Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan

- Kabar mengenai seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan kisah duka biasa, tapi menjadi potret dari masalah yang lebih luas.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, kematian anak berusia 10 tahun yang diduga bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena merupakan bukti bahwa biaya pendidikan masih membebani warga.

“Kita sedang menghadapi situasi di mana kemiskinan dipadukan dengan komersialisasi pendidikan yang mencekik,” kata Ubaid kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2026).

Baca juga: Siswa SD di NTT Diduga Akhiri Hidup Dikenal Pendiam, Nenek: Kami Berusaha Penuhi Semampu Kami

Menurut Ubaid, persoalan biaya pendidikan dasar masih menjadi beban nyata bagi keluarga miskin, meskipun konstitusi dan undang-undang dengan tegas mewajibkan negara membiayainya.

Situasi ini, kata dia, diperparah oleh sikap pemerintah yang abai terhadap perintah Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa sekolah dasar tidak boleh dipungut biaya.

Ubaid juga menyayangkan kebijakan anggaran negara yang seharusnya dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia justru diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Malah anggaran pendidikan digerogoti oleh MBG,” ujar Ubaid.

Ubaid menegaskan, tragedi di Ngada bukan lagi sekadar alarm.

Baca juga: Siswa SD Diduga Bunuh Diri di NTT, Mensos Akan Fokus Tangani Keluarga Miskin Ekstrem

Peristiwa ini, menurut dia, merupakan tanda nyata kegagalan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Ini bukan lagi alarm, ini adalah sirene kegagalan sistemik. Ketika seorang anak SD memilih mengakhiri hidup karena perkara buku dan pena, itu artinya negara telah gagal menjamin hak dasar yang paling elementer,” ucap dia.

Ia mengingatkan, Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.

“Ini adalah potret nyata bahwa pendidikan kita belum memanusiakan manusia, justru membebani anak dengan beban hidup yang belum saatnya mereka pikul,” imbuhnya..

Sorotan dari parlemen

Dari parlemen, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menilai insiden ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.

“Masyaallah. Tragedi ini bukan sekadar kabar duka, melainkan alarm keras bagi negara dan masyarakat,” ujar Hetifah kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Menurut dia, peristiwa ini sangat menyayat hati dan tidak bisa diterima di negara mana pun. Anak berusia 10 tahun seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan, bukan justru merasa putus asa hanya karena buku dan pena.

“Kasus ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi kita untuk mengoreksi sistem pendidikan, perlindungan sosial, dan kepedulian lingkungan sekitar,” kata Hetifah.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setiabudhi, Kota Bandung, Senin (9/6/2025).

Ia menegaskan, pendidikan dasar seharusnya benar-benar gratis dan inklusif, tanpa membebani anak dari keluarga miskin. Bahkan, menurut dia, negara semestinya menjamin bukan hanya sekolah gratis, tetapi juga perlengkapan belajar.

Ke depan, Hetifah bilang, sistem pendidikan harus benar-benar menjamin sekolah dasar gratis, termasuk perlengkapan belajar. Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan sosial yang aktif dan tepat sasaran.

“Perlindungan sosial harus hadir tanpa menunggu tragedi terjadi. Kepedulian sosial juga wajib dibangun kuat di sekolah dan masyarakat agar setiap anak yang kesulitan segera dibantu dan tidak pernah merasa sendirian menghadapi kemiskinan,” tutur dia.

Negara tak boleh biarkan anak pikul beban hidup

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani atau Ari meminta negara tidak membiarkan anak-anak memikul beban hidup sendirian, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan belajar.

“Jangan biarkan anak-anak memikul beban hidup sendirian, apalagi hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajarnya yang seharusnya ditanggung negara,” kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Baca juga: Anak SD di NTT Diduga Bunuh Diri, Cak Imin: Cambuk untuk Terus Waspada

Ari menyebut, kasus meninggalnya anak SD di Ngada ini sangat memilukan dan harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Jika benar motif ekonomi menjadi pemicu, hal itu menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir melindungi anak dari tekanan kemiskinan yang berdampak pada kondisi mental dan keberlangsungan pendidikan.

“Ke depan, negara wajib memperkuat jaring pengaman sosial di sekolah dan memastikan tidak ada anak yang merasa terbebani karena kemiskinan,” ucap dia.

Di sisi lain, Ari juga mengingatkan peran orangtua, keluarga, dan lingkungan terdekat agar lebih peka terhadap kondisi mental anak.

“Tidak menganggap remeh keluhan kecil, dan aktif memberi dukungan emosional,” imbuhnya.

KOMPAS.com/IZZATUN NAJIBAH Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani usai pembukaan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (19/11/2025).

Anak SD di NTT diduga bunuh diri

Dikutip dari Kompas.id, dalam artikel berjudul “Anak SD Bunuh Diri lantaran Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Tamparan bagi Negara”, kematian YBS (10) disebut merupakan tragedi kemanusiaan.

Siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada itu diduga mengakhiri hidupnya karena putus asa dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Saat meminta uang kurang dari Rp 10.000 untuk membeli buku dan pena, ibunya, MGT (47), menjawab bahwa mereka tidak memiliki uang. Bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan, nominal tersebut memang tidak mudah didapatkan.

MGT bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan. Ia seorang janda yang harus menafkahi lima anak. Bahkan, untuk mengurangi beban sang ibu, korban sempat diminta tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok.

Tak jauh dari pondok itulah korban ditemukan meninggal dunia pada Kamis (29/1/2026).

Layanan konseling pencegahan bunuh diri

Jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

Tag:  #tewasnya #anak #dinilai #potret #kemiskinan #problem #pendidikan