Senator Interupsi Rapat Paripurna DPD RI: Papua Butuh Sekolah dan RS, Bukan Markas Tentara

Senator Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menginterupsi Rapat Paripurna DPD RI, untuk menyuarakan penolakan masyarakat Papua terhadap pembangunan batalion terkait ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Dia menegaskan, kebutuhan utama masyarakat Papua bukanlah markas tentara, melainkan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara,” ujar Paul dalam rapat paripurna, Rabu (14/1/2026).

Paul mengingatkan bahwa Papua merupakan wilayah otonomi khusus.

Oleh karena itu, isu pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Paul juga menyampaikan aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak rencana pemerintah membangun perkebunan kelapa sawit di Bumi Cenderawasih.

“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua,” jelas Paul menyampaikan berbagai masukan yang ia terima dari masyarakat.

Dia pun meminta Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin dan pimpinan lainnya untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” pungkasnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Sultan menyatakan akan menampung seluruh masukan yang disampaikan para senator.

Dia juga mengatakan DPD RI akan berupaya menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden.

“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar Papua turut ditanami kelapa sawit sebagai bagian dari upaya swasembada energi nasional.

“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Selain kelapa sawit, Prabowo juga mendorong penanaman tebu dan singkong di Papua untuk memproduksi etanol.

Dia menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua, dapat mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.

Kepala negara menegaskan, pemanfaatan energi di Papua harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air di wilayah Papua.

“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, jika setiap daerah mampu berswasembada energi, Indonesia dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun karena tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tutur dia.

Tag:  #senator #interupsi #rapat #paripurna #papua #butuh #sekolah #bukan #markas #tentara