KDM Keluhkan Beban APBD Jabar, Harus Bayar Bandara Kertajati Rp100 Miliar Tiap Tahun

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengeluhkan beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026. Salah satunya karena kewajiban membayar biaya operasional Bandara Internasional Kertajati yang mencapai hampir Rp 100 miliar setiap tahun.

"Kita harus membiayai Kertajati hampir Rp 100 miliar setiap tahunnya dan kami juga masih memiliki tunggakan BPJS Rp 300 miliar tersisa. Beban ini cukup berat," ujarnya di akun TikTok-nya, dikutip Rabu (7/1).

KDM menyampaikan bahwa tekanan terhadap APBD Jabar semakin besar karena sejumlah faktor sekaligus. Pertama, dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan signifikan, yakni sebesar Rp 2,458 triliun.

Penurunan ini menurutnya langsung menggerus ruang fiskal daerah untuk membiayai program-program pembangunan.

Selain itu, tahun 2025 terdapat kegiatan pembangunqn baru dengan nilai hampir Rp 600 miliar yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026. Kondisi ini membuat anggaran tahun 2026 seolah “kehilangan” hampir Rp 3 triliun sejak awal karena harus menutup kewajiban tahun sebelumnya.

Beban APBD Jabar juga diperberat oleh kewajiban pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih tersisa hampir Rp 600 miliar yang salah satunya termasuk seperti kewajiban membayar pembangunan Masji Al-Jabar sekitar Rp 50 miliar per tahun.

Meski demikian, KDM menegaskan anggaran pembangunan justru mengalami peningkatan tajam. Salah satu contohnya adalah alokasi dana pembangunan jalan yang sebelumnya sebesar Rp 3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp 4,5 triliun.

Kenaikan ini juga diikuti oleh peningkatan belanja pembangunan lainnya, sehingga pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penghematan ekstrem pada belanja operasional. KDM menyebutkan, tidak perlu heran jika listrik di sejumlah gedung pemerintahan dipadamkan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, kegiatan seremonial pemerintah dibatasi hanya pada dua agenda utama, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

Jamuan tamu juga dipangkas drastis. Jika sebelumnya anggaran konsumsi dan jamuan mencapai Rp 3,5 miliar per tahun, kini hanya disisakan sekitar Rp 500 juta dan difokuskan untuk dua agenda utama tersebut.

Bahkan, KDM menegaskan bahwa di Gedung Sate saat ini tamu hanya disuguhi air minum, tanpa jamuan makan seperti sebelumnya.

Penghematan juga dilakukan pada perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar diturunkan drastis menjadi Rp 150 juta dan pada tahun 2026 KDM menyatakan tidak lagi menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah.

Tag:  #keluhkan #beban #apbd #jabar #harus #bayar #bandara #kertajati #rp100 #miliar #tiap #tahun