Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi: Visi Negara Bertemu Ujian Tata Kelola

IBADAH haji kerap dibayangkan sebagai perjalanan spiritual yang khusyuk dan personal. Namun, bagi jutaan warga Indonesia, perjalanan ini justru lebih dulu mempertemukan mereka dengan negara.

Antrean panjang, koper, bus, hotel, jadwal padat, dan prosedur administratif membuat pengalaman haji sering terasa lebih sebagai ujian ketahanan fisik daripada ruang sunyi untuk berdoa.

Karena itu, ketika negara mulai berbicara tentang pembangunan “Kampung Haji” di Arab Saudi, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan sekadar gedung, melainkan bagaimana negara memaknai perannya dalam pengalaman ibadah warganya.

Dalam konteks inilah kepemilikan Indonesia atas hotel di Mekkah perlu dibaca bukan sebagai proyek properti semata.

Pemerintah Indonesia, melalui badan investasi negara Danantara, telah memenangi proses bidding dan membeli Novotel Thakher City di kawasan Tahrir, tidak jauh dari Masjidil Haram. Hotel ini memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas sekitar 4.383 jemaah.

Langkah tersebut diperluas dengan pembelian sekitar lima hektar lahan di depannya, yang direncanakan menjadi kawasan Kampung Haji Indonesia dengan 13 tower dan area komersial, berkapasitas lebih dari 23.000 jemaah ketika seluruh fase pembangunan rampung.

Secara politik dan diplomatik, proyek ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto, yang diperkuat melalui pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, serta perubahan kebijakan Arab Saudi yang kini membuka peluang kepemilikan properti bagi negara asing.

Tujuan yang disampaikan cukup jelas: meningkatkan kenyamanan jemaah Indonesia, mengurangi ketergantungan pada akomodasi umum yang tersebar, menata mobilitas, dan pada akhirnya mengefisienkan pengelolaan ibadah haji.

Meski hotel telah dimiliki, pengembangan penuh kawasan ini masih berada dalam tahap perencanaan dan diperkirakan baru dapat dimanfaatkan optimal mulai musim haji 2027 atau setelahnya.

Dari sudut pandang kebijakan publik, gagasan ini memiliki logika yang kuat. Ia menjanjikan kontrol kualitas layanan, stabilisasi biaya jangka panjang, serta penguatan posisi tawar Indonesia di hadapan Arab Saudi.

Dalam skala tertentu, proyek ini juga berpotensi memperbaiki citra layanan haji sekaligus membuka ruang kerja yang lebih aman bagi pekerja migran Indonesia.

Jika sebagian besar operasionalnya memang ditujukan bagi jemaah Indonesia, maka negara tidak lagi sekadar menjadi pengirim, melainkan pengelola pengalaman ibadah mereka.

Namun, justru karena skala dan ambisinya besar, persoalan tata kelola menjadi tak terelakkan. Bagaimana status pengelolaan aset ini: sepenuhnya di tangan Indonesia atau berbagi peran dengan otoritas Arab Saudi?

Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijalankan? Apakah fasilitas ini benar-benar menurunkan biaya haji secara struktural, atau hanya memindahkan pos biaya ke bentuk lain? Dan apakah manfaatnya akan dirasakan secara adil oleh seluruh kloter dan daerah?

Pengalaman panjang pengelolaan proyek-proyek besar di Indonesia menunjukkan bahwa banyak inisiatif yang dimulai sebagai terobosan justru tersendat di tengah jalan, bukan karena kekurangan visi, melainkan karena fondasi tata kelola yang rapuh.

Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga ahli tidak otomatis mencegah pembengkakan biaya atau pergeseran risiko ke negara ketika desain kebijakan dan mekanisme pertanggungjawaban tidak dirumuskan secara tegas sejak awal.

Proyek sering digagas sebagai lompatan besar, tetapi kemudian berjalan terseok-seok ketika pengawasan, transparansi, dan pembagian tanggung jawab tidak dirancang sejak awal.

Dalam situasi seperti itu, keberhasilan kerap dirayakan bersama, sementara kegagalan ditanggapi dengan saling melempar tanggung jawab, seolah persoalan sudah ada sebelum proyek dijalankan.

Pendirian Kampung Haji semestinya dimaknai sebagai capaian diplomasi Indonesia yang melampaui kebanggaan atas bangunan fisik.

Nilai utamanya terletak pada kemampuan negara menghadirkan tata kelola yang jujur, akuntabel, dan berani mengakui kekurangan.

Keberanian untuk menyatakan bahwa terdapat celah dalam pelaksanaan, sekaligus bertanggung jawab memperbaikinya, justru menjadi ukuran kedewasaan institusional sebuah negara.

Makna hotel milik Indonesia dan rencana Kampung Haji di Arab Saudi pada akhirnya tidak diukur dari jumlah tower atau luas kawasan yang dibangun, melainkan dari cara negara memosisikan dirinya di hadapan warganya.

Ibadah haji adalah peristiwa spiritual, tetapi pengelolaannya merupakan cermin paling nyata tentang bagaimana kekuasaan dijalankan: apakah untuk memudahkan dan melayani, atau sekadar menambah daftar proyek atas nama rakyat.

Kebanggaan nasional semestinya tidak lagi bertumpu pada kesabaran warganya dalam menanggung kekurangan, melainkan kemampuan negara menyusun kebijakan yang adil, berpihak, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Tag:  #kampung #haji #indonesia #arab #saudi #visi #negara #bertemu #ujian #tata #kelola