Soal Kans Panggil Bobby Nasution, KPK: Masih Dalami Informasi dan Keterangan

- Terkait pemanggilan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, masih mendalami informasi dan keterangan yang sudah dimiliki terlebih dahulu.

“Tim masih melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan keterangan, baik yang diperoleh dari pemeriksaan para pihak yang sudah dilakukan pascakegiatan tangkap tangan maupun dari hasil penggeledahan yang dilakukan di lapangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Antaranews.

Namun, Budi mengatakan, KPK membuka peluang untuk memeriksa siapapun jika diduga mengetahui konstruksi perkara kasus tersebut.

“Bila dibutuhkan informasi dan keterangannya, maka penyidik tentu akan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut.

"Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan (tersangka)," ujar kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Asep mengatakan, KPK akan terus melakukan penelusuran aliran dana dari kasus korupsi proyek pembangunan tersebut.

"Kami bergerak bersama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melihat ke mana saja yang itu bergerak," katanya.

Kemudian, Asep menegaskan bahwa KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi ini.

"Jadi tidak ada dalam hal ini kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misal ke Kadis lain, atau gubernurnya. Tentu akan kami minta keterangan, kami akan panggil, tunggu saja ya," ujar Asep.

Bobby Siap Diperiksa

Sementara itu, Bobby Nasution mengatakan bahwa dirinya siap diperiksa KPK jika dipanggil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

Bobby mengatakan, seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang dipanggil KPK terkait perkara tersebut harus siap diperiksa untuk memberikan keterangan.

"Kemarin saya sampaikan sudah jelas ya kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan saya sampaikan kemarin, jangan kan gubernurnya semua ASN, semua yang perlu memberikan keterangan dipanggil harus siap, semua bupati, semua ASN kalau perlu dipanggil," kata Bobby di kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025.

Berawal dari OTT

Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.

OTT dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dalam dua klaster, yakni proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut

Kemudian, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP); dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES).

Kemudian, PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL); Dirut PT DNG M. Akhirun Efendi Siregar (KIR); dan Direktur PT RN M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

KPK menjelaskan, klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp 231,8 miliar.

Dengan rincian, klaster pertama, proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek pertama yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.

Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.

Terakhir, proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025.

Klaster kedua, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru- Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.

Tag:  #soal #kans #panggil #bobby #nasution #masih #dalami #informasi #keterangan