Aktor Banjir Kayu di Sumatera
BANJIR tidak pernah datang tiba-tiba. Alam mengirim sinyal kepada manusia. Ketika daya alam tidak mampu menahan beban yang tinggi, luapan lumpur banjir disertai longsor melibas yang dilewati tanpa ampun.
Begitulah nestapa warga di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang puncaknya pada 26 November 2025.
Jika diamati secara jernih, banjir di Sumatera sudah terjadi sebelum 26 November sebagai puncak banjir dan tanah longsor.
Seminggu sebelumnya, banjir sudah menyapu Aceh dan Sumut. Hujan ekstrem disertai angin kencang melanda Aceh Timur sejak Kamis, 20 November 2025.
Hingga Senin, 24 November 2025, sedikitnya lima kecamatan terdampak, sehingga ribuan kepala keluarga (KK) kesulitan dan banjir di sejumlah titik.
Hal ini juga terjadi di Aceh Utara. Hujan deras berlanjut hingga puncaknya pada Rabu malam, 26 November 2025, banjir sudah setinggi di atas 1 meter di rumah.
Sebelum banjir bandang dan longsor melanda di tiga provinsi bertetangga ini, Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 18 November, meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat dalam beberapa hari ke depan.
Mantan Kapolri itu meminta Pemda berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat konsolidasi internal menghadapi potensi bencana.
Negara sudah memberikan peringatan kepada kepala daerah untuk waspadai banjir dan longsor. Bahkan di daerah sudah digelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi yang melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan, serta para pemangku kepentingan lain.
Intinya, daerah harus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana.
Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap. Sebab orang daerah yang lebih paham dengan kondisi wilayahnya.
Sudah ada peta kebencanaan dan mitigasinya. Simulasi bencana selalu mulus. Semua pihak pro aktif melakukan evakuasi warga dan sebagainya. Jangan ketika bencana nyata di depan mata, kepala daerah jadi gagap dan warga jadi gerah serta geram.
Indonesia punya guru terbaik dalam urusan bencana alam. Gempa berkekuatan 9,2 SR yang disusul amuk tsunami hingga setinggi 20 meter pada 2004, menjadi lab bencana alam dunia.
Serangan pada Minggu pagi 26 Desember 2004, dari laut ke daratan terjadi dalam hitungan beberapa menit dan beberapa jam kemudian air laut surut dari daratan.
Sementara yang terjadi pada 26 November 2025, adalah serangan dari hutan (atas) ke pesisir dan banjir itu terjadi berhari-hari seperti di Aceh Tamiang dengan ketinggian banjir mencapai 4 meter.
Kerusakan rumah, jembatan, sekolah dan lain-lain pada 2025 karena banjir ini diikuti dengan rombongan gelondongan kayu dengan diameter hingga 1 meter. Hantaman gelondongan kayu dari hutan yang meratakan setiap bangunan yang dilalui.
Siapa pun yang ke Masjid Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang pasti sepakat menyatakan ini bukan banjir air, tapi banjir kayu gelondongan.
Sejauh mata memandang, serambi masjid penuh dengan gunungan kayu gelondongan. Masjid dan pesantren itu menjadi benteng yang menyelamatkan pemukiman warga termasuk RS Tamiang.
Ada pertanyaan mengiris hati, ini banjir air atau banjir gelondongan kayu?
Tidak bisa dibantah lagi, di antara gelondongan kayu yang terpotong rapi dengan mesin gergaji, terpahat angka-angka.
Artinya, berat dugaan bahwa gelondongan kayu ini dibawa arus setelah ditebang dan belum sempat dipindahkan. Banjir membawa turun ratusan juta kubik gelondongan kayu di tiga provinsi.
Hamparan samudera gelondongan kayu di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi bukti degradasi fungsi hutan.
Pembalakan liar berskala besar, praktik pencucian kayu (wood laundering) serta maraknya pembukaan kebun sawit yang tidak terkendali menjadi aktor banjir dan longsor dahsyat jelang penutupan 2025.
Tidak bijak hanya menyalahkan alam (badai siklon senyar) tanpa menguak pandora yang lain seperti bencana kebijakan yang dilakukan pejabat di pusat.
Dampak dari penggundulan hutan yang diawali penyembelihan pohon-pohon yang sudah berusia puluhan tahun adalah cara bandit kayu ilegal bercanda maut dengan alam.
