Profil Ribka Tjiptaning, Politisi PDIP yang Diadukan karena Ucapan soal Soeharto

- Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) menagdukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri.

Ribka diadukan karena pernyataannya soal "pembunuh jutaan rakyat" yang ditujukan kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Pernyataan Ribka tersebut disampaikan sebelum Soeharto menerima gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.

"Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDI-P, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional," kata Koordinator ARAH, Iqbal, saat ditemui di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

"Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat," sambungnya.

Sementara itu, Ribka mengaku siap menghadapi aduan yang dilakukan oleh ARAH terkait pernyataannya soal Soeharto.

Ia pun menampik tuduhan bahwa pernyataan yang disampaikannya termasuk berita bohong. Pasalnya, Ribka mengaku merasakan bagaimana situasi dan kondisi pada masa Orde Baru.

"Ya dihadapi saja. Hehe. Aku kan merasakan,” kata Ribka, saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

Lantas, siapakah Ribka Tjiptaning yang dilaporkan karena pernyataannya soal Soeharto? Berikut profilnya:

Profil Ribka Tjiptaning

Dilansir dari laman resmi DPR, Ribka Tjiptaning Proletariyati merupakan perempuan kelahiran Yogyakarta pada 1 Juli 1959.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atas, Ribka menempuh pendidikan strata satu (S1) di Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan kedokteran.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 dengan jurusan Ahli Asuransi Kesehatan di Universitas Indonesia (UI) pada 2012.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ribka pernah membuka praktek sebagai dokter di Klinik Partuha Ciledug. Situs DPR juga menulis, pada 1992-2000, ia pernah menjadi dokter di perusahaan Puan Maharani.

Kemudian, Ribka menjabat sebagai anggota DPR sekaligus Ketua Komisi IX DPR pada periode 2005-2009. Lalu, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi IX.

Sebelum diadukan terkait pernyataan soal Soeharto, Ribka juga pernah mengeluarkan pendapat kontroversial terkait vaksin Covid-19.

Dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa (12/1/2021), Ribka meragukan vaksin Covid-19 dan mengingatkan agar vaksin tidak dikomersialisasikan.

Ribka juga meragukan kualitas dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Tanah Air.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau sampai yang 63 tahun bisa divaksin, misalnya pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi lima juta, mending saya bayar," ujar Ribka saat itu.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Koordinator Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) Iqbal menunjukan surat laporan pengaduan masyarakat untuk politikus PDI-P Ribka Tjiptaning di Bareskrim Polri, Rabu (12/11/2025) malam.

Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Adapun pada Selasa (28/10/2025), Ribka menolak usulan gelar pahlawan nasional diberikan kepada Soeharto. Ribka mempertanyakan kehebatan Soeharto sehingga bisa diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional.

Politikus PDI-P itu lalu menyinggung soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Soeharto. Ia menilai, kasus dugaan pelanggaran HAM harus diluruskan lebih dulu sampai semuanya jelas.

"Udah lah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional" Ribka saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Tag:  #profil #ribka #tjiptaning #politisi #pdip #yang #diadukan #karena #ucapan #soal #soeharto