Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Wali Kota Yogya: Pramono Anung sedang Klarifikasi

- Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi, Hasto mengaku masih berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mengklarifikasi surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Di situ, ia menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram, Gubernur DKI (Jakarta). Jadi, ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya."

"Ini kan ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap," ujar Hasto, Jumat (21/2/2025), dilansir Tribun Jogja.

Meski begitu, ia menyebut bahwa barang-barangnya sudah sampai di lokasi retret.

Hal ini karena seluruh kepala daerah menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.

"Semua sudah taruh koper di sana. Urusan taruh koper, semua sudah taruh koper, karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis," ungkapnya.

Menurut Hasto, hal itu tidak bisa dijadikan patokan dirinya bakal ambil bagian dalam retret kepala daerah yang digelar 21-28 Februari 2025.

Mantan Bupati Kulon Progo itu kembali menegaskan, pihaknya masih menantikan hasil klarifikasi ke Megawati melalui Pramono Anung.

"Ya, belum tentu (berangkat retret), belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu, ini baru klarifikasi," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan bahwa keputusannya untuk meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP menunda mengikuti retret ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP.

Khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa ketua umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Tribunnews.com mendapatkan salinan surat tersebut dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pada Kamis malam.

Berikut isi instruksi Megawati:

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Hasto Wardoyo: Baru Diklarifikasi Pak Pramono Anung.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus)(TribunJogja.com/Azka Ramadhan)

Tag:  #megawati #minta #tunda #keberangkatan #retret #wali #kota #yogya #pramono #anung #sedang #klarifikasi