasDem tetap berada dalam orbit pemerintahan. Namun pada saat yang sama, partai ini tidak sepenuhnya melebur dalam komitmen permanen yang berpotensi mengurangi identitas politiknya.

Baca juga: Heroisme Jokowi dan Teka-teki Gibran

Dimensi kedua menyangkut skenario 2029. Jika Presiden Prabowo Subianto kembali maju dengan dukungan koalisi besar, maka ruang bagi penantang bisa menyempit.

Namun, jika dinamika politik menghadirkan kebutuhan akan figur alternatif, partai yang menjaga fleksibilitas memiliki posisi tawar lebih baik.

Dalam konteks ini, figur seperti Anies Baswedan tetap menjadi variabel yang relevan. Basis dukungan dan visibilitas politiknya belum sepenuhnya hilang.

Dalam skenario tertentu, peluang menghadirkan penantang terhadap poros dominan dapat kembali menguat.

Dimensi ketiga berkaitan dengan arah sistem kepartaian Indonesia. Sejak reformasi, sistem kepartaian bergerak antara fragmentasi dan konsolidasi.

Koalisi permanen bisa menjadi bentuk konsolidasi ekstrem. Namun, jika partai-partai tetap menjaga diferensiasi, maka sistem tetap kompetitif.

Sikap normatif NasDem dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dua kecenderungan tersebut.

Pernyataan Surya Paloh mengenai pentingnya persatuan dan pengurangan sekat identitas memperkuat citra moderat partai. Pesan itu relevan dalam menjaga kohesi sosial.

Namun demikian, komitmen terhadap persatuan tidak berarti menutup ruang kompetisi politik yang sehat.

Pada akhirnya, peta politik Indonesia masih sangat cair. Elektabilitas figur dapat berubah. Evaluasi publik terhadap pemerintahan akan terus berkembang.

Dengan ambang batas pencalonan yang lebih longgar, ruang konfigurasi menjadi semakin luas.

Dalam situasi seperti ini, keputusan yang terlalu cepat justru dapat mengurangi fleksibilitas ketika dinamika bergeser.

Karena itu, wacana koalisi permanen tidak hanya berbicara tentang stabilitas hari ini. Ia juga mencerminkan bagaimana partai membaca peluang masa depan.

Sikap NasDem yang normatif di permukaan dapat dipahami sebagai strategi menjaga keseimbangan: mendukung stabilitas, tetapi tetap menyisakan ruang manuver.

Dalam politik, ruang yang dibiarkan terbuka sering kali lebih berharga daripada komitmen yang diikat terlalu dini.

Dan dalam konteks menuju 2029—terlebih dengan ambang batas pencalonan nol persen—menjaga ruang itu dapat menjadi pilihan yang paling rasional.

Tag:  #koalisi #permanen #yang #sebenarnya #dibaca #nasdem #untuk #2029