MBG Tuai Kontroversi, Tim UNJ Nilai Skema BLU Bisa Jadi Solusi

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan setahun, tetapi masih menghadapi tantangan seperti keracunan makanan hingga pemahaman soal gizi pangan itu sendiri.

Beragam kontroversi yang muncul membuat banyak pihak skeptis dengan program itu, apalagi dana yang dikucurkan besar dan memotong banyak anggaran.

Menjawab tantangan itu, Kepala Tim Pengkaji MBG UNJ, Herlitah, mengungkapkan bahwa skema Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat provinsi bisa jadi solusi.

Menurutnya, denmgan skema BLU, pengadaan pangan untuk MBG dapat dilakukan secara terpusat lintas kabupaten.

“Hal ini tidak hanya memperkuat posisi tawar terhadap pemasok, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran,” ungkap Herlitah.

Herlitah menambahkan bahwa BLU provinsi juga dapat berfungsi sebagai payung koordinasi lintas daerah. 

Dengan adanya BLU, standar layanan, sistem distribusi, serta mekanisme pengawasan dapat lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Ini penting agar kualitas layanan MBG tidak timpang antarwilayah,” tambah Herlitah yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJ dalam keterangannya pada Kamis (5/2/2021).

Tim Pengkaji MBG UNJ juga menilai bahwa keunggulan utama BLU adalah kemampuannya mengombinasikan fleksibilitas operasional dengan akuntabilitas.

Baca juga: 11 Jurusan D3-S1 UI Sepi Peminat, Referensi Daftar SNBP 2026 Hari Ini

BLU bisa memiliki fleksibilitas keuangan yang bisa mengatasi masalah fluktuasi harga dan pergeseran antarjenis belanja. 

Menurut tim pengkaji UNJ, praktik baik internasional seperti Brasil dan India yang berhasil mengelola program secara semi-otonom.

Kajian ini juga menyoroti praktik baik dari pengalaman internasional, seperti Brasil dan India, yang berhasil mengelola program makanan berskala besar melalui lembaga semi-otonom. 

Indonesia punya pengelolaan BLU di sektor kesehatan, seperti rumah sakit BLU, yang terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan. Hal itu bisa diadopsi. 

Tim Pengkaji MBG UNJ menegaskan bahwa implementasi BLU provinsi startegis dan bisa jadi salah satu solusi jika mendapatkan dukungan pusat.

Di samping dukungan pusat, pengelolaan BLU menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, baik dalam aspek birokrasi, logistik, manajemen rantai pasok, dan terhadap prinsip-prinsip gizi.

Tim Pengkaji MBG UNJ menilai, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah kajian tata kelola MBG serta pengembangan skema pendanaan agar tak tertumpu pada APBN.

“Kami berharap kajian ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan,” kata Sekretaris Universitas Negeri Jakarta, Prof. Suyono.

Tim UNJ berpendapat, jika diangani baik, MBG bisa bertransfrmasidari sekadar bantuan sosial menjadi investasi strategis.

Baca juga: Merlins Jadi Dokter Spesialis Tercepat UGM, Pernah Cuti Melahirkan

Tag:  #tuai #kontroversi #nilai #skema #bisa #jadi #solusi