Prajurit Ukraina Kecewa Pasal Demobilisasi Dihapus: Bertugas Sampai Perang Usai 'Ini Adalah Bencana'

Undang-Undang Mobilisasi Ukraina menjadi masalah baru. Bukan hanya bagi warga yang ketakutan dan menghindari wajib militer (wamil), namun juga jadi masalah untuk tentara yang mengikuti mobilisasi sebelumnya.

Pasalnya, dalam UU yang baru disahkan parlemen pada pekan lalu tersebut tidak menyebutkan adanya klausul demobilisasi.

Tak adanya pasal demobilisasi ini diartikan bahwa pasukan wajib militer ini diharuskan bertugas hingga perang dengan Rusia berakhir.

AFP mengabarkan bahwa seor

ang tentara Ukraina menganggap UU sebagai masa depan suram baginya.

Anggota pasukan yang disebutkan namanya sebagai Alexander itu mengatakan bahwa UU baru sebagai bencana baginya.

“Ini adalah bencana,” kata prajurit 46 tahun yang bertugas pada artileri berusia 46 tahun di front Donetsk itu.

“Ketika seseorang mengetahui kapan dia akan dibebastugaskan, dia akan mempunyai sikap yang berbeda. Kalau dia seperti budak maka tidak akan membawa kebaikan,” imbuhnya.

Sementara Yegor Firsov mengunggah kata-kata kasar tentang undang-undang baru tersebut di Facebook, dengan alasan bahwa pasukan yang sudah bertugas telah “terdemotivasi” oleh perubahan pada menit-menit terakhir dan merasa “ditipu dan dimanfaatkan.”

“Dikatakan bahwa upaya kami tidak dihargai,” tulis Firsov, menurut Politico edisi Uni Eropa, yang mencatat ketidakpuasan di antara “pasukan yang lelah berperang.”

Presiden Zelensky telah mengerahkan puluhan ribu tentara sejak konflik dengan Rusia meningkat pada tahun 2022. Namun Kiev kesulitan mempertahankan kekuatan unit garis depan di atas 35 persen karena banyaknya korban jiwa.

Presiden kemudian menandatangani undang-undang yang mengizinkan wajib militer bagi warga berusia 25 tahun, meskipun ada peringatan akan kemungkinan keruntuhan demografi.

Militer Kiev tampaknya menjadi kekuatan pendorong di belakang penghapusan ketentuan demobilisasi.

The Guardian mengabarkan, sebuah surat dari Syrsky kepada Menteri Pertahanan Rustem Umerov mendesaknya untuk menyerahkan masalah ini ke dalam rancangan undang-undang di masa depan, karena militer tidak mampu menanggung kehilangan puluhan ribu pejuang pada bulan Februari 2025.

Pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Dmitry Lazutkin menegaskan bahwa demobilisasi dikecualikan atas permintaan Syrsky dan mendukung keputusannya karena dia “memahami situasi operasional” dan “ancaman serta risiko yang dihadapi negara,” lapor New York Times.

Lazutkin sebelumnya mengakui bahwa pasukan yang bertempur sejak tahun 2022 “semakin lelah”, namun mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mengambil keputusan “terburu-buru”.

Tentara Ukraina sedang membawa senjata untuk berperang melawan Rusia (Dokumen Kementerian Pertahanan Ukraina)

Pemerintah akan menyusun rancangan undang-undang terpisah mengenai rotasi dan demobilisasi, tambahnya, namun hal ini bisa memakan waktu hingga delapan bulan.

Jika dan ketika Zelensky menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, maka undang-undang tersebut akan memaksa semua pria berusia 18-60 tahun, termasuk warga negara Ukraina yang tinggal di luar negeri, untuk mendaftar wajib militer.

Panggilan untuk mobilisasi akan dilakukan secara otomatis dan hukuman bagi mereka yang melanggar akan lebih berat, sementara pemerintah daerah akan diminta untuk membantu proses tersebut.

Kiev belum mengumumkan kepada publik berapa banyak pasukan yang ingin mereka kumpulkan melalui langkah-langkah baru tersebut. The Washington Post mencatat bahwa mobilisasi ratusan ribu orang yang “tidak populer” “berisiko memicu kepanikan.”

Para pemimpin Ukraina sepertinya tidak akan secara terbuka mengakui skala kampanye mobilisasi baru ini, karena khawatir hal itu akan menimbulkan kejutan di seluruh negeri dan menurunkan moral masyarakat, Washington Post melaporkan pada hari Kamis.

Parlemen Ukraina minggu lalu meloloskan rancangan undang-undang mobilisasi yang telah lama ditunggu-tunggu, dan menunggu penandatanganan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky.

Undang-undang ini secara signifikan menyederhanakan prosedur penyusunan rancangan undang-undang tersebut dan memaksa semua pria berusia 18 hingga 60 tahun – termasuk mereka yang tinggal di luar negeri – untuk mendaftar ke otoritas militer.

Pada menit-menit terakhir, RUU tersebut dicabut dari klausul demobilisasi orang-orang yang telah bertugas selama tiga tahun, yang berarti bahwa banyak tentara harus tetap menjadi tentara sampai konflik selesai. Aleksandr Syrsky, panglima tentara Ukraina, dilaporkan melobi untuk perubahan tersebut.

Para pejabat Kiev telah mengisyaratkan bahwa mereka memerlukan sekitar 500.000 tentara untuk memperkuat garis depan, meskipun mereka kemudian mengatakan bahwa jumlah tersebut telah dikurangi.

The Washington Post mencatat bahwa baik Syrsky maupun Zelensky tidak mengungkapkan angka revisi tersebut di tengah apa yang mereka sebut sebagai mobilisasi yang “tidak populer”. “Mengumumkan bahwa ratusan ribu orang akan direkrut berisiko memicu kepanikan,” bantah surat kabar itu.

Zelensky berada di bawah tekanan publik untuk mendemobilisasi banyak tentara yang kelelahan selama berbulan-bulan berperang melawan Rusia. Namun, Post menyatakan bahwa “tidak jelas bagaimana Ukraina mampu melakukan demobilisasi” banyak orang sekaligus, mengingat jumlah anggotanya telah sangat berkurang.

Presiden Ukraina telah mengatakan bahwa meskipun anggota parlemen mungkin memperdebatkan pemindahan pasukan ke cadangan, “tidak ada demobilisasi selama perang dalam undang-undang biasa,” menjelaskan bahwa anggota militer hanya dapat dirotasi atau diberikan cuti.

Awal bulan ini, setelah beberapa minggu melakukan pertimbangan, Zelensky menandatangani undang-undang yang menurunkan usia wajib militer bagi pria dari 27 menjadi 25 tahun.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga penelitian Info Sapiens pada awal April menemukan bahwa hanya 20% pria Ukraina berusia 25 hingga 59 tahun, yang bukan anggota militer, mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara, sementara 63% tidak mempertimbangkan langkah tersebut.

Dorongan Ukraina untuk menambah kerugian di medan perang terjadi ketika Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu memperkirakan korban di Kiev mencapai lebih dari 80.000 tentara sejak awal tahun 2024. Pada akhir Februari, ia mengatakan bahwa pasukan lawan telah menderita lebih dari 444.000 kerugian sejak konflik dimulai pada bulan Februari 2022. (Guardian/Washington Post/AFP/Russia Today)

Tag:  #prajurit #ukraina #kecewa #pasal #demobilisasi #dihapus #bertugas #sampai #perang #usai #adalah #bencana