Donald Trump akan Kirim Pasukan AS ke Gaza? Usir Paksa Warga Palestina, PBB Ungkit Pembersihan Etnis

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu pada Selasa (4/2/20250 di Gedung Putih. 

Pertemuan tersebut memiliki bobot geopolitik yang signifikan karena Trump dan Netanyahu antara lain membahas masa depan gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

Netanyahu berada di bawah tekanan dari anggota koalisi sayap kanan untuk melanjutkan konflik dengan Gaza.

Sementara Trump, yang mengaku sebagai penengah gencatan senjata, bertujuan untuk memastikan gencatan senjata tersebut bertahan.

AS akan Kirim Pasukan ke Gaza?

Pada konferensi pers, Rabu (5/2/2025) waktu AS, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt ditanyai beberapa pertanyaan terkait pernyataan Trump mengenai rencana AS ambil alih Gaza yang dilanda perang.

Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden Donald Trump "tidak berkomitmen" untuk mengirim pasukan Amerika Serikat ke Jalur Gaza.

"Presiden tidak berkomitmen untuk mengerahkan pasukan di Gaza. Amerika Serikat tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza. Ini adalah ide yang tidak biasa tujuannya adalah perdamaian abadi di Timur Tengah bagi semua orang di wilayah tersebut."

Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan rencana bagi AS untuk "mengambil alih" kendali atas Gaza dan merelokasi penduduk Palestina ke negara-negara terdekat seperti Mesir dan Yordania.

Presiden menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Trump   mengatakan bahwa Gaza dapat menjadi "Riviera Timur Tengah" sekaligus menggambarkan wilayah tersebut sebagai "lokasi pembongkaran."

Pernyataan itu juga mendapat penolakan luas dari para pemimpin dunia yang mengecamnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri juga menolak komentar Trump dengan memperingatkan potensi "kekacauan."

Pada konferensi pers hari Rabu, Leavitt menyarankan bahwa proposal tersebut tidak mengharuskan Trump dan negaranya untuk "terlibat dalam konflik di luar negeri."

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa "definisi kegilaan adalah mencoba melakukan hal yang sama berulang-ulang kali" ketika ditanya tentang pendapatnya tentang Gaza.

"Seperti yang disampaikan Presiden dan Perdana Menteri tadi malam, Presiden bersedia berpikir di luar kebiasaan, mencari cara-cara baru dan unik yang dinamis untuk memecahkan masalah yang selama ini terasa sulit dipecahkan," kata Hegseth.

"Kami menantikan lebih banyak perbincangan tentang hal itu, solusi kreatif untuk itu."

Hegseth menambahkan bahwa ia dan timnya "siap untuk mempertimbangkan semua opsi."

Pembersihan Etnis di Gaza

Hukum internasional melarang pemindahan paksa penduduk.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B'tselem, mengatakan pernyataan Trump "merupakan seruan untuk pembersihan etnis melalui pengusiran dan pemindahan paksa sekitar 2 juta orang.

Penolakan terhadap seruan Trump juga disuarakan oleh warga Palestina di Tepi Barat dan di negara-negara Arab sekitar seperti Yordania dan Lebanon yang juga merupakan rumah bagi populasi pengungsi besar.

“Jika dia (Trump) ingin menggusur penduduk Gaza maka dia harus mengembalikan mereka ke tanah air asal mereka yang telah mereka tinggalkan sejak tahun 1948, di dalam wilayah Israel, di desa-desa yang telah dikosongkan penduduknya," kata Mohammed al-Amiri, seorang penduduk di kota Ramallah, Tepi Barat.

Tindakan memindahkan warga sipil secara paksa dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa asli tahun 1949 mengatakan bahwa “pemindahan paksa massal” ke negara mana pun dilarang, apa pun motifnya.

Protokol yang diperbarui yang ditambahkan pada tahun 1977 menyatakan “Warga sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan wilayah mereka sendiri karena alasan yang terkait dengan konflik.”

Usulan Presiden Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan menggusur semua warga Palestina yang tinggal di sana langsung menimbulkan kekhawatiran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Setiap pemindahan paksa penduduk sama saja dengan pembersihan etnis," kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric kepada wartawan pada hari Rabu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menegaskan pentingnya menghindari pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

“Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” ujar Guterres dalam pertemuan komite PBB pada Rabu (5/2/2025) dikutip dari Reuters.

Dia mengemukakan itu di tengah ramainya komentar Donald Trump terkait relokasi warga Gaza.

Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Trump, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai respons terhadap Donald Trump.

Sumber: Associated Press/Washington Post/Newsweek/Reuters

 

Tag:  #donald #trump #akan #kirim #pasukan #gaza #usir #paksa #warga #palestina #ungkit #pembersihan #etnis