Apresiasi Bawaslu RI Terkait Kritik Lewat Film Dokumenter Dirty Vote
- Lolly Suhenty selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, mengungkapkan apresiasi terkait kritik yang disampaikan melalui film dokumenter Dirty Vote. Setelah diunggah melalui platform YouTube, film dokumenter Dirty Vote menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Video tersebut diunggah Minggu (11/2) tepat pada hari pertama masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dilansir dari Antara, Lolly Suhenty di Gedung Bawaslu pada Senin (12/2) menyampaikan terima kasih atas kritik melalui film dokumenter Dirty Vote.
"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly Suhenty.
Lolly Suhenty juga menyampaikan bahwa dirinya telah menonton film tersebut, khususnya di menit ke-57 yang membahas inkompeten Bawaslu pada Pemilu 2024.
Menurut Lolly Suhenty berarti masih ada hal-hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik.
"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," sebut Lolly Suhenty.
Oleh karena itu, Lolly Suhenty menyampaikan bahwa jika Bawaslu telah membuat dan melakukan langkah taktis, yang merupakan respon terhadap film dokumenter Dirty Vote.
Upaya tersebut dilakukan Lolly Suhenty yang berkomunikasi dengan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam memastikan agar informasi lebih masif tersampaikan.
Selain itu, Lolly Suhenty juga memaparkan salah satu kasus yang disinggung dalam Dirty Vote, yaitu penanganan pembagian susu di Car Free Day (CFD). Menurutnya, kasus tersebut telah ditangani oleh Bawaslu yang akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.
Lolly Suhenty juga menegaskan bahwa Bawaslu siap bertanggung jawab atas langkah yang sudah dilakukan. Akan tetapi, penilaian tersebut kembali ke publik, Bawaslu tidak dapat membatasi pandangan publik.
Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara dalam film dokumenter Dirty Vote, menyampaikan bahwa film tersebut merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilih di Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024.
Tag: #apresiasi #bawaslu #terkait #kritik #lewat #film #dokumenter #dirty #vote