Jutaan Turis Bisa Batal ke AS, Imbas Kebijakan Wajib Setor Histori Akun Medsos 5 Tahun

Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mewajibkan wisatawan tertentu menyerahkan informasi akun media sosial saat mengajukan izin masuk mendapat penolakan luas dari pelaku industri perjalanan global.

Kebijakan yang masih berupa usulan itu dinilai bisa membuat jutaan wisatawan enggan berkunjung ke AS dan memicu kerugian ekonomi hingga miliaran dolar.

Peringatan tersebut disampaikan World Travel & Tourism Council (WTTC) setelah menyurvei hampir 5.000 wisatawan internasional yang rutin bepergian ke luar negeri.

Baca juga: Masuk Amerika Bakal Lebih Ketat: Turis Dicek Riwayat Medsos 5 Tahun Terakhir

Hasilnya, sepertiga responden mengaku akan lebih enggan berkunjung ke AS jika pengajuan Electronic System for Travel Authorization (ESTA) atau izin masuk untuk negara-negara dalam Visa Waiver Program (VWP) yang mewajibkan pelampiran informasi akun media sosial.

WTTC memperkirakan, penurunan jumlah wisatawan bisa menghilangkan potensi belanja wisata hingga 15,7 miliar dollar AS, dengan skenario terburuk hilangnya 4,7 juta kunjungan internasional, atau sekitar 23 persen turis dari negara-negara ESTA pada 2026.

Dinilai membuat AS kurang menarik

Presiden WTTC Gloria Guevara menilai kebijakan itu dapat menghilangkan lebih dari 150.000 lapangan kerja dan membuat AS kalah bersaing dengan destinasi lain.

“Wisatawan dari negara-negara ESTA punya banyak pilihan destinasi. Permintaan informasi akun media sosial dipandang terlalu mengganggu privasi,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN.

Jika aturan ini diterapkan, sambung dia, mereka bisa memilih pergi ke tempat lain. Penurunan jumlah wisatawan berarti penurunan lapangan kerja.

Baca juga: Turis Amerika Nonton Reog Ponorogo di TMII, Malah Salfok dengan Angklung

Guevara menambahkan, tahun lalu banyak negara mencatat lonjakan kunjungan internasional, namun AS menjadi pengecualian dan tidak menikmati pemulihan yang sama.

Dalam survei WTTC, dua pertiga responden dari Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris mengatakan mereka sudah mengetahui rencana kebijakan tersebut.

Banyak yang menilai aturan itu akan membuat AS terasa kurang ramah untuk tujuan wisata maupun perjalanan bisnis.

Apa usulan aturan baru itu?

Usulan perubahan yang dipublikasikan di Federal Register oleh US Customs and Border Protection (CBP) itu akan memengaruhi 42 negara yang masuk dalam Visa Waiver Program, termasuk Inggris, Jepang, Australia, Italia, Israel, hingga Qatar.

Saat ini, formulir ESTA mewajibkan data standar seperti nomor paspor, tanggal lahir, dan riwayat kriminal.

Pada 2016, sebenarnya kolom informasi media sosial sudah ditambahkan namun bersifat opsional. Melalui usulan baru ini, data tersebut akan wajib diberikan.

UNSPLASH/KRISTINA VOLGENAU Ilustrasi Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat.

Belum ada penjelasan rinci soal jenis informasi yang dikumpulkan, tetapi dokumen resmi menyebut ESTA akan meminta media sosial selama lima tahun terakhir.

Selain itu, formulir juga berencana menambah:

• Nomor telepon yang digunakan dalam lima tahun terakhir
• Alamat e-mail dalam 10 tahun terakhir

Informasi kontak keluarga dekat, lengkap dengan tempat lahir, alamat, dan nomor telepon dalam lima tahun terakhir.

Baca juga: Indonesia Jadi Pilihan Destinasi Wisata Paling Terjangkau Bagi Turis Amerika

CBP mengatakan sebagian perubahan mendukung Executive Order 14161 yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap ancaman keamanan. Namun CBP tidak menjelaskan bagaimana data media sosial akan digunakan dalam evaluasi.

Sementara itu, asosiasi hotel Greater Miami and the Beaches mengklaim pemerintah telah memberi penjelasan lisan bahwa pengunjung hanya perlu memberikan username, tanpa harus memberikan akses ke isi akun.

Kekhawatiran industri wisata di AS memuncak

Asosiasi hotel Miami menyoroti bahwa kota tersebut menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA, sehingga persepsi kemudahan perjalanan internasional sangat penting.

Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS telah menginstruksikan kedutaan untuk mengizinkan pemeriksaan media sosial terhadap pemohon visa pelajar, termasuk mewajibkan akun dibuat public.

Bahkan, tidak memiliki riwayat media sosial dapat dianggap sebagai faktor negatif. Tekanan kebijakan imigrasi yang semakin ketat datang ketika AS justru mengalami penurunan kunjungan wisatawan internasional.

Baca juga: China Keluarkan Travel Advisory untuk Warganya yang ke Amerika Serikat

Data U.S. Travel Association menunjukkan perjalanan dari luar negeri turun 3,5 persen pada November 2025 dibanding tahun sebelumnya, dan penurunan berlanjut sejak pertengahan 2025.

Perjalanan dari Kanada bahkan turun dua digit meski negara itu tidak terdampak aturan ESTA.

U.S. Travel menyebut kebijakan ini “mengkhawatirkan”, apalagi tanpa penjelasan transparan mengenai penggunaan data media sosial.

“Pertanyaannya bukan hanya soal keamanan, tetapi juga dampak dingin (chilling effect) yang mungkin membuat wisatawan berpaling dari Amerika,” tulis organisasi tersebut.

Risiko ekonomi lebih luas

Pemerintahan Trump diketahui terus memperketat berbagai aspek proses imigrasi, baik legal maupun ilegal. Namun bagi sektor pariwisata, kebijakan yang tidak tepat dapat membuat wisatawan memilih negara lain.

“Wisatawan VWP datang untuk berbisnis, berbelanja, dan menikmati keindahan Amerika. Jika kita salah langkah, mereka bisa mengalihkan pengeluaran miliaran dolar ke negara lain,” tulis U.S. Travel.

Usulan kebijakan ini masih terbuka untuk komentar publik hingga 9 Februari, sebelum dipertimbangkan untuk pengesahan.

Tag:  #jutaan #turis #bisa #batal #imbas #kebijakan #wajib #setor #histori #akun #medsos #tahun