Bansos dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

- Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan sendiri adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Baca juga: Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Jawa

Garis kemiskinan ini bisa berubah seiring waktu karena penentuannya dihitung berdasarkan berbagai faktor.

Salah satu instrumen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah melalui bantuan sosial (bansos).

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penyaluran bansos merupakan tanggung jawab dari Menteri Sosial (Mensos).

"Menteri Sosial untuk menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen," bunyi poin 7 (b) Inpres 8/2025.

Baca juga: Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil, untuk Bansos hingga Keuangan Digital

Bansos Diklaim Menurunkan Kemiskinan

Instrumen bansos yang digalakkan pemerintah ini diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengeklaim, program graduasi kemiskinan berhasil mengeluarkan lebih dari 70.000 keluarga dari status kemiskinan pada 2025.

Bansos merupakan salah satu instrumen, selain pemberdayaan ekonomi, dalam program graduasi kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

"Target tahun depan di atas 300.000 keluarga. Mudah-mudahan tercapai kalau kita kerja bersama dan bersinergi,” kata Gus Ipul saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025).

Baca juga: Mensos Aktifkan Lagi Penerima Bansos Terindikasi Judol, Syaratnya Jangan Diulangi

Dalam kesempatan terpisah, Gus Ipul mengeklaim bahwa penyaluran bansos yang tepat sasaran dapat menurunkan angka kemiskinan dan mengubah status ekonomi keluarga.

Demi terwujudnya bansos yang tepat sasaran, Kementerian Sosial (Kemensos) memprioritaskan perbaikan data penerima manfaat lewat DTSEN.

Setelah perbaikan data, akan diikuti oleh transformasi sistem bantuan dan sinergi lintas sektor agar penyaluran bantuan dan pemberdayaan sosial lebih tepat sasaran.

Nantinya, penyaluran bansos akan difokuskan pada kelompok rentan dari desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), desil 3 (hampir miskin), dan desil 4 (rentan miskin).

Baca juga: Mensos: Bansos BLT hingga PKH Akan Mulai Disalurkan Februari 2026

ANTARA FOTO/Putra M. Akbar Petugas menyerahkan uang tunai kepada warga saat penyaluran bantuan sosial. Program Bantuan Sosial (Bansos) di Jawa Timur pada 2026 dipastikan tidak terdampak kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Data Penyaluran Bansos

Berdasarkan data dari Kemensos, penyaluran bansos pada triwulan I 2025 diserahkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta KPM.

Selanjutnya pada triwulan II 2025, sebanyak 8 juta KPM telah menerima bansos PKH. Lalu, 15 KPM sudah disalurkan bansos BPNT.

Setelah itu pada triwulan III 2025, Kemensos menyalurkan bansos PKH kepada 7.443.448 KPM. Sedangkan untuk bansos BPNT, sudah disalurkan kepada 13.687.433 KPM

Terakhir pada triwulan IV, bansos sudah diserahkan kepada 15.726.385 KPM dari target 35.046.783 KPM.

Bansos yang sudah disalurkan meliputi bansos reguler (PKH dan BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

Baca juga: Soal Peluang Bansos Disalurkan Lewat Kopdes, Mensos Tunggu Arahan Prabowo

Pembenahan Bansos dan Pemberdayaan

Kendati bansos diklaim berhasil mengeluarkan banyak keluarga dari status kemiskinan, Gus Ipul mengatakan bahwa penerima bansos harus diberdayakan agar tidak selamanya menerima bantuan dari negara.

Oleh karena itu, masyarakat yang menerima bansos akan dipindahkan ke program pemberdayaan apabila mereka telah mampu hidup mandiri.

"Jadi ada pemberdayaan, perkuatan, bagaimana mempercepat pemberdayaan ini, setelah dia masuk data, diberi bansos, dalam jangka waktu tertentu dia pindah ke program pemberdayaan," kata Gus Ipul.

Baca juga: Cerita Mantan Penerima Bansos yang Siap Tak Lagi Terima Bantuan Tahun Depan

Sementara itu kepada Kompas.com, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendorong dilakukannya pembenahan terhadap tata kelola penyaluran bansos.

Apalagi kini pemerintah menjadikan DTSEN sebagai kanal utama dalam penyaluran bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, akurasi DTSEN merupakan kunci sukses keberhasilan bansos yang menjadi upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah.

"Data ini menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan menutup celah eksklusi maupun inklusi yang tidak tepat,” jelas Abidin.

Baca juga: Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan

Terpisah, anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyorot data Kemensos yang menunjukkan 4,6 juta KPM yang menerima bansos selama lima tahun.

"Bahkan ada 36.460 keluarga penerima manfaat sudah 18 tahun sudah menerima bantuan sosial," tegas HNW.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemensos perlu memikirkan langkah lain agar bansos benar-benar efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Baca juga: DI WEF 2026, Prabowo Targetkan Berantas Kemiskinan Ekstrem dalam 4 Tahun

KOMPAS.com/MIFTAHUL HUDA Ilustrasi bansos. Cara cek bansos Kemensos Februari 2026. Cek bansos kemensos go id 2026 terbaru. Cara cek bansos PKH lewat HP. Cara cek penerima bansos Kemensos Februari 2026.

Adapun dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi dengan pendekatan bantuan.

"Pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama di dalam memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan membangun kemandirian bangsa sehingga pembangunan yang kita tuju adalah memberikan solusi bagi terwujudnya ekonomi yang sejahtera, mandiri dan berdiri di kaki sendiri," ujar Cak Imin.

Baca juga: Cak Imin: Kemiskinan Nasional Naik 0,49 Persen Imbas Banjir Sumatera

Cak Imin kemudian menyinggung 332 keluarga yang berhasil keluar dari penerima bantuan sosial dan kini dinyatakan mandiri secara ekonomi.

Momentum tersebut dinilai sebagai bukti nyata bahwa pendekatan pemberdayaan—melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan ekonomi mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan negara.

"Karena itu, slogan hari ini sangat tepat, yaitu Bansos Sementara, Berdaya Selamanya," ujar Cak Imin.

Baca juga: Gus Ipul: Sekolah Rakyat Bagian dari Upaya Pengentasan Kemiskinan

Berjuang Menghilangkan Kemiskinan

Dalam rilis terbaru, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,25 persen dari total penduduk pada September 2025. Angka tersebut turun dibandingkan pada Maret 2025, di mana saat itu sebesar 8,47 persen.

Penurunan itu tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, di mana tercatat sebanyak 23,85 juta orang pada Maret 2025, menjadi 23,36 juta orang pada September 2025.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Warga beraktivitas di permukiman kumuh kampung nelayan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (20/1/2018). Angka kemiskinan di Jakarta saat ini mencapai 3,77 persen dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan angka kemiskinan di Ibu Kota turun satu persen dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk berjuang menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

"Kita harus berjuang bersama-sama semua unsur semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun kita harus bersatu, kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ujar Prabowo dalam taklimatnya, Senin.

"Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan," sambungnya menegaskan.

Tag:  #bansos #upaya #pengentasan #kemiskinan #indonesia