Jokowi Minta Kepala Daerah Hadiri Retret, PDIP: Ini Urusan Internal, Bukan Urusan Orang Luar

Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal agenda retret atau penggemblengan seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Kata Said, sejatinya keputusan untuk memberangkatkan setiap kepala daerah ke Akmil adalah kebijakan dari partai bukan orang luar.

Pernyataan itu disampaikan Said, saat ditemui awak media usai keluar dari kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar Nomor 27A, Menteng, Jakarta Pusat.

"Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said kepada awak media, Jumat (21/2/2025).

Diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan kepala daerah yang diundang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, harus memenuhi undangan itu.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

"Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang," kata dia.

Menurut dia, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

“Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah mengadakan retret bagi kepala daerah sepekan penuh di Akmil Magelang. Retret itu berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.

Sementara, para wakilnya hanya diminta sehari menjelang penutupan.

Agenda retret kepala daerah ini mirip dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah selesai digelar di Akmil Magelang pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu.

Pernyataan dari Jokowi ini juga digadang sekaligus merespons adanya instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulisnya.

Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Salah satu kepala daerah dari PDIP yang turut merespons instruksi tersebut yakni, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Masinton menyatakan, dirinya menunda keberangkatannya ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret bersama seluruh kepala daerah.

Masinton mengatakan, untuk sementara dirinya menunda keberangkatan sampai ada instruksi lanjut dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Mohon ijin Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Masinton saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

 

 

Tag:  #jokowi #minta #kepala #daerah #hadiri #retret #pdip #urusan #internal #bukan #urusan #orang #luar