Perang terhadap Kemiskinan

“Saya bertekad dalam empat tahun ke depan kita akan memberantas kemiskinan ekstrem dan kita akan menurunkan kemiskinan secara keseluruhan. Itulah misi saya dalam hidup.” – Prabowo Subianto.

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss, 22 Janari 2026 lalu, seakan menjadi “penyataan perang” untuk kesekian kalinya terhadap kemiskinan.

Presiden Prabowo tampaknya begitu “usil” dan “nyinyir” terhadap kemiskinan.

Presiden pertama Bung Karno begitu getol menggelorakan semangat patriotisme dan persatuan.

Soeharto begitu peduli dengan pertanian dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Walau berkuasa dengan waktu singkat, BJ Habibie berhasil membuka kran demokratisasi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengokohkan pluralisasi. Megawati Soekarnoputri memberi kontribusi bagi penguatan otonomi daerah dan pembangunan infrastruktur

Era Susilo Bambang Yudhoyono ditandai peningkatan akses kesehatan dan pendidikan. Sementara Joko Widodo menguatkan konektivitas dengan pembangunan infrastruktur yang masif.

Jika dengan pola pandang “mikul nduwur mendem jero”, maka apresiasi layak disematkan kepada semua presiden. Suka atau tidak suka, mereka terpilih melalui prosedural demokrasi dan harus diakui pula telah menjadi pilihan mayoritas pemilih pascareformasi.

Baca juga: Kertas Tii Mama Reti: Menggugat Janji Kemerdekaan

Gagasan Presiden Prabowo, dalam kepemimpinannya yang masih “seumur jagung”, terus memantik pro-kontra.

Urusan makan pelajar – yang kini manfaatnya diperluas hingga ibu hamil, ibu menyusui dan kaum lanjut usia – muncul Program Makan Begizi Gratis.

Untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, muncul Program Sekolah Rakyat.

Di masa lalu pendidikan bermutu hanya bisa dinikmati anak keluarga kaya. Kini anak kuli bangunan, tukang ojek dan pemulung bisa mendapatkan fasilitas pembelajaran yang berkualitas.

Fasilitas sekolah yang butuh perbaikan digeber dengan program revitalisasi sekolah yang melibatkan tukang dan kuli bangunan di sekitar sekolah.

Pemberian becak listrik yang ramah lingkungan diberikan untuk membantu para pengayuh becak berusial lanjut agar terus produktif dan bisa menghasilkan pendapatan.

Di tengah makin masifnya serbuan moda transportasi berbasis aplikasi, bantuan becak listrik begitu membantu penghasilan pengemudi becak konvensional yang semakin tersisih.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan penyediaan pembiayaan yang murah dan menjadi wadah distribusi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal, maka lahirlah Koperasi Merah Putih.

Belum lagi di ranah kesehatan, ada program cek kesehatan gratis di sekolah yang mencakup pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah dan screening TBC.

Deteksi kesehatan secara dini menjadi awal pembentukan generasi muda yang sehat. Sementara untuk kaum lanjut usia ada juga program cek kesehatan gratis.

Indonesia Asri

Persoalan Indonesia dari masa ke masa adalah menghapus angka kemiskinan mengingat jumlah penduduk pun yang kian membesar. Persoalan yang ada adalah akumulasi dari warisan masa lalu.

Mencari kesalahan demi kesalahan setiap era adalah keniscayaan yang tidak akan ada habisnya. Diperlukan langkah kongkret untuk mengatasinya dengan program-program yang tepat.

Baca juga: Megafon Penderitaan untuk Demokrasi yang Tidak Mendengar

Kemiskinan masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus dituntaskan. Bicara kemiskinan masih ada di Bengkayang, tapal batas Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malasyia atau di Amuntai di Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan.

Rakyat yang susah makan masih ada di Tanah Tidung di Kalimantan Utara, di Kaimana, Papua Barat atau Phakpak Barat di Sumatera. Kebetulan daerah-daerah tersebut pernah saya kunjungi langsung.

