Sosok Sudarsono, Eks Kader PDIP Pemalang yang Sujud Syukur Praperadilan Hasto Ditolak KPK

- Inilah sosok Sudarsono, pria yang sujud syukur di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai ditolaknya praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Sudarsono juga mengirim karangan bunga ke KPK bertuliskan "Mendukung KPK Segera Proses Hukum Hasto Kristiyanto".

"Pada kesempatan hari ini, saya datang ke KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya praperadilan yang kemarin diajukan oleh Hasto," kata Sudarsono kepada wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025) pagi.

Sosok Sudarsono

Sudarsono merupakan mantan kader PDIP dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Sudarsono sebelumnya memiliki jabatan struktural di DPC PDIP Pemalang, yaitu Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi.

Sudarsono mengaku telah menjadi kader partai berlambang banteng sejak 1998.

Ia kemudian dipecat pada Januari 2025 setelah bersuara terkait Hasto.

Sudarsono mendukung KPK untuk segera menindak Hasto.

Bahkan, Sudarsono pada 31 Desember 2024 datang ke KPK untuk menyurati pimpinan KPK.

Sebagai kader PDIP saat itu, Sudarsono malah menginginkan KPK supaya segera menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Ya, betul, tanggal 31 (Desember 2024) kami jauh-jauh dari Pemalang ke Kantor KPK di Jakarta ini yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang justru berlarut-larut untuk bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan menjadi tersangka," katanya dikutip dari program On Focus di YouTube Tribunnews, dikutip pada Rabu (1/1/2025).

Sudarsono mengaku tidak setuju dengan narasi yang disampaikan elite PDIP bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK adalah politisasi dan kriminalisasi.

Di sisi lain, sambungnya, jika Hasto memang merasa penetapan tersangka terhadapnya tidak cukup alat bukti, maka diharapkan menempuh jalur hukum lainnya.

Kendati demikian, Sudarsono meminta, untuk saat ini, agar Hasto bersikap kooperatif dan menghadapi proses hukum yang ada.

"Sehingga saya sampaikan kemarin kepada pucuk pimpinan (KPK), kalau memang sekiranya ada hal-hal yang merugikan Mas Hasto, dan tentunya Mas Hasto juga akan melakukan langkah-langkah hukum karena celah hukum itu ada."

"Tapi lebih baik saat ini dihadapi bersama demi supremasi hukum dan tegaknya hukum," tegas Sudarsono.

Suarakan Kritik untuk Hasto

Pada wawancara bersama Tribunnews, kritik Sudarsono terhadap Hasto bukan baru muncul terkait dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku.

Sudarsono mengaku membuat podcast lokal di Pemalang sekitar bulan Desember 2024 untuk mengkritik sejumlah sikap Hasto yang dinilai merugikan partai.

"Memang di sana saya merasa ada hal-hal yang menurut saya selama ini kok kurang tepat begitu loh, tapi waktu itu belum masuk pada wacana Pak Hasto Kristiyanto ini menjadi tersangka, itu tidak."

"Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu mengkritisi memang bahwa saya punya Sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain," ungkap Sudarsono.

Selain itu, Sudarsono juga menilai ada perilaku Hasto yang kurang pas.

"Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, yang sangat terhormat dan sangat strategis, kok menemui Felicia Tissue saat itu."

"Kok ya terlalu rendahan banget menurut saya," ungkap Sudarsono.

Padahal, katanya, tugas-tugas Sekjen Partai sungguh sangat besar, apalagi waktu itu momen Pilkada Serentak.

Sudarsono berpendapat, salah satu indikator kalahnya PDIP pada Pilpres, turunnya suara pada Pileg maupun Pilkada, adalah karena statament Hasto yang dinilai kurang tepat.

"Selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif, sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun," ungkapnya.

Menurut Sudarsono, banyak narasi negatif yang dibangun Hasto.

"Serba negatif, serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu kepada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan," ungkapnya.

Bagaimana Tanggapan PDIP untuk Sudarsono?

Juru bicara (jubir) DPP PDIP, Mohamad Guntur Romli sempat menanggapi langkah Sudarsono mengirimkan surat kepada KPK.

Menurutnya, surat yang disampaikan Sudarsono adalah atas nama pribadi dan tidak mengatasnamakan partai.

Sehingga, dia enggan untuk menanggapinya secara lebih jauh.

 "Respons saya, tidak layak ditanggapi (langkah Sudarsono) karena seperti pengakuannya sendiri, dia mengirimkan surat atas nama pribadi bukan atas nama kader PDIP Perjuangan," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (1/1/2025).

Guntur lantas menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK lantaran kapasitasnya sebagai Sekjen PDIP dan bukan atas nama pribadi.

Sehingga, menurutnya, apa yang dilakukan lembaga antirasuah adalah wujud kriminalisasi terhadap PDIP dan bukan kepada Hasto secara langsung.

"Jadi ini kasus kriminalisasi bukan pada Saudara Hasto secara pribad, tapi karena tugas dia sebagai Sekjen."

"Karena itu, Saudara Sekjen mendapatkan pembelaan resmi dari partai dan kader," jelasnya.

 Lalu ketika ditanya terkait langkah dari DPP PDIP terhadap Sudarsono, Guntur menegaskan itu adalah wewenang dari DPC.

"Soal itu nanti urusan PAC atau DPC setempat. Nggak perlu ditanggapi DPP," jelasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Ilham Rian Pratama, Yohanes Liestyo Poerwoto)

Tag:  #sosok #sudarsono #kader #pdip #pemalang #yang #sujud #syukur #praperadilan #hasto #ditolak