6 Nama Presiden Indonesia Ada di Epstein Files: Ada yang Dicibir, Begini Konteksnya

Baca 10 detik

• Epstein Files, kompilasi email Jeffrey Epstein, memuat diskusi intelijen mengenai sejumlah Presiden Indonesia.
• Presiden Sukarno dibahas terkait gerakan Non-Blok serta upaya penggulingan oleh pemerintahan Eisenhower AS.
• Suharto disebut sebagai "bagman" kepentingan bisnis AS yang didukung dalam invasi Timor Timur 1975.

Epstein Files lagi bikin publik heboh belakangan. File-file tersebut merupakan kompilasi dari email, dokumen rahasia dari tokoh bernama Jeffrey Epstein, yang berisi bukti skandal seksual elit negara barat. Namun tak cuma itu.

Dari banyaknya file yang dipublikasikan oleh Department of Justice Amerika Serikat, rupanya ada juga file berisi obrolan intel, bak sedang menggosip soal tokoh-tokoh luar AS.

Presiden-presiden Indonesia pun tak luput dari perhatian. Berikut adalah daftar Presiden RI yang disebut dalam Epstein Files lengkap dengan konteksnya:

1. Sukarno

PerbesarPresiden Soekarno [Foto tangkapan layar Instagram @Soekarno_presidenku]

Nama Presiden Sukarno disebut lima kali, dijadikan sebagai kajian sejarah saat implementasi Pancasila. Manuver Sukarno dalam gerakan non-blok (Non-Aligned Movement/NAM) pada dokumen tersebut juga turut disorot di file Epstein.

"The prime movers of that era were giants from large and populous non-Western states: India's Jawaharlal Nehru, Indonesia's Sukarno, Egypt's Gamal Abdel Nasser, and Yugoslavia's Josef Broz Tito. As decolonization speeded up in the 1960s, the NAM became a sprawling collection of diverse states with heavy representation from Africa and Asia. Particularly at the United Nations, it had a significant diplomatic impact," tulis mereka pada dokumen EFTA01146715.

Jika diterjemahkan, maka sebagai berikut:

"Tokoh-tokoh utama pada era itu adalah para raksasa dari negara-negara non-Barat yang besar dan berpenduduk padat: Jawaharlal Nehru dari India, Sukarno dari Indonesia, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan Josef Broz Tito dari Yugoslavia. Seiring percepatan dekolonisasi pada tahun 1960-an, Gerakan Non-Blok (NAM) menjadi kumpulan negara-negara yang beragam dan luas dengan representasi yang besar dari Afrika dan Asia. Khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, gerakan ini memiliki dampak diplomatik yang signifikan."

Pada lain file, dokumen EFTA00951262, disebutkan secara gamblang bahwa Amerika sempat ingin menggulingkan Sukarno di jaman Eisenhower, Presiden AS ke 34.

Namun rencana AS berubah saat Eisenhower lengeser dan digantikan oleh John F. Kennedy.

"In Indonesia, Kennedy's policy represented a break from Eisenhower's efforts to overthrow socialist Achmed Sukarno who wanted greater control over mineral resources."

Begini terjemahannya:

"Di Indonesia, kebijakan Kennedy merupakan sebuah perubahan dari upaya Eisenhower untuk menggulingkan sosialis Achmed Sukarno yang menginginkan kendali lebih besar atas sumber daya mineral."

Sebagai konteks, Achmed (Ahmad) Sukarno adalah nama yang dipakai oleh Presiden RI pertama saat sedang mengakrabkan diri ke negara-negara Arab, menurut Historia.

2. Suharto

PerbesarPresiden Soeharto (Wikipedia)

Presiden RI yang kedua ini disebut-sebut dalam enam file. Kebanyakan file tersebut merupakan bahan analisis sejarah oleh circle-nya Epstein, yang mirisnya juga disertai pernyataan bernada nyinyir.

Pada file Epstein dengan kode EFTA00853147, yang menggunakan dokumen kajian sejarah yang ditulis oleh Andy Piascik tahun 2015 sebagai lampiran, presiden yang kerap disebut Pak Harto ini dianggap sebagai "bagman" Amerika Serikat.

"Near the end of his time in office, Kissinger and his new boss Gerald Ford pre-approved the Indonesian dictator Suharto's invasion of East Timor in 1975, an illegal act of aggression again carried out with weapons made in and furnished by the US. Suharto had a long history as a bagman for US business interests; he ascended to power in a 1965 coup, also with decisive support and weapons from Washington, and undertook a year-long reign of terror in which security forces and the army killed more than a million people (Amnesty International, which rarely has much to say about the crimes of US imperialism, put the number at 1.5 million)."

