Partai Gerindra Minta Prabowo Subianto Maju Pilpres 2029, Pengamat Sebut Rakyat Minta Prabowo Tegas Berantas Korupsi

–Partai Gerindra baru saja menetapkan lima poin keputusan strategis. Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah keputusan meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia. Pasalnya, belum genap 100 hari pemerintahan baru berjalan, Partai Gerindra sudah menetapkan calon presiden untuk lima tahun ke depan.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, langkah ini merupakan sinyal kuat bagi para politikus muda, termasuk Gibran Rakabuming Raka, untuk tidak berandai-andai dalam kontestasi politik 2029.

”Dengan keputusan ini, artinya Prabowo Subianto menegaskan diri siap menjalani dua periode kepemimpinan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh,” ujar Hardjuno di Surabaya, Sabtu (15/2).

Hardjuno juga menyinggung isu utang budi dalam politik. Tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal.

”Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi dia harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Urutan emosional harus menjadi prioritas terakhir, karena sumpah jabatan diucapkan kepada Tuhan dan rakyat, bukan kepada individu tertentu,” tegas Hardjuno.

Salah satu janji besar Prabowo Subianto adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

”Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur,” kata Hardjuno.

Menurut dia, pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus-kasus besar, bukan sekadar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil. ”KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan,” jelas Hardjuno.

Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, investasi akan datang dengan tanpa perlu meminta-minta.

”Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin,” ungkap dia.

Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Proyek strategis nasional (PSN) justru sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur.

”Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial,” tegas Hardjuno.

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut.

”Jika kita ingin bangkit, presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak menjadi hampir 5.000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat,” tegas Hardjuno.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Prabowo Subianto diharapkan bisa benar-benar merealisasikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya.

Tag:  #partai #gerindra #minta #prabowo #subianto #maju #pilpres #2029 #pengamat #sebut #rakyat #minta #prabowo #tegas #berantas #korupsi