Demokrat Masih Diskusi soal Pilkada Dipilih DPRD atau Rakyat, Ungkit Pesan SBY

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Syahrial Nasution menyampaikan, Partai Demokrat belum mengambil keputusan mengenai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sedang bergulir.

"Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD terus berlangsung, meski tidak terbuka ke publik," kata Syahrial kepada Kompas.com, Selasa (30/12/2025).

Syahrial menuturkan, masing-masing partai memiliki argumentasi kritis terkait wacana mengembalikan pilkada langsung menjadi dipilih lewat DPRD.

Ia meyakini, argumentasi yang dikemukakan oleh partai-partai politik, termasuk yang ada di koalisi, diniatkan demi demokrasi yang lebih baik.

"Di mana tujuan akhirnya membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Situasi dan kondisi 10 tahun terakhir memang menunjukkan penurunan indikator indeks demokrasi. Yang mengemuka justru aktivitas oligarki membajak demokrasi dengan membeli suara rakyat," ujar Syahrial.

Syahrial mengakui bahwa masih banyak kelemahan dalam sistem pemilihan langsung untuk konteks kepala daerah.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa pilkada via DPRD juga punya kelemahan.

"Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melahirkan pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu memimpin," ucap Syahrial.

Oleh sebab itu, Syahrial menekankan, internal Demokrat masih membahas usulan pilkada lewat DPRD tersebut.

Syahrial turut mengungkit pesan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa mereka harus membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana banjir Sumatera.

"Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengingatkan kader Demokrat, di mana kondisi di beberapa provinsi rakyat kita sedang menghadapi bencana alam. Jauh lebih penting bagi Demokrat membantu Presiden Prabowo untuk mengatasi kesulitan rakyat," ujar dia.

Pilkada lewat DPRD

Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat.

Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal.

Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.

Tag:  #demokrat #masih #diskusi #soal #pilkada #dipilih #dprd #atau #rakyat #ungkit #pesan