Kasus Nadiem Makarim Jadi Sorotan Global, Jurnalis Internasional Sebut Ujian Relasi Indonesia dengan Raksasa Teknologi  

 

Perkembangan kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kini menarik perhatian publik internasional.

Salah satu suara yang cukup lantang datang dari Tom Wright, jurnalis investigasi global dan penulis buku Billion Dollar Whale, yang menilai perkara ini melampaui urusan hukum domestik dan berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan perusahaan teknologi dunia, khususnya Google.

Dalam sejumlah pandangannya, Wright menilai kasus ini berada di persimpangan sensitif antara penegakan hukum, iklim investasi, dan dinamika politik nasional. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi menteri dalam pengadaan teknologi pendidikan yang dikaitkan dengan ekosistem bisnis tertentu.

Namun, menurut Wright, relasi bisnis yang disorot aparat penegak hukum perlu dilihat secara proporsional dalam konteks praktik global.

 

Investasi Teknologi: Lazim atau Bermasalah?

Wright membandingkan investasi Google di Gojek dengan pola serupa yang lazim dilakukan perusahaan teknologi global lainnya. Menurutnya, keterlibatan Google, Sequoia Capital, hingga Facebook di Gojek merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi ekonomi digital Indonesia, bukan anomali yang otomatis mengarah pada konflik kepentingan.

“Dalam narasi global, investasi pada perusahaan rintisan berstatus unicorn adalah taruhan bisnis yang wajar, terutama di kawasan Asia Tenggara yang tumbuh cepat,” tulis Wright dalam keterangannya.

Ia menilai penanaman modal semacam itu tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai upaya memengaruhi kebijakan atau pengadaan pemerintah.

Karena itu, ketika praktik bisnis yang lazim di tingkat global kemudian ditafsirkan sebagai dugaan korupsi, Wright menilai muncul preseden yang patut dicermati. Ia mengingatkan dampak jangka panjangnya terhadap minat profesional sektor swasta untuk terlibat dalam pemerintahan.

Wright bahkan mengutip respons publik di media sosial internasional yang mempertanyakan pesan apa yang ingin disampaikan Indonesia kepada generasi profesional muda. “Apa contoh yang ingin ditunjukkan kepada orang-orang yang meninggalkan dunia usaha demi mengabdi di pemerintahan?” tulis seorang pembaca yang dikutip Wright.

Isu ini dinilai krusial di tengah upaya Indonesia mendorong kolaborasi antara negara dan sektor swasta, terutama dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi.

 

Sikap Google: Diam yang Diperhitungkan

Di sisi lain, Google sejauh ini memilih bersikap hati-hati. Perusahaan teknologi raksasa itu menyatakan tidak dapat berkomentar atas proses hukum yang sedang berjalan, sembari menegaskan komitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Wright menyebut sikap tersebut sebagai respons korporasi yang 'sangat standar'. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana strategi diam ini bisa dipertahankan.

Menurutnya, Google berada dalam posisi dilematis: terlalu aktif dapat dianggap mengintervensi hukum negara lain, sementara terlalu pasif berisiko menimbulkan kesan meninggalkan mitra bisnis di saat krisis.

Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai persoalan besar bagi reputasi Google di Indonesia, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga etika kemitraan.

Kasus ini juga tak lepas dari konteks politik nasional yang dinamis. Penahanan mantan menteri muda yang selama ini dipandang sebagai simbol modernisasi dan inovasi terjadi di tengah konfigurasi kekuasaan yang sensitif.

Wright menyebut lanskap politik Indonesia sebagai 'messy', di mana figur dengan jaringan global dan modal reputasi bisa dipersepsikan sebagai aset sekaligus ancaman.

Dampaknya, perkara ini berpotensi memengaruhi persepsi investor asing terhadap Indonesia. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pasar besar yang kompleks namun relatif terbuka bagi inovasi teknologi.

Wright mengingatkan bahwa kriminalisasi yang dianggap tidak proporsional dalam relasi bisnis yang sah dapat menggerus kepercayaan tersebut dan merusak citra Indonesia di mata global.

Meski demikian, Wright menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilemahkan hanya karena yang terjerat adalah figur reformis. Tuduhan terkait pengadaan Chromebook, mulai dari evaluasi harga, kesesuaian perangkat di wilayah 3T, hingga transparansi sistem pengadaan, tetap merupakan isu substantif yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, ia menekankan bahwa integritas penegakan hukum juga diuji dari konsistensi. Jika hanya individu yang diproses hukum sementara entitas korporasi yang terlibat secara logis tidak tersentuh, publik berhak mempertanyakan keadilan dan arah penegakan hukum tersebut.

Menurut Wright, kasus Nadiem Makarim saat ini berada di tiga persimpangan utama. Pertama, relasi antara idealisme teknokrat dan realitas politik: seberapa aman jalur profesional dari dunia startup ke kabinet negara.

Kedua, hubungan Indonesia dengan raksasa teknologi global: mampukah negara menegakkan akuntabilitas tanpa timpang antara individu dan korporasi. Ketiga, kredibilitas Google sebagai investor dan mitra jangka panjang di Indonesia.

 

Selagi proses hukum terus berjalan, satu hal dinilai pasti: cara Indonesia menangani perkara ini akan diamati dunia internasional. Bukan semata soal vonis akhir, tetapi tentang apakah hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, serta bagaimana negara dan korporasi global bersikap ketika kolaborasi strategis diuji oleh krisis kepercayaan. (*)

Tag:  #kasus #nadiem #makarim #jadi #sorotan #global #jurnalis #internasional #sebut #ujian #relasi #indonesia #dengan #raksasa #teknologi