Fungsi hutan sebagai pengatur tata air. Kanopi pepohonan di hutan mampu menahan 15-25 persen air hujan agar tidak langsung menghujani bumi.
Ambruknya pohon-pohon menyebabkan kehilangan pori-pori akar pohon yang menyerap puluhan hingga ribuan liter air. Kita diberikan amanah untuk menjaga alam, maka alam menjaga kita.
Gelondongan kayu di tiga provinsi hingga terbawa ke laut adalah indikator awal kerusakan ekosistem yang sistemik, terukur dan masif.
Tragedi ini terjadi di tiga provinsi dengan salah satu sumber masalah hanyutnya gelodonngan kayu. Banjir tanpa gelondongan kayu hanya membawa arus deras berkeruh dan melewati celah-celah seperti amuk Tsunami 2004 yang tidak mengajak gelondongan kayu karena bersumber dari laut.
Mengutip pernyataan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, yakni luas kerusakan bencana banjir dan longsor di Aceh mencapai 4,9 juta hektar alias hampir seluruh Aceh rusak. Luas Aceh sekitar 5,8 juta hektar atau setara dengan 57.956 kilometer persegi.
Sementara merujuk data Global Forest Watch, ada 1,6 juta hektar hutan Sumut yang hilang sejak 2001-2024.
Secara rata-rata, Sumut kehilangan 67.500 hektar hutan per tahun. Aceh dan Sumbar masing-masing kehilangan tutupan hutan sebanyak 856.900 dan 740.800 hektare hutan sejak 2001-2024.
Rata-rata kehilangan tutupan hutan di Aceh per tahun mencapai 35.700 hektare, sementara Sumatera Barat kehilangan 30.900 hektare hutan per tahun. Kehilangan fungsi hutan adalah cara manusia mengundang malapetaka bagi dirinya dan lingkungan.
Alhamdulillah, warga layak mengapresiasi atas kegigihan Polri mengungkap pengusaha yang telah menyebabkan banjir Aceh-Sumatera.
Dampak besar banjir dan longsor yang tidak bisa diberi nominal, yakni trauma, stres dan ingatan kolektif terhadap negara.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan sudah ada korporasi yang dalam status penyidikan di Sumut.
Kita percaya Polri sebagai pengayon masyarakat bekerja serius untuk mengirim pelakuk kejahatan ini ke pengadilan. Hujan turun dari langit, sementara gelondongan kayu turun dari hutan.
Sekitar 280 juta rakyat Indonesia menanti pelaku kejahatan kemanusiaan tampil di bawah sorotan kamera dari pengambil kebijakan hingga operator di rimba, pengusaha yang buka kebun sawit tanpa izin, pelaku tambang ilegal emas dan sebagainya.
Mereka kompak merusak hutan dan ketika banjir mengantar bantuan ala kadarnya.
Bencana dahsyat ini bisa saja terjadi di 35 provinsi lain. Dari simpul-simpul tersebut akan terkuat siapa saja yang mem-backing kejahatan ekosistem.
Dampaknya jelas, sekarang negara harus keluarkan kocek triliunan rupiah untuk membangun kembali kehidupan yang normal.
Negara harus pastikan semua berlangsung secara terukur dan transparan. Kita tolak karakter manusia yang meneguk laba dalam bala.
Negara hadir ke lapangan dengan tupoksi masing-masing. Bersamaan dengan itu, Polri perlu menangkap pelaku kejahatan ini di setiap provinsi.
Warga berhak tahu siapa saja yang masuk jaringan perusak alam Indonesia. Menyerat pelaku kerah putih di bidang ekosistem ke kursi panas akan menjadi obat mujarah di daerah lain.
Kita harus jaga alam dan alam akan jaga kita. Pengelolan hutan yang serakah – seperti disebutkan Presiden Prabowo sebagai manusia “serakahnomics” - menyebabkan ekosistem rusak. Kita ragu bisa wariskan alam Indonesia yang pesona ke generasi selanjutnya.
Saya tutup warkah renungan dan aksi ini dengan sentuhan dari Ar-Rum · Ayat 41,”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Mari kita cegah “tangan-tangan” yang punya niat untuk merusak ekologis dengan cara mengunakan “tangan-tangan” kekuasaan yang berpihak kepada keseimbangan alam.
Sebab alam adalah bagian dari kita dan kita bagian dari alam. “Memperkosa” alam tanpa jeda akan menimbulkan malapetaka besar bagi manusia.