Menko PMK Pastikan Pemerintah Punya Anggaran untuk Penanganan Bencana Sumatera

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk penanganan bencana di Sumatera.

Kepastian tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan Bencana Sumatera, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

"Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Pratikno dalam konferensi pers usai rapat, Rabu (17/12/2025), dikutip dari Kompas TV.

Pratikno melanjutkan, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki cakupan yang sangat luas.

Kerusakan yang diakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut juga bervariasi.

"Ada yang sangat berat, sangat terisolir, tetapi ada yang juga relatif kurang terisolir, dan dampaknya juga tidak terlalu berat. Jadi memang bervariasi," ujar Pratikno.

Oleh karena itu, perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga bervariasi.

Namun, penanganan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Mulai dari terbukanya akses jalan, pemulihan listrik, hingga distribusi logistik.

Pratikno pun kembali menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.

Semua kementerian/lembaga, kata Pratikno, terus turun dalam penanganan banjir dan longsong di tiga provinsi tersebut.

"Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional," ujar Pratikno.

ANTARA FOTO/Yudi Manar Foto udara permukiman warga terdampak banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). YLBHI dan Greenpeace menuntut Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ESDM bertanggung jawab atas bencana di Sumatera.

"Uangnya Ada"

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah memiliki anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Anggaran untuk penanganan dan pemulihan tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang diterapkannya sejak awal tahun 2025.

"Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan uangnya ada. Justru karena pemerintah yang saya pimpin melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, saya diserang dan dimaki-maki, disebut bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025).

Dalam sidang kabinet paripurna itu, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang memprotes kebijakan efisiensi anggaran.

Padahal menurutnya, prinsip efisiensi pengelolaan keuangan negara telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Baru ada di dunia ini demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4," ujar Prabowo.

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prabowo menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran berperan penting dalam mempersempit kebocoran dan praktik korupsi.

"Dengan efisiensi, kita punya uang sekarang. Di minggu-minggu terakhir ini kita benar-benar punya kemampuan fiskal. Perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan," ujar Prabowo.

Tag:  #menko #pastikan #pemerintah #punya #anggaran #untuk #penanganan #bencana #sumatera