Dari Jakarta ke Jenewa, Tantangan Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

- Indonesia resmi menjadi nakhoda Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penetapan Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB ini dilakukan pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss.

Adalah Sidharto Reza Suryodipuro, seorang diplomat yang ditugaskan menjadi perwakilan Indonesia di Jenewa yang kini memimpin Dewan HAM PBB.

Sidharto terpilih setelah kompak diusung oleh Negara-negara Asia-Pasifik. Ia resmi memimpin Dewan HAM PBB selama satu tahun hingga 31 Desember 2026.

Pria yang akrab disapa Arto ini menggantikan Jurg Lauber dari Swiss yang sebelumnya memimpin Dewan HAM PBB.

Lantas apa saja yang bisa dilakukan Indonesia dalam posisi ini?

Apa saja tugas yang harus dipikul RI dan bagaimana RI bisa memberikan perubahan geopolitik global dari posisi Presiden Dewan HAM PBB?

Tugas dan fungsi Dewan HAM PBB

Melansir laman UN News (26/2/2024), Dewan HAM PBB atau UN Human Rights Council merupakan forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas isu hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dewan ini bermarkas di Jenewa dan menggelar sidang reguler tiga kali setiap tahun.

Sebagai bagian dari mandatnya, Dewan HAM PBB dapat mengadopsi resolusi, membentuk misi pencari fakta, serta membentuk komisi penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.

Dewan juga menunjuk pelapor khusus dan pakar independen untuk memantau situasi HAM di negara atau tema tertentu. Salah satu mekanisme utamanya adalah Universal Periodic Review PBB, yaitu peninjauan catatan HAM seluruh 193 negara anggota PBB setiap empat tahun.

Proses ini bersifat kooperatif dan menjadi sarana evaluasi serta rekomendasi perbaikan kebijakan HAM.

Namun tugas tersebut bersifat umum, khusus untuk Presiden Dewan HAM memiliki tugas yang lebih mendetail.

Ada lima tugas yang disebutkan terkait dengan Presiden Dewan HAM PBB ini.

Pertama, memimpin pertemuan dan bertanggung jawab memimpin seluruh jalannya rapat Dewan HAM PBB.

Kedua, nominasi ahli, Indonesia berhak mengusulkan kandidat ahli untuk prosedur khusus dan mekanisme ahli lain yang ditunjuk secara resmi oleh forum.

Ketiga, Indonesia juga memilih tugas penunjukan tim investigasi.

Tim ini akan bertugas melakukan investigasi melalui proses konsultasi ad hoc yang objektif.

Keempat, tugas administrasi dan komunikasi seperti menerima dan menanggapi surat-menyurat resmi dari perwakilan tetap di berbagai pihak terkait lainnya.

Terakhir, membangun kesadaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dewan HAM melalui kegiatan diplomasi dan penyuluhan aktif.

Berkelindan dengan isu genosida dan kejahatan perang

Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB menjadi tantangan besar karena geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja.

Ada beragam isu pelanggaran HAM yang terjadi, dari kejahatan perang hingga tindak genosida di berbagai konflik antar negara.

Pakar Hubungan Internasional Central China Normal University (CCNU), Ahmad Siafuddin Zuhri menyangsikan, posisi Presiden Dewan HAM PBB bisa mengubah kondisi konflik yang terjadi di berbagai negara.

Misalnya kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Gaza. Dia menyebut, menghentikan tingkah pemerintahan zionis ini sebagai tantangan yang cukup besar.

"Apakah bisa menghentikan genosida dan kejahatan perang khususnya yang dilakukan Israel? Tentunya ini tantangan besar," kata Zuhri kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2026).

Pasalnya, satu-satunya yang bisa mengintervensi secara langsung tindakan Israel tersebut adalah Dewan Keamanan PBB, bukan Dewan HAM PBB.

Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tentu memiliki keunggulan untuk menggalang dukungan dalam forum-forum internasional, agar kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina bisa segera dihentikan.

"Indonesia bisa menggalang dukungan internasional dalam forum, tidak hanya di dalam Dewan HAM PBB tetapi juga bagaimana mengajak negara-negara anggota DK PBB tidak tetap untuk menghentikan Israel," tuturnya.

Namun sekali lagi, ujung dari perjuangan di forum PBB sering kandas oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.

"Indonesia tidak punya hak veto di PBB sehingga ini masih jadi tantangan besar agar Indonesia untuk bagaimana negara-negara yang punya hak veto itu dengan mudah memblokir keputusan Dewan Keamanan PBB, sehingga ini menjadi tantangan Indonesia dan Dewan HAM PBB untuk menerbitkan resolusi gencatan senjata yang sering dilanggar oleh pihak-pihak yang mempunyai hak veto ini," kata Zuhri.

Jadi panggung diplomasi dan promosi resolusi konflik tanpa peperangan

Walakin, posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bisa dimanfaatkan dengan maksimal menjadi panggung diplomasi global.

Indonesia juga memiliki akses langsung dalam forum pengambilan keputusan internasional di PBB, khususnya terkait dengan perdamaian dan keamanan.

"Sehingga ini memungkinkan prioritas Indonesia secara nasional untuk lebih efektif di tingkat tertinggi untuk mengeluarkan pandangan Indonesia ke internasional," ucapnya.

Selain itu, posisi Presiden Dewan HAM PBB juga meningkatkan posisi tawar Indonesia dari sisi bilateral maupun multilateral.

Secara geopolitik Indonesia juga memiliki kekuatan jalur komunikasi dan bisa memperkuat peran kawasan, khususnya di Asia Tenggara.

"Misalnya Indonesia secara intens bisa berdialog dengan anggota DK PBB termasuk 5 anggota tetap sehingga lebih memahami geopolitik. Sementara di kawasan ini bisa memperkuat PBB dan organisasi kawasan seperti Asean," tuturnya.

Terakhir, posisi ini juga bisa menjadi alat promosi penyelesaian konflik secara damai di berbagai kawasan, seperti di Timur Tengah, Amerika Latin, hingga Eropa Timur.

"Memajukan isu Human Security dan isu lintas batas seperti kejahatan transnasional dan terorisme dan iklim terkait kepentingan nasional," tandasnya.

Tag:  #dari #jakarta #jenewa #tantangan #indonesia #pimpin #dewan