Atau jika diterjemahkan, maka sebagai berikut:

"Menjelang akhir masa jabatannya, Kissinger dan bos barunya, Gerald Ford, menyetujui invasi diktator Indonesia Suharto ke Timor Timur pada tahun 1975, sebuah tindakan agresi ilegal yang sekali lagi dilakukan dengan senjata buatan dan dipasok oleh AS. Suharto memiliki sejarah panjang sebagai "kurir" kepentingan bisnis AS; ia naik ke tampuk kekuasaan dalam kudeta tahun 1965, juga dengan dukungan dan senjata yang menentukan dari Washington, dan melakukan pemerintahan teror selama setahun di mana pasukan keamanan dan tentara membunuh lebih dari satu juta orang (Amnesty International, yang jarang berkomentar banyak tentang kejahatan imperialisme AS, menyebutkan angka tersebut sebesar 1,5 juta)."

3. Megawati Soekarnoputri

PerbesarKetua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. [Foto: Tim Media PDIP]

Nama Presiden RI kelima, Megawati, disebut sekali di Epstein Files. Konteksnya adalah, pada 2014, dokumen berkode EFTA01466463 tersebut berisi analisis peluang Joko Widodo untuk maju sebagai presiden. Namun, PDI-P, partai penyokong Jokowi, dianggap "pro kiri" sehingga bikin investor (dalam konteks ini adalah investor dari pihak barat) menjadi ragu.

"There is also risk that he (Jokowi) will be under pressure to implement policies to appease the PDI-P party when in power, which is headed by former President Sukarno's daughter, Megawati, and has nationalist and leftist tendencies, which could worry some investors."

Begini terjemahannya:

"Ada juga risiko bahwa dia (Jokowi) akan berada di bawah tekanan untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menyenangkan partai PDI-P ketika berkuasa, yang dipimpin oleh putri mantan Presiden Sukarno, Megawati, dan memiliki kecenderungan nasionalis dan kiri, yang dapat membuat beberapa investor khawatir."

4. Susilo Bambang Yudhoyono

PerbesarPresiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [Dok. Antara]

Presiden yang kerap disapa SBY ini dua kali disebut dalam file tersebut. Rupanya, SBY agak bikin gerah barat karena kebijakan nasionalisasi sumber daya alam.

File tersebut berisi kajian yang mengkritik UU Minerba 2009.

"INDONESIA: For all his success in bringing stability to a nation that 15 years ago seemed destined for failed statehood, President Susilo Bambang Yudhoyono looks like a spent force. His team needs to act forcefully to erase a current-account deficit that's turning off investors and has pushed the rupiah down 14 percent this year. Yudhoyono should be intensifying his anti-corruption drive, accelerating infrastructure-project plans, and restraining the nationalistic vibe that now permeates the resource sector. Most important, he needs to institutionalize the reforms that reduced poverty ahead of next year's election, which term limits preclude him from contesting," menurut file EFTA01952004.

Begini terjemahannya:

"INDONESIA: Terlepas dari semua keberhasilannya dalam membawa stabilitas ke negara yang 15 tahun lalu tampaknya ditakdirkan untuk menjadi negara gagal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat seperti kekuatan yang telah habis. Timnya perlu bertindak tegas untuk menghapus defisit neraca transaksi berjalan yang membuat investor enggan berinvestasi dan telah mendorong rupiah turun 14 persen tahun ini. Yudhoyono harus mengintensifkan upaya anti-korupsi, mempercepat rencana proyek infrastruktur, dan menahan suasana nasionalisme yang kini meresap di sektor sumber daya. Yang terpenting, ia perlu melembagakan reformasi yang telah mengurangi kemiskinan menjelang pemilihan tahun depan, di mana batasan masa jabatan mencegahnya untuk ikut serta."

Selain itu, posisi SBY dalam sengketa Laut China Selatan juga turut jadi bahan analisis oleh circle-nya Epstein.

"Heightened US military involvement in the South China Sea is driven by somewhat different dynamics. Much of the impetus for an expanded and sustained US presence comes from Australia, which has embarked on a major military build-up in the face of China's decision to upgrade a key base of the South Sea Fleet on Hainan Island and deploy nuclear submarines in southern waters. Vietnam and the Philippines — along with Japan in the East China Sea — have engaged in a succession of clashes with Chinese vessels, prompting their governments to pursue closer ties to Washington. Even Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono responded to the news that US Marines were going to be stationed in Australia by remarking that he was `reassured that the US is committed to maintaining peace' in this corner of the world," menurut EFTA00932500.

