Taklimat Prabowo dan Konsolidasi Politik

DALAM dua dekade terakhir dunia mengalami kontraksi. The Global Risks Report 2025 mencatat bahwa kondisi global bergerak dalam ketidakpastian yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan energi, disrupsi teknologi, serta melemahnya kepercayaan antarnegara. 

Dalam situasi ini Indonesia tidak bisa mengandalkan pola pembangunan dengan pola as usual. Sebagai negara besar dengan struktur pemerintahan yang berlapis, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dalam konteks ini, langkah maju yang diperlihatkan Presiden Prabowo melalui berbagai aksi Taklimat menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Sejak awal 2026, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan konsolidasi dengan tajuk Taklimat Awal Tahun kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang. Taklimat ini menjadi arena untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, sekaligus menyusun langkah strategis ke depan di tengah dinamika global yang terus bergejolak. 

Presiden Prabowo Subianto kembali menyelenggarakan konsolidasi nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC). Forum itu diikuti lebih dari 4.000 peserta yang terdiri atas unsur kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Rakornas tersebut menjadi langkah strategis sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

Di hadapan ribuan pejabat dari seluruh penjuru Tanah Air, Prabowo menyampaikan pesan. Indonesia harus melompat, bukan hanya bergerak. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan menjadi satu barisan yang solid untuk mendukung agenda besar memajukan Indonesia secara lebih cepat dan berdampak. Lompatan ini hanya mungkin terjadi bila terjadi sinergi antara pusat dan daerah, yang bergerak dalam irama dan visi yang sama. 

Kebijakan Strategis

Penyelarasan visi, arah kebijakan, dan agenda strategis diperlukan agar tujuan tersebut tidak terbelah oleh perbedaan kepentingan dan kapasitas antarwilayah. Presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan strategis pemerintah dengan satu tujuan utama, yaitu mewujudkan Indonesia yang kuat, indah, dan rakyatnya bahagia. Pembangunan ke depan harus menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan menggerakan pembangunan nasional secara masif. 

Kebijakan strategis pertama difokuskan pada ketahanan pangan dan energi. Swasembada pangan dipercepat melalui peningkatan produksi dan penguatan cadangan nasional, sementara kemandirian energi ditempuh melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri dan percepatan transisi energi. Kedua sektor ini diposisikan sebagai fondasi kedaulatan nasional.

Pilar berikutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sejak dini. Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat dan digitalisasi pembelajaran diandalkan untuk memperluas akses pendidikan yang adil, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Di bidang ekonomi, pemerintah mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi diharapkan inklusif dan berdampak, mampu menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. 

Pembangunan berbasis wilayah juga diperkuat melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu, seiring dengan pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif, memperkuat kerja sama internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Seluruh kebijakan ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang diharapkan mampu menjadi lompatan pembangunan nasional. Oleh karenanya, stabilitas politik, konsistensi arah kebijakan, dan sinergi kekuatan nasional secara menyeluruh menjadi hal yang mendesak.

Endang Tirtana

Konsolidasi Politik

Dalam perspektif multi-level governance, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa reformasi tata kelola yang melibatkan berbagai lapisan pemerintahan merupakan proses yang kompleks dan menuntut koordinasi intensif antaraktor. Sebab lapisan pemerintahan memiliki kepentingan yang beragam, bahkan kerap saling bertentangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mensinergikan seluruh kekuatan melalui pendekatan tata kelola yang sistemik dan integratif, dengan mempertimbangkan kapasitas seluruh tingkatan pemerintahan.

Salah satu kuncinya adalah perbaikan manajemen publik dan menata ulang administrasi kebijakan antara pusat dan daerah. Reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta koordinasi lintas pemerintahan. Tanpa pembenahan tata kelola ini, lompatan pembangunan berisiko terhambat oleh birokrasi terkooptasi. 

Dengan demikian, taklimat Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun konsolidasi politik yang berorientasi pada tujuan, bukan pada pemusatan kendali kekuasaan. Karena, lompatan pembangunan yang diharapkan sulit diwujudkan dari satu kebijakan tunggal atau satu level pemerintahan. Dibutuhkan kesadaran kolektif oleh seluruh lapisan pemerintahan dan kemampuan negara menyelaraskannya dalam satu visi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Dalam konteks ini, konsolidasi politik yang dilakukan Presiden perlu  mencerminkan distribusi kewenangan yang terkoordinasi dan bertanggung jawab, bukan pada kekuasaan yang sentralistik. Pemerintah daerah semestinya tetap menjadi aktor utama penggerak pembangunan yang berlandaskan pada arah strategis pembangunan nasional. Ini menjadi poin penting yang ditekankan dalam perbaikan tata kelola multi-level governance.

Sebaimana yang dijelaskan Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat, bahwa pemerintahan yang baik tidak lahir dari penumpukan kekuasaan, melainkan dari pembagian peran yang jelas, kerja sama, dan akuntabilitas yang saling menguatkan. Dengan semangat itulah, Taklimat Presiden Prabowo dapat diwujudkan ketika pemerintah pusat dan daerah tidak saling mendominasi, tetapi saling memperkuat. Bila prinsip ini dijaga secara konsisten, maka agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mustahil.

*) Endang Tirtana, Waketum DPP PSI

Tag:  #taklimat #prabowo #konsolidasi #politik