Pimpinan Komisi XI Jadikan DKI, Bandung, dan Palembang Contoh Baik Sikapi TKD

- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 perlu disikapi dengan baik bila daerah punya kemampuan fiskal, contohnya tiga daerah ini.

"Nah kalau kemampuan fiskal daerahnya ada, saya rasa nggak ada masalah. Kayak DKI, ini kan nggak tergantung dengan TKD. Kayak misalnya kota Bandung, kota Palembang, yang kota-kota besar itu nggak tergantung dengan TKD, karena dia kemampuan daerahnya ada," kata Fauzi usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Komisi XI DPR RI memastikan pemerintah tidak memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat.

"Saya rasa begini, yang banyak dilakukan pemotongan itu kan yang menjadi kewajiban daerah, yang menjadi kewajiban pemerintah pusat itu kan, yang sebenarnya DAU, DAU itu menyangkut gaji pegawai, itu nggak boleh dipotong-potong itu," ujar Fauzi. 

Maka itu, menurut Fauzi, seharusnya pemangkasan tersebut tidak menjadi masalah bagi daerah.

Dia pun mencontohkan beberapa daerah yang punya kemampuan sehingga tidak lagi bergantung dengan TKD, seperti DKI Jakarta, Bandung, hingga Palembang.

Fauzi memandang, sebetulnya jika daerah punya kemandirian fiskal, tentu pemangkasan TKD ini tidak akan menjadi polemik.

Maka itu, ia mengajak daerah untuk lebih mengefektifkan kemandirian fiskal sehingga tak bergantung TKD.

"Asal daerahnya punya kemampuan, kemampuan kemandirian fiskal daerah itu harus diefektifkan. Apakah itu dari pajak, dari retribusi, itu harus dimanfaatkan," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa ada sebagian pembangunan di daerah yang diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Tapi sekarang kan sebagian diambil alih pusat, dan daerah dapat asas manfaatnya. Nah baik jalan maupun jembatan, nanti insyaallah ada instruksi presiden tentang jalan, jembatan, khusus daerah-daerah penghasil pangan, penghasil energi seperti itu," ucapnya.

Daerah dimintanya jangan bergantung ke TKD

Lebih lanjut, ia meminta kepala daerah tidak bergantung dengan TKD untuk merealisasikan janji politik mereka di daerah.

"Nah jangan sampai kita mau calon bupati, gubernur, kepala daerah itu, harus juga paham dengan kondisi fiskal atau keuangan daerah masing-masing sehingga antara yang kita bicarakan harus sesuai," tambahnya.

Diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Anggaran TKD 2026 ini lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Protes kepala daerah

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran TKD 2026 ini menuai protes dari banyak kepala daerah.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), perwakilan gubernur se-Indonesia meminta pemerintah tidak memangkas TKD.

Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.

"Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan," ungkap Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris setelah pertemuan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya cukup untuk melakukan belanja rutin.

Foto: Dok. Humas Pemprov Aceh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) bersama Gubernut Malut, Sherly Tjoanda Laos, memberikan keterangan pers usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Sementara belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.

Padahal, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil," kata Sherly.

Sherly mengungkapkan, daerahnya terkena potongan DBH sebesar 60 persen sehingga secara keseluruhan alokasi anggaran TKD 2026 menjadi Rp 6,7 triliun dari Rp 10 triliun pada 2025.

Sementara pemda lainnya di level provinsi mendapatkan pemotongan sekitar 2-30 persen.

Namun, ada juga pemerintah kabupaten yang terkena pemangkasan sekitar 60-70 persen dari TKD 2025.

Tag:  #pimpinan #komisi #jadikan #bandung #palembang #contoh #baik #sikapi