



Polri Panggil Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi dalam Kasus Korupsi Rusun Cengkareng
- Penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri akan memeriksa eks Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi kasus dugaan korupsi rumah susun (rusun) Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (17/2/2025).
Wakil Kepala Korts Tipikor Kombes Arief Adiharsa mengonfirmasi bahwa Prasetyo Edi akan hadir dalam pemeriksaan hari ini.
“Sementara belum ada perubahan, menurut hasil komunikasi dengan penyidik, beliau janji akan hadir sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Senin.
Arief juga mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi adalah untuk mempertajam kasus dugaan korupsi yang diduga terjadi pada tahun 2015 itu.
“Betul terkait itu (Rusun Cengkareng),” kata Arief lagi.
Kasus ini bermula pada tahun 2015, saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektar untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng Barat dengan nilai sebesar Rp 668 miliar.
Diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut.
Dugaan ini diperkuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada seseorang yang ternyata bukan pemilik lahan.
Tanah dijual oleh perempuan bernama Toeti Noezlar Soekarno melalui notarisnya, Rudi Hartono Iskandar.
Belakangan diketahui bahwa tanah itu ternyata merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.
Artinya, pemerintah DKI membeli lahan miliknya sendiri.
Setelah jual beli dilakukan, Toeti dan Rudi diduga membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah kepada pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta senilai Rp 9,6 miliar.
Tag: #polri #panggil #ketua #dprd #jakarta #prasetyo #dalam #kasus #korupsi #rusun #cengkareng