Anggaran K/L Rp50 T Diblokir Sri Mulyani, Airlangga Akui untuk Alokasi Bansos dan Subsidi Pupuk

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui bahwa pemblokiran Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk alokasi pembiayaan bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.

Airlangga menyebut pemblokiran ini disebut sebagai automatic adjustment.

Adapun automatic adjustment adalah kebijakan dengan pencadangan belanja kementerian atau lembaga yang diblokir sementara oleh Kemenkeu dan dialokasikan untuk pos anggaran lainnya.

Diketahui automatic adjustment, diperkenalkan pertama kali pada tahun 2022 dan diatur dalam Undang-undang (UU) APBN 2022.

“Itu (anggaran bansos dan subsidi pupuk) nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1/2024) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Airlangga mengatakan pengaturan ini diterapkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kondisi perekonomian yang tengah terjadi.

Sebagai informasi, Kemenkeu melakukan pemblokiran sejumlah pos anggaran dari beberapa lembaga sejumlah Rp 50,1 triliun.

Kemudian, yang terbaru, pemerintah lagi-lagi menambah anggara Rp 14 triliun untuk subsidi pupuk yang bertujuan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun 2024 dapat tercapai.

“Dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp 14 triliun,” tuturnya.

Tak hanya subsidi pupuk, pemerintah juga telah memberikan BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11,25 triliun.

Adapun BLT tersebut diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 600 ribu dan diberikan sekaligus untuk tiga bulan pada Februari 2024.

Di sisi lain, pemberian bansos semacam ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak lantaran diberikan dalam tahun politik seperti Pemilu 2024.

Contoh kriitkan dilontarkan oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang menyebut bansos harus diberikan untuk kepentingan penerima dan bukan kepentingan pemberi,

“Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” katanya saat debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) lalu.

Dia menyebut tidak perlu bansos harus diberikan sekaligus jika memang penerima tidak membutuhkannya.

“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Selain itu, eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turut mengkritik pemberian bansos oleh pemerintah.

Ahok menyebut pemberian bansos oleh pemerintah bukanlah wujud keadilan sosial.

“Saya hidup ini mau jadi kaya raya tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial bukan keadilan sosial,” katanya saat berpidato dalam acara deklarasi Ahokers untuk capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Minggu (4/2/2024),

Ahok mengungkapkan para pendiri bangsa telah memiliki tujuan jelas bagi rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Menurutnya, pemberian bantuan sosial hanya terjadi pada zaman kerajaan.

“Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang harus dikasihani,” katanya.

Ahok menegaskan bahwa bangsa ini adalah milik seluruh masyarakat sehingga keputusannya untuk bergabung dengan PDIP demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa tersebut.

Jokowi Tepis Pemberian Bansos untuk Kepentingan Politik

Dilansir laman Setkab, Jokowi membantah bahwa bansos yang disalurkan tersebut untuk kepentingan politik.

Dia menegaskan bahwa bansos diberikan kepada masyarakat untuk memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir seluruh negara.

“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja,” katanya pada Jumat (2/2/2024).

Jokowi juga mengungkapkan bansos yang diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu.

Dia menjelaskan fenomena iklim El Nino menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia,

“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” katanya.

Jokowi juga mengungkapkan pemberian bansos ini telah disetujui oleh DPR.

“Semuanya sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri.”

“Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reza Deni)

Artikel lain terkait Pilpres 2024

Tag:  #anggaran #rp50 #diblokir #mulyani #airlangga #akui #untuk #alokasi #bansos #subsidi #pupuk