Membaca Politik Luar Negeri Prabowo dari Pendekatan Intermestik

SELAMA dua hari berturut-turut, Selasa dan Rabu (3–4 Januari 2026), Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah petinggi ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, para mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, serta akademisi hubungan internasional ke Istana Negara.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah memberikan penjelasan langsung mengenai keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), forum baru yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Langkah ini menarik perhatian, terutama karena dilakukan di tengah sensitivitas isu keanggotaan Indonesia di BoP yang berkaitan langsung dengan persoalan Palestina.

Bagi masyarakat Indonesia, isu Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan juga memiliki dimensi ideologis, historis, dan emosional yang kuat.

Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung dalam forum yang diprakarsai Amerika Serikat, aktor global yang kerap dipersepsikan memiliki posisi ambigu dalam konflik Palestina, berpotensi memunculkan resistensi domestik jika tidak dijelaskan secara memadai.

Dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama, mantan pelaku diplomasi utama, serta kalangan akademik, Presiden Prabowo secara sadar membawa isu politik luar negeri ke ruang domestik melalui dialog terbuka.

Baca juga: Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden

Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan intermestik (singkatan dari international dan domestic), yakni strategi yang mengaitkan secara langsung dinamika internasional dengan kepentingan, persepsi, serta legitimasi domestik.

Pendekatan intermestik berangkat dari asumsi dasar bahwa politik luar negeri tidak pernah sepenuhnya terpisah dari politik dalam negeri.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi kebijakan luar negeri sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan penerimaan publik.

Tanpa fondasi domestik yang kuat, kebijakan luar negeri yang rasional secara strategis sekalipun berisiko kehilangan dukungan politik dan moral.

Dengan menjelaskan secara langsung alasan, konteks, tujuan, serta batasan keterlibatan Indonesia dalam BoP, Presiden Prabowo berupaya membangun jembatan antara kompleksitas arena global dan kesadaran politik domestik yang plural.

Langkah ini tidak semata-mata bersifat komunikatif, melainkan juga merupakan upaya konsolidasi legitimasi.

Sekretariat Presiden Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026)Pendekatan intermestik sebenarnya bukan hal baru dalam diplomasi Indonesia. Pada masa Hassan Wirajuda menjabat Menlu (2001–2009), konsep intermestik diperkenalkan secara eksplisit sebagai kerangka kebijakan luar negeri Indonesia, terutama sejak sekitar tahun 2002.

Salah satu praktik konkret pendekatan ini adalah penyelenggaraan Foreign Policy Breakfast, yakni forum dialog rutin yang melibatkan akademisi, jurnalis, tokoh masyarakat, dan anggota DPR untuk membahas isu-isu internasional yang berdampak langsung pada kepentingan domestik.

Baca juga: Dua Kaki Prabowo Menjaga Keseimbangan Pesan dalam Board of Peace

Dalam konteks kekinian, Presiden Prabowo tampak menghidupkan kembali tradisi tersebut, tapi dengan skala, aktor, dan simbolisme politik yang lebih besar.

Lebih jauh, pendekatan intermestik sejalan dengan prinsip yang kerap dirujuk dalam studi diplomasi modern, yakni foreign policy begins at home.

Prinsip ini juga disinggung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI pada 14 Januari 2026.

Gagasan tersebut menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif hanya dapat dibangun di atas fondasi domestik yang kokoh, baik dari sisi dukungan politik, legitimasi moral, maupun stabilitas sosial.

Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri bukan sekadar urusan elite diplomatik, melainkan juga bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga.

Dalam konteks Indonesia, isu Palestina merupakan contoh klasik bagaimana batas antara politik luar negeri dan politik domestik menjadi kabur.

Solidaritas terhadap Palestina telah lama menjadi bagian dari identitas moral bangsa, sebagaimana tercermin dalam konstitusi dan praktik diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Karena itu, menjelaskan posisi Indonesia dalam forum internasional yang bersinggungan dengan isu tersebut kepada para pemangku kepentingan strategis domestik menjadi langkah politik yang rasional sekaligus simbolik.

Di luar aspek intermestik dan prinsip foreign policy begins at home, langkah Presiden Prabowo juga mencerminkan pergeseran gaya kepemimpinan diplomasi Indonesia yang lebih komunikatif dan partisipatif.

Baca juga: Ketika Politik Luar Negeri Mengejar Lampu Sorot

Negara tidak lagi sepenuhnya memonopoli narasi kebijakan luar negeri, melainkan membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok kunci dalam masyarakat.

Dialog semacam ini memang tidak serta-merta menghilangkan kritik, tetapi setidaknya membuka ruang diskursus yang lebih sehat antara negara dan masyarakat sipil, sekaligus mencegah berkembangnya misinformasi dan kecurigaan publik.

Namun demikian, pendekatan intermestik bukan tanpa risiko. Keterbukaan yang berlebihan berpotensi mempersempit ruang manuver diplomasi apabila tekanan domestik menjadi terlalu dominan dan emosional.

Dalam isu-isu sensitif seperti Palestina, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan aspirasi moral domestik dengan realitas politik internasional yang sarat kompromi.

Dalam kasus BoP, Presiden Prabowo tampaknya memilih untuk mengambil risiko tersebut demi menjaga kohesi nasional dan menghindari kesalahpahaman publik yang berlarut-larut.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya terletak pada bagaimana Indonesia berperan di dalam BoP, tetapi juga pada konsistensi antara narasi domestik dan praktik diplomasi di tingkat internasional.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut harus diikuti dengan sikap yang tegas, terukur, dan konsisten dalam memperjuangkan solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Tanpa konsistensi tersebut, legitimasi yang telah dibangun di dalam negeri justru berpotensi berubah menjadi kekecewaan publik.

Pada akhirnya, kebijakan luar negeri Presiden Prabowo dalam isu BoP menegaskan satu hal penting, yaitu diplomasi kontemporer tidak lagi dapat dipisahkan dari politik domestik.

Dunia internasional dan ruang domestik saling bertaut dalam satu tarikan napas kebijakan.

Dalam konteks itulah, pendekatan intermestik bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bagian integral dari kepemimpinan diplomatik Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Tag:  #membaca #politik #luar #negeri #prabowo #dari #pendekatan #intermestik