VIDEO Kode Keras Prabowo Akan Reshuffle Kabinet: Tak Mau Kerja Benar, Saya Singkirkan

Presiden RI, Prabowo Subianto, berbicara mengenai peluang reshuffle Kabinet Merah Putih setelah melewati 100 hari pemerintahan.

Dengan tegas, Prabowo mengatakan ia akan menyingkirkan anggota kabinet yang tidak bekerja dengan benar demi kepentingan masyarakat.

Prabowo mengungkit soal bersih-bersih kabinet saat menghadiri acara resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Pertama saat memberikan sambutan, Presiden Prabowo mengeluarkan ultimatum kepada siapapun pihak yang masih mencoba bandel dalam pemerintahannya.

Prabowo menyatakan ia sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya untuk menghadirkan pemerintah yang bersih.

Kemudian sembari menunjuk-nunjuk dengan nada tinggi, Prabowo mengaku akan menindak jajarannya yang bandel dan tidak patuh.

Namun, Prabowo tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang disebutnya masih bandel dalam pemerintahannya.

Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan dirinya bukanlah orang bodoh.

Dia mengetahui pihak yang dianggapnya masih bandel dalam pemerintahannya. 

Prabowo meminta para menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak ragu dalam mengambil sikap.

Dia pun mengingatkan bawahannya untuk terus bekerja demi rakyat Indonesia.

"Saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, saya akan tindak," katanya.

Kemudian usai memberikan sambutan, sebelum meninggalkan lokasi acara resepsi Harlah ke-102 NU, Prabowo kembali mengungkit soal rencana melakukan reshuffle kabinet.

Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintah yang bersih dan benar bekerja untuk rakyat.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Bicara soal kabinet merah putih, ada sejumlah menteri yang menjadi sorotan dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo.

Di awal tahun 2025 ini, para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Aksi demonstrasi  digelar Senin pagi (20/1/2025)

Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendikti Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendikti Saintek, adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti Saintek  bernama Neni Herlina.

Pemecatan tersebut, kata Neni, diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.

Neni mengungkapkan permintaan pergantian meja itu datang dari istri Satryo.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menyatakan usai aksi demo di pagi hari, pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Menteri Satryo bertemu dengan pihak-pihak terkait seperti Neni Herlina, Angga, hingga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.

Di pertemuan tersebut kemudian terjadi perbincangan mulai dari aspirasi perbedaan yang ada sampai rekonsiliasi.

Togar M Simatupang mengungkapkan Neni Herlina dan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro telah berdamai.

Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan telah  melaporkan polemik yang terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya ke Presiden Prabowo Subianto.

Satryo Brodjonegoro melapor ke Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy.

Menanggapi tuduhan mengenai sikap arogansi dan penamparan, Satryo membantah keras.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan "bersih-bersih" untuk mengatasi kegiatan yang dianggap pemborosan.

Kemudian terbaru ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menjadi sorotan karena kebijakannya yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3kg.

Sebelumnya per 1 Februari 2025, pemerintah mengatur masyarakat hanya bisa membeli gas melon melalui pangkalan resmi Pertamina dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Akibat kebijakan ini terjadi antrean warga di pangkalan-pangkalan gas resmi, karena gas melon tidak dijual lagi di warung-warung dekat rumah.

Menanggapi ramainya keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg Selasa (4/2/2025).

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

Massa aksi meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat karena kebijakannya dianggap menyusahkan rakyat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya menerapkan kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran dan menertibkan permainan harga yang membuat elpiji kerap dijual lebih mahal dari HET yang ditetapkan.

Dengan dibatalkannya aturan pembelian elpiji hanya boleh di pangkalan dan kini pengecer bisa kembali menjual gas melon, maka nantinya pengecer akan diubah menjadi sub pangkalan.

Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg.

Bicara soal Kabinet Merah Putih, ada sejumlah menteri yang menjadi sorotan dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo.

Di awal tahun 2025, para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi demonstrasi karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Aksi demonstrasi ini digelar pada Senin pagi (20/1/2025).\

Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengungkapkan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendikti Saintek dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Salah satu puncak kekecewaan pegawai Kemendikti Saintek adalah pemecatan seorang pegawai di bagian rumah tangga, Neni Herlina.

Pemecatan ini diduga berkaitan dengan masalah pergantian meja kerja di ruang kerja Menteri Satryo.

Neni mengungkapkan permintaan pergantian meja tersebut datang dari istri Menteri Satryo.

Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang, menyatakan setelah aksi demo pagi itu, sekitar pukul 19.30 WIB, Menteri Satryo bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Neni Herlina, Angga, dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno.

Dalam pertemuan tersebut, terjadi perbincangan mengenai aspirasi, perbedaan yang ada, hingga rekonsiliasi.

Togar M Simatupang mengungkapkan Neni Herlina dan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro telah berdamai.

Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan telah melaporkan polemik yang terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya (Mayor Teddy).

Menanggapi tuduhan mengenai sikap arogansi dan penamparan, Satryo membantah keras dan menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan "bersih-bersih" untuk mengatasi kegiatan yang dianggap pemborosan.

Kemudian terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menjadi sorotan karena kebijakannya yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg.

Per 1 Februari 2025, pemerintah mengatur masyarakat hanya bisa membeli gas melon tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Akibat kebijakan ini, terjadi antrean panjang warga di pangkalan-pangkalan gas resmi, karena gas melon tidak lagi dijual di warung-warung dekat rumah.

Menanggapi keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg mulai Selasa (4/2/2025).

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

Massa aksi tersebut meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat karena kebijakannya dianggap menyusahkan rakyat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran dan untuk menertibkan permainan harga yang membuat elpiji sering dijual lebih mahal dari HET yang ditetapkan pemerintah.

Dengan dibatalkannya aturan yang membatasi pembelian elpiji hanya di pangkalan resmi, pengecer kini bisa kembali menjual gas melon.

Menteri Bahlil menambahkan bahwa para pengecer akan diubah menjadi sub-pangkalan dan bekerja sama dengan PT Pertamina.

Pengecer ini akan dilengkapi dengan aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji, khususnya ukuran 3 kg.

(Tribunnews/Igman/Yohanes Liestyo Poerwoto/Apfia Tioconny Billy/Malau)

 

 

Tag:  #video #kode #keras #prabowo #akan #reshuffle #kabinet #kerja #benar #saya #singkirkan