MUI: Ijtima Ulama 2012 Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons isu pilkada via DPRD yang menghangat belakangan ini dengan mengatakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 silam telah mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dilansir ANTARA, Rabu (7/1/2026), MUI dalam kajian 2012 tersebut menemukan berbagai dampak negatif yang muncul dari pilkada langsung.

“Selain itu, (pilkada langsung) juga menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta praktik politik uang yang merusak akal sehat dan moralitas masyarakat,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak taat hukum dan lebih berorientasi pada pengembalian modal sosial maupun modal ekonomi, alih-alih pada kepentingan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui forum pertemuan ulama fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya itu, MUI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

Usulan tersebut, menurutnya, telah dibahas oleh MUI sejak 13 tahun lalu dan dinilai masih sangat relevan dengan kondisi saat ini.

“Bangsa yang beradab adalah bangsa yang ingin maju. Bangsa yang maju harus belajar dari sejarah. Yang baik kita pertahankan, yang buruk kita evaluasi dan kita perbaiki. Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita berorientasi pada kemaslahatan publik,” ujar Niam.

Asrorun Niam menegaskan dalam perspektif keagamaan, kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam urusan publik wajib diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan masyarakat luas.

Oleh karena itu, kebijakan publik perlu terus dievaluasi secara objektif.

“Tugas kita adalah mengevaluasi kebijakan publik. Jika mendatangkan kemaslahatan, maka dilanjutkan. Namun jika mendatangkan mafsadat, harus diperbaiki,” kata dia.

Kata dia, MUI ingin agar politik berorientasi pada kemaslahatan publik dan dijalankan dengan cara yang mengandung potensi destruktif paling sedikit ketimbang cara-cara lain yang menjadi opsi.

Isi Ijtima Kkomisi Fatwa 2012

Dilansir ANTARA, isi dari hasil Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 2012, yakni pertama, proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk hirasah al-din (memelihara agama) dan siyasah al-dunya (politik pemerintahan) dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Kedua, pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya bisa dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat.

Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.

Ketiga, Pemilukada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilukada menjadi sangat kuat.

Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.

Keempat, saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadat yang sangat besar, antara lain pertama munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional.

Mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit.

Kemudian, berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA. Keempat, kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya politik uang.

Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Tag:  #ijtima #ulama #2012 #usulkan #kepala #daerah #dipilih #dprd