Sinyal ''Reshuffle'' Kabinet di Tengah Kisruh Gas dan Upaya Rangkul PDI-P

Baru tiga bulan pemerintahannya berjalan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim sinyal bahwa ia akan merombak atau me-reshuffle susunan Kabinet Merah Putih.

Dalam pidatonya pada acara Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, Prabowo mengultimatum bakal menindak anak buahnya yang tidak serius bekerja demi rakyat.

“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo, Rabu (5/2/2025).

Ditemui selepas acara, Prabowo pun blak-blakan bakal mencopot para menteri yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

Sinyal perombakan di internal Kabinet Merah Putih juga ditunjukkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, turut mendengar bahwa masih ada anak buah Prabowo yang belum seirama untuk mewujudkan program kerja asta cita.

“Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi, kita tahu bahwa dalam program kerja asta cita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama," ujar dia.

Menurut Dasco, pernyataan Prabowo tersebut mesti dimaknai sebagai peringatan bagi para menteri untuk bekerja lebih keras.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar dia.

Kisruh gas elpiji

Pernyataan Prabowo dan kuatnya sinyal reshuffle kabinet muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai protes dari masyarakat karena mereka kesusahan untuk mendapatkan gas.

Tiga hari jadi buah bibir, kebijakan ini dicabut oleh Prabowo yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual "gas melon".

“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," ujar Dasco, Senin (3/2/2025).

Bahlil pun mengaku salah atas kebijakannya itu yang menimbulkan kekisruhan.

“Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah," ucap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Tapi kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," kata dia lagi.

Namun, Bahlil yakin bahwa kekisruhan itu tidak akan menggoyang kursinya di kabinet, maupun kursi menteri lain dari Partai Golkar.

“Kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja, karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” kata Bahlil di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Rangkul PDI-P

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga tengah berupaya merangkul PDI-P untuk masuk ke barisan pendukung pemerintah,

Saat ini, partai banteng menjadi satu-satunya partai politik (parpol) di DPR RI yang belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan.

Upaya untuk mempertemukan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih terus berjalan.

Sudah bukan rahasia umum bahwa Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik dalam pemerintahannya, termasuk PDI-P.

Pernyataan itu bahkan disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, dua hari setelah Prabowo dinyatakan unggul dalam quick count sejumlah lembaga survei di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Tetapi sekali lagi, keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," ujar Muzani di Kwitang, Jakarta Pusat, 16 Februari 2024.

Sementara itu, PDI-P pun menegaskan sikapnya yang tidak beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo, meski belum bergabung ke pemerintahan. 

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, PDI-P sip bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo tanpa mengirim kader untuk masuk ke kabinet.

"PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo," kata Basarah, 10 Januari 2025 lalu.

Menurut Basarah, sikap politik ini sudah disampaikan Megawati kepada Prabowo lewat Muzani sejak Oktober 2024.

Namun, ia memastikan hubungan Megawati dan Prabowo baik-baik saja dan tetap bersahabat.

Hubungan baik itu agaknya tercermin dari kebiasaan kedua tokoh yang saling mengirim hadiah.

Prabowo, misalnya, memberikan bunga anggrek kepada Megawati saat Mega berulang tahun pada 23 Januari 2025 lalu.

Sementara, Megawati pernah mengirim minyak urut ke Prabowo.

Sikap PDI-P tentang reshuffle

Adapun, terkait reshuffle sendiri, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga bahwa perombakan kabinet baru akan berlangsung 3 bulan lagi.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun, nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Ia lantas menyinggung kerja sejumlah menteri yang dianggap kurang optimal atau tak seirama dengan Prabowo.

Bagi Said, hal itu tampak dari turunnya Prabowo untuk menghentikan kebijakan yang diberlakukan menterinya.

PDI-P sendiri juga menyoroti persoalan gas elpiji 3 kilogram yang menjadi polemik beberapa hari terakhir.

Said menganggap, kasus tersebut mesti menjadi pelajaran agar pemerintah mempersiapkan kebijakan dengan matang sebelum mengambil keputusan.

"Kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota," kata dia.

Diketahui saat ini Partai Golkar menjadi parpol yang memiliki kursi menteri paling banyak di Kabinet Merah Putih, tercatat ada 8 menteri yang merupakan kader partai beringin.

Sementara itu, meski tak punya wakil di kabinet, PDI-P merupakan parpol urutan pertama di DPR RI dengan perolehan 110 kursi.

Tag:  #sinyal #reshuffle #kabinet #tengah #kisruh #upaya #rangkul