Berikut adalah terjemahannya:

"Meningkatnya keterlibatan militer AS di Laut China Selatan didorong oleh dinamika yang agak berbeda. Sebagian besar dorongan untuk perluasan dan keberlanjutan kehadiran AS berasal dari Australia, yang telah memulai pembangunan militer besar-besaran dalam menghadapi keputusan China untuk meningkatkan pangkalan utama Armada Laut Selatan di Pulau Hainan dan mengerahkan kapal selam nuklir di perairan selatan. Vietnam dan Filipina — bersama dengan Jepang di Laut China Timur — telah terlibat dalam serangkaian bentrokan dengan kapal-kapal China, yang mendorong pemerintah mereka untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Washington. Bahkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi berita bahwa Marinir AS akan ditempatkan di Australia dengan menyatakan bahwa ia 'yakin bahwa AS berkomitmen untuk menjaga perdamaian' di sudut dunia ini."

5. Joko Widodo

PerbesarJokowi saat ditemui awak media di Solo, Senin (27/10/2025). [Suara.com/Ari Welianto]

Nama Presiden Jokowi disebut 9 kali dalam Epstein Files. Isinya pun beragam. Namun yang jelas, kiprahnya mulai diamati intel barat saat ia menjadi Gubernur DKI. Kala itu, Joko Widodo diprediksi berpeluang untuk ikut Pilpres 2014.

"The favourite to win, and has been for some time, is Joko "Jokowi" Widodo, the very popular incumbent Governor of Jakarta. Although he is not currently affiliated with any party, and cannot run for president until he is, local press reports suggest that it is only a matter of time until he is named as the PDI-P's official candidate. The PDI-P is the main opposition party to the incumbent Democratic Party, meaning the (very likely) election of Jokowi will lead to a political regime change," menurut EFTA01466463.

"Calon favorit untuk menang, dan sudah sejak lama, adalah Joko "Jokowi" Widodo, Gubernur Jakarta petahana yang sangat populer. Meskipun saat ini ia tidak berafiliasi dengan partai mana pun, dan tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden sampai ia bergabung dengan partai tersebut, laporan pers lokal menunjukkan bahwa hanya masalah waktu sampai ia diangkat sebagai kandidat resmi PDI-P. PDI-P adalah partai oposisi utama terhadap Partai Demokrat yang berkuasa, yang berarti terpilihnya Jokowi (yang sangat mungkin terjadi) akan menyebabkan perubahan rezim politik."

6. Prabowo Subianto

PerbesarPresiden Prabowo Subianto memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik pada pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). [ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj]

Presiden RI terkini cuma disebut sekali, itupun dalam konteks saat ia masih belum jadi presiden. Dokumen tersebut menyuplik sekilas momen Pilpres 2014, saat Prabowo ingin menggungat hasil pemilu ke MK.

"...an important political event was the presidential elections in Indonesia. This week, the Election Commission declared Widodo the winner with a good margin. Although presidential candidate Prabowo will likely contest these results, our strategists dismiss any constitutional intervention (ASEAN Equity Strategy, A. Srinath et al., Jul 13). We remain positive on the prospects of improved governance and structural reforms which should give a cyclical lift to Indonesian equities once the government is formed (see Indonesia, Sin Beng Ong, Jul 22)," menurut dokumen EFTA01978403, yang jika diterjemahkan sebagai berikut:

"...peristiwa politik penting adalah pemilihan presiden di Indonesia. Minggu ini, Komisi Pemilihan Umum menyatakan Widodo sebagai pemenang dengan selisih yang baik. Meskipun calon presiden Prabowo kemungkinan akan menentang hasil ini, para ahli strategi kami menolak adanya intervensi konstitusional (ASEAN Equity Strategy, A. Srinath et al., 13 Jul). Kami tetap positif mengenai prospek perbaikan tata kelola dan reformasi struktural yang seharusnya memberikan dorongan siklis bagi saham-saham Indonesia setelah pemerintahan terbentuk (lihat Indonesia, Sin Beng Ong, 22 Jul)."

Tag:  #nama #presiden #indonesia #epstein #files #yang #dicibir #begini #konteksnya