DPR Pastikan Tak Ada Lagi Rapat Efisiensi Anggaran dengan Kementerian

- Pimpinan DPR RI memastikan sudah tidak ada lagi rapat-rapat dengan mitra kerja yang secara khusus membahas efisiensi anggaran oleh Kementerian/Lembaga.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditanya apakah masih akan ada rapat lanjutan dengan mitra kerja soal efisiensi anggaran.

“Sudah selesai. Ekonomi untuk rakyat sudah selesai,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2024).

Dasco lantas menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran terhadap kementerian/lembaga sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dengan begitu, Dasco merasa tidak perlu menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan soal kebijakan tersebut.

“Tadi sudah dijelaskan, jangan tanya saya lagi. Hari ini kita ngomong ekonomi untuk rakyat,” jelas Dasco.

Sebagai informasi, Pimpinan DPR bersama Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers terkait kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian/lembaga.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian/lembaga.

Hal ini ditegaskannya menyusul banyaknya informasi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer tersebut imbas efisiensi anggaran atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk KIP Kuliah tidak dipotong ataupun dikurangi sedikit pun.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Sri Mulyani.

Kemudian, sejumlah beasiswa lain seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga Beasiswa Indonesia Bangkit juga aman dari efisiensi anggaran.

Bendahara negara itu bilang, beasiswa-beasiswa tersebut tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan, tak terkecuali beasiswa LPDP untuk 40.030 penerima.

“Beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," tutur Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meminta perguruan tinggi untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) meski ada bantuan operasional yang turut terdampak efisiensi anggaran.

Sri Mulyani menerangkan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan untuk kementerian/lembaga hanya mencakup kriteria aktivitas perjalanan dinas, kegiatan seminar, seremonial lainnya, serta belanja alat tulis kantor (ATK).

Meski begitu, dia mengakui bahwa bantuan operasional perguruan tinggi tetap akan terkena dampaknya, khususnya pada item belajar.

“Maka perguruan tinggi akan berdampak pada item belajar tersebut. (Tetapi) langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT. Yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” tegas Sri Mulyani.

Tag:  #pastikan #lagi #rapat #efisiensi #anggaran #dengan #kementerian