Efisiensi Anggaran ala Donald Trump dan Elon Musk, PHK Besar-besaran di Berbagai Lembaga AS Dimulai

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal telah dimulai di beberapa lembaga di Amerika Serikat.

Langkah ini, terjadi di tengah kampanye yang dipimpin oleh Donald Trump dan Elon Musk untuk memangkas biaya pengeluaran pemerintah federal serta meningkatkan efisiensi.

Menurut laporan Reuters pada Kamis (13/2/2025), pemberitahuan PHK telah dikirimkan kepada karyawan di Departemen Pendidikan, Badan Usaha Kecil (SBA), Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), dan Badan Layanan Umum (GSA).

“SBA menemukan bahwa Anda tidak layak untuk melanjutkan pekerjaan karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Anda tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini."

"Kinerja Anda juga belum memadai untuk membenarkan kelanjutan pekerjaan dengan badan ini,” demikian isi surat yang dikirimkan kepada setidaknya 45 karyawan probation di SBA.

Pemberitahuan serupa juga dikirimkan kepada sekitar 100 karyawan baru di GSA pada hari Rabu dan kepada 160 karyawan di Departemen Pendidikan, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.

Sebelumnya, Elon Musk menyatakan, pemerintah AS harus "menghapus seluruh lembaga" sebagai bagian dari strategi efisiensi di bawah pemerintahan Trump.

Musk mengemukakan pandangannya tersebut, dalam sebuah panggilan video ke World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, ketika menjawab pertanyaan tentang perubahan yang direncanakannya di bawah arahan Trump.

“Saya pikir kita perlu menghapus seluruh lembaga, bukan hanya sebagian,” kata Musk.

"Jika Anda tidak mencabut akar rumput liar, maka rumput liar akan tumbuh kembali dengan mudah."

"Namun, jika Anda mencabut akar tersebut, meski tidak menjamin rumput liar tidak akan tumbuh lagi, tetapi akan membuatnya lebih sulit tumbuh kembali."

Kehadiran Musk di pertemuan tersebut, terjadi setelah peluncuran Department of Government Efficiency (DOGE), sebuah lembaga yang disebutnya telah melakukan pemangkasan besar-besaran di berbagai departemen pemerintah, termasuk PHK dan tawaran pengunduran diri.

Sejak pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari 2025, Musk dan lembaga DOGE dengan cepat memangkas beberapa lembaga federal, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang sebelumnya menjalankan proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan di luar negeri.

Pada Selasa lalu, Musk memangkas hampir $1 miliar dari kontrak di Departemen Pendidikan AS, yang pada dasarnya menutup lembaga penelitian independen yang ditugaskan mengumpulkan data tentang prestasi siswa.

Selain itu, karyawan federal bersiap menghadapi PHK besar-besaran karena Trump dan Musk telah berjanji untuk mengurangi tenaga kerja pemerintah.

Musk telah meluncurkan rencana pengunduran diri sukarela yang dinamai “Fork in the Road”, di mana karyawan yang bersedia berhenti bekerja segera akan tetap digaji hingga 30 September 2025.

Namun, tawaran tersebut, diselimuti ketidakpastian terkait validitas pembayaran.

Setelah serangkaian gugatan, hakim distrik AS di Boston, George O'Toole Jr., memutuskan pada hari Rabu (12/2/2025) bahwa tawaran “Fork in the Road” dapat dilanjutkan. 

Sebelumnya, tawaran ini dihentikan sebelum tenggat 6 Februari setelah adanya gugatan dari serikat pekerja yang mewakili karyawan.

Namun, O'Toole memutuskan bahwa serikat pekerja tidak memiliki kedudukan hukum untuk menentang tawaran pengunduran diri ini.

Tenggat waktu baru untuk pendaftaran masih belum ditentukan, meski terdapat laporan bahwa jumlah karyawan yang mendaftar program tersebut tidak sesuai ekspektasi Musk dan Trump, yang berpotensi memicu PHK wajib lebih banyak.

Menurut laporan Semafor, sekitar 75.000 pekerja federal, atau sekitar 3,75 persen dari total pegawai federal, sejauh ini telah menerima tawaran pengunduran diri.

Angka ini lebih rendah dari proyeksi Gedung Putih, yang memperkirakan bahwa antara 5-10 persen pegawai akan menerima tawaran tersebut.

Departemen Pendidikan Akan Ditutup

Di tengah perombakan besar-besaran di pemerintahan federal, Donald Trump menyatakan pada Rabu (12/2/2025) bahwa ia ingin segera menutup Departemen Pendidikan.

Mengutip Reuters, Trump sebelumnya telah menyampaikan niatnya untuk menutup Departemen Pendidikan melalui perintah eksekutif.

Namun, ia mengakui bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, ia membutuhkan dukungan dari Kongres dan serikat guru, sesuai dengan janji kampanyenya.

Penutupan Departemen Pendidikan berpotensi mengganggu penyaluran bantuan puluhan miliar dolar untuk sekolah K-12 serta bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa.

Selama minggu-minggu pertamanya menjabat, Trump fokus mendorong perubahan besar di pemerintahan AS.

Ia menuntut agar pegawai federal kembali bekerja di kantor atau memilih mengundurkan diri, serta mengupayakan pengurangan biaya dan jumlah pekerjaan.

Selain itu, Trump berusaha menutup sejumlah lembaga, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Departemen Pendidikan telah menjadi salah satu target utama Trump.

"Saya ingin departemen itu segera ditutup," kata Trump kepada wartawan pada Rabu. "Departemen Pendidikan adalah penipuan besar."

Trump sebelumnya juga menyatakan bahwa Linda McMahon, pilihannya sebagai Menteri Pendidikan, telah ditugaskan untuk memimpin upaya penutupan departemen tersebut.

Selama masa jabatan pertamanya (2017-2021), Trump sempat mengusulkan penutupan Departemen Pendidikan, tetapi usulannya tidak ditindaklanjuti oleh Kongres.

Departemen Pendidikan mempekerjakan sekitar 4.245 orang dan menghabiskan anggaran sebesar $251 miliar pada tahun fiskal terakhir.

Beberapa pimpinan lembaga konservatif yang mendukung penghapusan Departemen Pendidikan menyarankan agar program bantuan dan tugas pengawasannya dialihkan ke lembaga lain.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Tag:  #efisiensi #anggaran #donald #trump #elon #musk #besar #besaran #berbagai #lembaga #dimulai