Tidak jauh dari kantor Gubernur Jakarta dan Istana Negara, tepatnya di RW 01 Cideng, Gambir, wajah kemiskinan begitu nampak.

Garis tipis kemiskinan ekstrem dan modernitas Jakarta begitu nyata. Pemukiman liar yang dihuni puluhan warga sangat tidak layak untuk dijadikan tempat berteduh, tanpa sanitasi dan kotor adalah pemandangan yang masih ada hingga sekarang.

Umumnya warga begitu sulit mendapatkan penghasilan Rp 30.000 saban harinya untuk kehidupan sekeluarga (Kompas.com, 6 Februari 2026).

Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-hari berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yakni pengeluarannya di bawah Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 322.170 per orang per hari.

Masih berdasarkan data BPS pada Maret 2025, masih ada 2,38 juta orang berkategori miskin ekstrem. Angka tersebut merupakan 0,85 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau turun 400.000 orang dibandingkan September 2024 dan turun 1,18 juta orang dibandingkan Maret 2024.

Kematian YBS (10) siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang putus asa karena kemiskinan yang dialami keluarganya menjadi alarm bagi semua pihak.

Baca juga: Potret Bekerja tapi Tetap Miskin di Indonesia

Apa kerja kepala desa hingga camat di lingkungan keluarga korban? Kemana perhatian bupati Ngada dan jajarannya serta gubernur Nusa Tenggara Timur?

Mentalitas pejabat daerah baru bergerak usai kasus yang tejadi di daerahnya menjadi viral.

Bayangkan untuk urusan sampah, spanduk liar yang asal pasang dan mengotori kawasan serta atap rumah, baru disorot aparat daerah setelah dikomentari presiden.

Kekecewaan Presiden Prabowo di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, awal Februari 2026 lalu, menjadi pemantik gerakan masif di seluruh tanah air.

Istilah “korve” yang sudah lama terlupakan kini kembali muncul. Korve adalah kerja bakti yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan umum seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan atau membangun fasilitas publik. Kerja ini tidak dibayar, dilakukan secara sukarela oleh masyarakat.

Taklimat Presiden Prabowo menjadi penegasan kembali tentang hakikat kepemimpinan dalam pemerintahan, yakni melayani dan mengabdi kepada rakyat.

Narasi “Indonesia ASRI”, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah adalah bentuk disiplin ruang. Tersiratkan, negara menentukan bahwa “keindahan” adalah syarat bagi “kebangkitan”.

Ketika Prabowo mengatakan bahwa pelancong tidak akan tertarik melihat “seng berkarat”, ia sedang memosisikan ruang hidup rakyat sebagai komoditas visual dalam skema pariwisata global.

Sebagai narasi kekuasaan, Prabowo menunjukkan betapa dominannya peran negara dalam menentukan standar hidup masyarakat hingga ke tingkat atap rumah.

Prabowo tidak ingin rakyatnya tidak sehat dan tidak nyaman tinggal dalam rumah yang beratapkan seng berkarat yang panas.

Justru melalui upaya gentengisasi, itu adalah cara presiden atau “Prabowo ways” agar usaha pembuatan genteng tanah liat yang selama ini terpinggirkan bisa bangkit kembali.

Pembuatan genteng yang dilakukan secara tradisional dan dilakukan oleh rakyat kecil sudah terlalu lama menjadi “pentonton” modernisasi.

Seolah menjadi narasi di catatan kaki sejarah kelak, keberhasilan gentengisasi seperti halnya MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih atau Becak Listrik Gratis serta program-program pengentasan kemiskinan lainnya selalu diwarnai dengan pro kontra.

Anggap saja kritik dan kerisauan publik adalah vitamin demokrasi yang menyehatkan bagi kecerdasan bangsa.

Keberhasilan program yang digagas Prabowo seperti gentengisasi kelak tidak hanya akan diukur dari berapa banyak genteng yang terpasang, tapi seberapa jauh perubahan material atap rumah tersebut mampu mengubah kualitas hidup rakyat secara substansial.

Tag:  #perang #terhadap #kemiskinan