Ignasius Jonan Siap jika Diberi Jabatan oleh Prabowo: Kalau Saya Mampu...

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Ignasius Jonan mengaku siap jika diberi tugas dan amanah untuk mengemban jabatan tertentu oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dikatakannya pasca berbincang dengan Prabowo selama dua jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

"Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih, ya (siap). Itu aja sih. Ya tergantung yang ngasih tugas," kata Jonan setelah bertemu Prabowo, Senin.

Jonan mengungkapkan, dirinya siap menerima tawaran apapun selama bisa ia lakukan.

Namun sebaliknya, ia bisa saja menolak jika tidak menyanggupi.

"Ya itu saya kira setiap warga negara, ya. Kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa," tutur dia.

Namun, ia tidak berkomentar lebih jauh mengenai hal itu.

Jonan hanya mengeklaim tidak menerima tawaran apa pun sejauh ini.

Termasuk, tawaran menjadi Menteri Perhubungan (Menhub), mengingat ia pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

"Oh nggak, nggak ada (tawaran). Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat. Itu aja kok. Boleh dong," katanya menolak.

Begitu pula ketika ditanya terkait polemik utang KCJB.

Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapatnya terkait proyek yang sempat ditentangnya dahulu.

Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.

Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.

"Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, nggak. Saya nggak komentar soal yang begituan. Wong saya udah pensiun, nggak punya kewenangan kok. Nggak, jangan. Nggak boleh," bantahnya lagi.

Menurut Jonan, Prabowo memiliki cara tersendiri dan kebijakan tersendiri yang terbaik untuk proyek tersebut.

Ia kembali menegaskan, kedatangannya ke Istana untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.

Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.

Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.

Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.

Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.

"Nggak ada sama sekali (bahas kereta cepat). Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh," tandas Jonan.

Polemik Whoosh

Sebagai informasi, KCJB alias Whoosh kini menghadapi beban utang yang cukup berat.

KAI selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar, bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

Kerugian itu masih berlanjut tahun ini.

Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.

Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.

Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.

Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.

Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.

Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.

Menurutnya, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.

"Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya," tambahnya.

Tag:  #ignasius #jonan #siap #jika #diberi #jabatan #oleh #prabowo #kalau #saya #mampu