Bantah Politisasi Bansos PKH, Menko Perekonomian: Ini Program Bergulir, Bukan karena Kebutuhan Pemilu

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tidak ada politisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKM PKH). Menurutnya, penyaluran bansos tidak tergantung pada tenggat waktu, meski saat ini tengah memasuki tahun politik.   "Bansos sudah dilaksanakan yang namanya PKH, kemudian juga bantuan sembako, kemudian pembayaran listrik dan subsidi BBM. Semuanya ini tidak tergantung dari waktu, semua sudah dilaksanakan dan merupakan program yang bergulir," kata Airlangga saat pemberian bantuan pangan di Kecamatan Batununggal, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1).   "Pemilu kan tidak bisa semuanya kita stop, karena ini kebutuhan masyarakat. Bukan kebutuhan pemilu," sambungnya.   Airlangga menekankan, penyaluran bansos itu penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga diharapkan, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. "Pertumbuhan ekonomi kan nggak bisa dihentikan karena adanya pemilu," tegas Airlangga.   Dalam kunjungannya ini, Airlangga ingin memastikan, distribusi bansos dari pemerintah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. “Tentunya pada siang hari ini adalah pembagian daripada bantuan beras bulog, merupakan bantuan yang oleh Bapak Presiden diputuskan dalam sidang kabinet, dan bantuan beras ini 10 kilo per Keluarga Penerima Manfaat dan diterima oleh 22 juta KPM,” ucap Airlangga.   Airlangga pun sempat berdialog dengan warga yang hadir. Sebagian di antaranya malah mengaku belum pernah menerima bansos, baik dalam bentuk beras hingga bantuan langsung tunai alias BLT.   Mendengarkan suara masyarakat, dia pun langsung mempertanyakan PT Pos Indonesia yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bansos, salah satunya BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan bagi keluarga harapan.   "Jadi, arahan Pak Presiden ini yang diundang yang menerima 22 juta, tapi harusnya dicek nih dari Pos apakah bapak ibu yang kemarin berhak menerima. Harusnya ada dua, satu beras 10 kilogram, Bantuan Langsung Tunai el nino Rp 200 ribu per bulan. Jadi tahun kemarin dua kali, Rp 400 ribu. Nah ke depan tiap bulan dapat Rp 200 ribu," jelas dia.   Adapun program bansos berupa beras dan BLT tersebut diterapkan dalam rangka mengantisipasi fenomena el nino, di mana terpantau untuk wilayah Kalimantan penanaman padi mundur tiga, sementara di Jawa mundur dua bulan.    "Sehingga program 10 kilogram merupakan kebutuhan mereka yang besarnya bisa 25-40 kilogram per bulan. Jadi, ini signifikan. Dan alokasi beras di Jabar ini untuk 4.445.601 penerima bantuan pangan. Dan di Kota Bandung sendiri ada 109.333 dan di kecamatan ini ada 5.580. Dan stok Bulog di Kabupaten Bandung ada 9.950. Sehingga tentunya kita lihat Bulog mempunyai cadangan cukup untuk menjalankan program ini," pungkas Airlangga.

Tag:  #bantah #politisasi #bansos #menko #perekonomian #program #bergulir #bukan #karena #kebutuhan #pemilu