Stiker ''Keluarga Miskin'': Antara Masalah Data dan Kesadaran Sosial Penerima Bansos

- Inisiatif pemerintah daerah menempelkan stiker "Keluarga Miskin" di rumah para penerima bantuan sosial (bansos), dinilai telah memberikan efek sosial tak terduga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut bahwa meski penempelan stiker itu bukanlah program nasional, namun langkah tersebut mampu membuat masyarakat mampu yang tetap menerima bansos, justru malu.

“Dampaknya, sebagian masyarakat mengundurkan diri. Itu kita hormati, kita apresiasi,” kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (26/11/2025).

Ia mengakui bahwa penyaluran bansos, yang semestinya menjadi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi mereka yang kurang mampu, masih menghadapi kendala di masyarakat.

Pemerintah memang telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang menjadi acuan untuk penyaluran bansos tersebut. Namun, kasus salah sasaran masih saja terjadi.

Misalnya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Berdasarkan DTSEN, ada 4,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinyatakan tidak layak menerima bansos, baik karena inclusion error maupun exclusion error.

Inclusion error adalah ketika penerima yang seharusnya tidak menerima bansos justru menerimanya, sementara exclusion error adalah ketika penerima yang seharusnya berhak justru tidak menerimanya.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Banyak yang mundur

Beberapa waktu lalu, ratusan warga Kabupaten Kepahiang, Bengkulu mengundurkan diri setelah rumah mereka ditempeli stiker "Keluarga Miskin" oleh pemerintah daerah. Padahal, pemerintah daerah hanya berniat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui penempelan stiker tersebut.

Sementara di Ciomas, Bogor, banyak warga yang memiliki rumah layak huni, bahkan mobil, masih menerima bansos. Pemda pun bertindak dengan menempeli stiker yang sama di rumah mereka.

Selain itu, sebanyak 30.000 warga penerima bansos di Jawa Tengah juga menolak penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah mereka. Penolakan ini muncul karena mereka merasa tidak layak menerima bantuan tersebut.

Gus Ipul mengakui bahwa penempelan stiker tersebut telah memberikan dampak sosial yang signifikan. Bahkan dalam setahun terakhir banyak penerima bansos yang mundur secara sukarela, baik melalui pemerintah daerah maupun lewat fitur Cek Bansos.

Kemensos mencatat, lebih dari 600.000 usulan baru warga yang dinilai layak menerima bantuan. Namun pada saat yang sama ada 50.000 laporan sanggahan yang masuk dari masyarakat, usai mengetahui ada tetangganya yang mampu justru masuk daftar penerima.

“Ada kesadaran di masyarakat untuk saling mengoreksi, berdialog, mengingatkan satu sama lain. Ini positif buat kita semua,” katanya.

“Mereka menyanggah orang lain atau keluarga yang semestinya tidak dapat bantuan tapi kok dapat. Ini jadi bahan verifikasi validasi,” imbuh Gus Ipul.

KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, memasang stiker ke rumah warga penerima Bansos. Sebagai akibatnya, ratusan warga Bengkulu mundur sebagai keluarga penerima manfaat Bansos PKH.

Dari usulan baru dan sanggahan tersebut, Kemensos menyampaikannya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan. Setelah itu data divalidasi dan menjadi dasar penyaluran bansos berikutnya.

Ia mengakui bahwa proses ini memerlukan waktu. Namun pemerintah ingin agar setiap triwulan data diperbaiki untuk meningkatkan akurasinya.

“Kita ingin menyalurkan dengan prudent. Jangan sampai bantu orang yang sudah meninggal, pindah tempat, atau bahkan tinggal di luar negeri,” ujar Gus Ipul.

Ada persoalan data

Meski efektif, penempelan stiker ini justru dinilai menjadi tanda ada persoalan serius di dalam proses administrasi data kependudukan.

“Secara prinsip, penggunaan stiker menunjukkan ada masalah dengan pendataan," kata Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat kepada Kompas.com, Kamis (27/11/2025).

Ia menyebut, jika semua data penduduk tertata dengan baik, maka pemerintah tidak perlu repot memproduksi stiker "Keluarga Miskin" untuk menandai siapa saja penduduk yang berhak mendapatkan bantuan itu.

"Sistem administrasi kependudukan kita masih lemah, bukan hanya untuk bansos tapi juga untuk pemilu, kependudukan, dan program pemerintah lain. Kalau itu tidak dibenahi, apa pun bentuk labelnya tidak akan menyelesaikan masalah,” tegasnya.

“Misalnya dalam hal untuk pendataan pemilu, dalam hal kemudian untuk kependudukan yang lain, dan itu menunjukkan bahwa memang Indonesia belum memiliki sistem atau tata kelola administrasi yang rapi,” lanjut dia.

Di negara lain, imbuh dia, tidak ada pemerintah yang menempel stiker di kediaman warganya yang menerima bansos.

"tidak ada di negara-negara lain di Asia Tenggara (misalnya) yang menggunakan stiker itu, buat apa,” ujarnya.

“(Penempelan stiker) itu kan sebuah pekerjaan yang sia-sia dan memang tidak ada manfaatnya dan bahkan menjadi pemberosan ya karena dia harus cetak stiker lah atau apa dan menghabiskan waktu, dan dia pasang keliling,” lanjutnya.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah untuk menata ulang sistem data kependudukan secara menyeluruh, sehingga eksekusi kebijakan, seperti bansos, dapat lebih tepat, efisien dan akuntabel.

Sebab, tanpa ada perbaikan mendasar atas persoalan ini, berbagai metode yang mungkin dianggap akan memberikan dampak sosial kepada masyarakat, seperti pemasangan stiker, tidak akan menyelesaikan inti masalah yang ada.

Tag:  #stiker #keluarga #miskin #antara #masalah #data #kesadaran #sosial #penerima #bansos