Dirjen Kemenag: Sudah Saatnya Haji Dikelola Badan Profesional
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)
22:34
25 Juni 2025

Dirjen Kemenag: Sudah Saatnya Haji Dikelola Badan Profesional

- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji sudah seharusnya dikelola oleh sebuah badan profesional.

Berkaca dari dinamika ibadah haji 2025, Hilman berharap, penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik karena sudah dikelola oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji.

"Saya kira sudah saatnya haji ke depan dikelola oleh Badan yang profesional," kata Hilman, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (25/6/2025).

Hilman mengakui ada sejumlah masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji 2025 berlangsung.

Namun, ia mengeklaim, lebih banyak jemaah yang merasa puas dengan layanan yang diberikan.

"Memang ada yang merasakan bermasalah, tapi yang merasakan layanan baik dan menikmati proses haji ini saya kira jumlahnya jauh lebih banyak," kata Hilman.

Menurut dia, dinamika haji yang terjadi tahun ini bisa menjadi pencerahan untuk pelaksanaan haji tahun depan.

"Untuk pelajaran ke depan, saya sudah bertemu beberapa syarikah. Kita evaluasi aspek-aspek tertentu. Dan ini menjadi pelajaran ke depan," ujar Hilman.

Untuk diketahui, BP Haji memegang sepenuhnya pengelolaan ibadah haji setelah peralihan dari Kementerian Agama (Kemenag) mulai tahun 2026.

Tahun ini, BP Haji mendampingi Kemenag untuk mengevaluasi setiap rangkaian penyelenggaraan ibadah haji.

Ada sejumlah sistem baru yang diterapkan pada ibadah haji tahun depan oleh BP Haji.

Salah satu kebijakan adalah pembatasan jumlah syarikah maksimal dua perusahaan, pengetatan standar kesehatan jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, serta jumlah kasur per jemaah.

Kemudian, Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan dam haji hanya diperbolehkan di dua tempat, yakni di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yaitu Ad-Dhahi.

Pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026.

Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jemaah, terutama terkait aspek kesehatan (istithaah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Tag:  #dirjen #kemenag #sudah #saatnya #haji #dikelola #badan #profesional

KOMENTAR