PKB Ungkap Alasan Dukung Pilkada Via DPRD: Cari Gubernur yang Bisa Kerja

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengungkapkan, PKB tetap mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD supaya daerah meski hasil survei menunjukkan mayoritas publik menolaknya.

Daniel beralasan, PKB ingin pilkada dilakukan melalui DPRD, gubernur yang terpilih punya pengalaman sebagai bupati atau wali kota dengan kinerja baik.

"Dulu, setiap gubernur yang dipilih merupakan para bupati dan wali kota terbaik yang ada saat itu, sehingga benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar popularitas. Dan kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali," ujar Daniel kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).

Daniel memaparkan, usulan pilkada melalui DPRD merupakan upaya agar demokrasi semakin efektif membawa kesejahteraan rakyat.

Dia menjelaskan, mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka.

"Salah satu poin penting yang dapat diperkuat adalah uji publik calon secara terbuka dan partisipatif, sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah," kata Daniel.

Daniel mengeklaim, dengan begitu, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik meski masyarakat tidak memilih kepala daerah secara langsung.

Selain itu, dia menekankan, pilkada melalui DPRD juga dapat menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir biaya politik yang sangat mahal.

Daniel menyampaikan, PKB berpandangan bahwa diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam, dengan melibatkan publik secara luas.

"Agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat," kata dia.

Publik tolak pilkada via DPRD

Diketahui, wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD rupanya mendapat respons negatif dari masyarakat.

Pasalnya, sejumlah lembaga survei yang telah merekam reaksi masyarakat, mendapati bahwa mereka lebih berkehendak memilih kepala daerahnya sendiri, bukan diwakili anggota DPRD.

Misalnya, hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam sikap masyarakat terhadap usulan pilkada lewat DPRD.

Hasilnya, mayoritas publik atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung di mana rakyat-lah yang memilih merupakan sistem paling cocok.

"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).

Sedangkan yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen.

Lalu, 15,2 persen responden menyatakan "Keduanya sama saja" dan 1,9 persen publik menjawab "Tidak tahu".

Dari 77,3 persen publik yang menyatakan cocok terhadap pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya mengatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.

Selanjutnya, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung.

Lalu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).

Tag:  #ungkap #alasan #dukung #pilkada #dprd #cari #gubernur #yang #bisa #kerja