Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Strategis, Efisiensi dan Data Jadi Tantangan

–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memantik perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak atas gizi yang layak. Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan urgensi dan efisiensi anggarannya, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

Perdebatan tersebut mencerminkan dilema klasik kebijakan publik: antara kebutuhan jangka pendek menjaga disiplin fiskal dan kepentingan jangka panjang membangun kualitas sumber daya manusia. Meski menuai pro dan kontra, sejumlah pengamat menilai MBG justru merupakan intervensi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan nasional.

Pengamat kebijakan publik Fakhrido Susilo menilai MBG tidak semestinya dihentikan hanya karena alasan ketidakpastian ekonomi. Gejolak ekonomi global bukan hanya dialami Indonesia, melainkan hampir seluruh negara, termasuk India, Brasil, hingga Amerika Serikat.

”Negara-negara itu juga menghadapi tekanan ekonomi, tetapi mereka tidak serta-merta menghentikan program tanggung jawab sosial seperti midday meal. Artinya, ada banyak instrumen kebijakan yang bisa digunakan pemerintah untuk merespons krisis ekonomi tanpa mengorbankan program gizi anak,” ujar Fakhrido, yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik President University serta Direktur Eksekutif lembaga riset Kiprah.

Dia menambahkan, konteks sosial masyarakat Indonesia perlu menjadi pertimbangan utama. Banyak orang tua bekerja lebih dari satu profesi demi mencukupi kebutuhan hidup, mulai dari buruh di pagi hari hingga pengemudi ojek daring di sore atau malam hari.

Kondisi ini, kata Fakhrido, kerap membuat perhatian terhadap asupan gizi anak menjadi terpinggirkan.

”Dalam situasi seperti ini, MBG justru berfungsi sebagai penyangga sosial. Program ini membantu memastikan anak tetap mendapatkan makanan bergizi tanpa menambah beban psikologis dan ekonomi orang tua,” jelas Fakhrido Susilo.

Lebih jauh, Fakhrido menekankan bahwa gizi anak bukan sekadar soal rasa kenyang, tetapi fondasi kualitas berpikir dan daya saing bangsa. Dia mengingatkan bahwa intervensi di jenjang pendidikan menengah atau tinggi tidak akan efektif jika persoalan gizi di usia dini tidak tertangani dengan baik.

”Tanpa fondasi gizi yang kuat, jangan berharap skor PISA kita melonjak signifikan. Kalau manusianya tidak berkualitas, infrastruktur sebesar apa pun tidak akan membawa Indonesia bersaing di 2045,” kata Fakhrido Susilo.

Meski mendukung keberlanjutan MBG, Fakhrido juga menyoroti lemahnya basis data dan riset dalam pelaksanaan program tersebut. Dia mendorong pemerintah untuk lebih serius melakukan evaluasi dampak dan studi komparatif agar tata kelola program menjadi lebih efisien dan akuntabel.

”Perlu ada impact evaluation yang independen. Apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran siswa di sekolah? Apakah berdampak pada kemampuan kognitif anak? Bagaimana efeknya terhadap UMKM dan koperasi lokal? Studi semacam ini masih sangat minim,” ujar Fakhrido Susilo.

Pandangan serupa disampaikan pakar dan edukator kesehatan, dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes. Dia menilai MBG merupakan respons konkret pemerintah atas semakin lebarnya kesenjangan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, khususnya di keluarga rentan.

”Kehadiran MBG pada dasarnya untuk mendekatkan dan memudahkan akses anak terhadap pangan bergizi. Ini penting, terutama di wilayah yang daya belinya terbatas,” kata dr. Rita.

Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada variasi dan kualitas menu. Jika MBG hanya bertumpu pada menu yang itu-itu saja, maka manfaat jangka panjangnya bisa tereduksi.

”Indonesia punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa. Ada ratusan jenis buah, sayur, sumber karbohidrat, protein, dan kacang-kacangan. Ini seharusnya dimanfaatkan, bukan hanya untuk gizi anak, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal,” tutur Rita Ramayulis.

Pemanfaatan pangan lokal, lanjut dr. Rita, juga berpotensi menjawab kritik soal pemborosan anggaran. Rantai pasok yang lebih pendek dinilai dapat menekan biaya sekaligus membuka peluang kerja di tingkat komunitas.

”Kalau pangan lokal dioptimalkan, kita tidak akan kekurangan bahan, dan tidak perlu khawatir stok terganggu. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengeksplorasi dan mengelola potensi itu dengan serius,” ucap Rita Ramayulis.

Tanpa transparansi, data, dan evaluasi berkelanjutan, Program Makan Bergizi Gratis akan terus berada dalam pusaran kontroversi. Namun sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia, kebijakan ini dinilai layak dipertahankan, dengan catatan, dijalankan secara lebih efisien, adaptif, dan berbasis bukti.

Tag:  #program #makan #bergizi #gratis #dinilai #strategis #efisiensi #data #jadi #tantangan