Dalami Dugaan Korupsi Penyelenggaraan PON XXI, Mabes Polri Bentuk Satgas Pendampingan

Mabes Polri mendalami dugaan korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 yang dilaporkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago menuturkan, pihaknya membentuk satgas pendampingan yang berisi jajaran Bareskrim beserta Polda.

"Yang perlu ditekankan adalah membentuk satgas pendampingan yang melibatkan dari personel Bareskrim, Polda Aceh, dan personel Polda Sumut," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Menurut Erdi, satgas pendampingan dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.

Termasuk keluhan-keluhan dari pemain atau atlet dan penyelenggara di kegiatan PON yang sedang berlangsung.

Satgas pendampingan terus melakukan monitoring hingga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui dugaan korupsi. 

"Satgas pendampingan sedang bekerja nanti ketika memang sudah final akan disampaikan," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan melakukan pengusutan terkait dugaan penyelewengan dana PON di Aceh dan Sumatra Utara.

Jika ada fakta-fakta dan bukti terkait dugaan penyelewenangan dana PON, Sigit mengatakan akan menurunkan penyidik untuk melakukan penyelidikan.

"Saya kira Polri tentunya akan menunggu, kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," kata Sigit di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024) kemarin.

Nantinya Polri juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) yang lain jika memang ditemukan adanya indikasi penyelewengan anggaran.

"Namun prinsipnya Polri siap untuk menangani," tuturnya.

Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini menyebut pihaknya saat ini masih menunggu adanya laporan terkait hal tersebut.

"Iya, kita akan segera berkoordinasi dengan Menpora," tuturnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo berharap penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara berjalan lancar.

 

Salah satu hal yang kini tengah disoroti yakni adanya keluhan dari para atlet mengenai konsumsi dan transportasi.

Untuk itu, dirinya bersama dengan pihak Kejagung dan Bareskrim terus berkoordinasi agar gelaran PON bisa dirasa nyaman.

“Ya, ini kita lagi banyak evaluasi dan melakukan pendampingan baik dari Kejagung, Bareskrim. Kebetulan Kejagung dan Bareskrim ini ada di Satgas pendampingan tata kelola,” kata Menpora Dito kepada Tribunnews di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

“Jadi ini semua keluhan para atlet dari sosial media pasti kita tindaklanjuti dan kita ingin sukseskan PON ini,” sambungnya.

Seperti diketahui, gelaran PON Aceh-Sumatera Utara mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora dengan total Rp 516 miliar.

Menpora sempat menjelaskan bahwa dukungan anggaran negara untuk pesta olahraga nasional empat tahunan itu dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan utama seperti bidang pertandingan sebesar Rp176 miliar.

Nilai tersebut terdiri dari bidang pertandingan untuk wilayah Aceh Rp72 miliar, bidang pertandingan untuk wilayah Sumatera Utara Rp74 miliar, serta kebutuhan panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan sebesar Rp30 miliar.

Kemudian kebutuhan anggaran untuk acara seremonial pembukaan di Aceh sebesar Rp60 miliar, seremonial penutupan di Sumatera Utara sebesar Rp41 miliar.

Selain itu, kebutuhan anggaran untuk sarana pertandingan di Aceh Rp138 miliar dan sarana pertandingan di Sumatera Utara Rp101 miliar.

Menpora berharap melalui perjanjian kerja sama penggunaan anggaran, semua pihak dapat bekerja sama, saling mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan PON yang sukses dalam empat aspek yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi daerah.

Tag:  #dalami #dugaan #korupsi #penyelenggaraan #mabes #polri #bentuk #satgas #pendampingan