Survei Litbang Kompas: Kepuasan Kinerja Pemerintah Bidang Ekonomi dan Kejahteraan Sosial Tinggi

- Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial dipandang cukup tinggi. Hal ini berdasarkan Survei Kepemimpinan Nasional 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Litbang Kompas.

Dalam survei Litbang Kompas tersebut, sebanyak 74,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Adapun 25,5 persen responden menyatakan tidak puas.

Di bidang kesejahteraan sosial, 83,7 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah, sementara 16,3 persen menyatakan tidak puas.

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi

Litbang Kompas memaparkan tren kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat. Misalnya, pada Maret 2019, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 52,6 persen pada Maret 2019.

Kemudian, angkanya naik menjadi 57,9 persen pada Januari 2021. Lalu, pada Januari 2022, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 64,8 persen.

Akan tetapi, persentase kembali turun pada Juni 2022 menjadi 50,5 persen. Pada Agustus 2023, Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan kinerja pemerintah bidang ekonomi naik menjadi 61,5 persen.

Beberapa bulan sebelum Presiden Prabowo menjabat, yakni pada Juni 2024, tingkat kepuasan kinerja pemerintah bidang ekonomi berada pada level 65,1 persen.

Bila ditelisik lebih lanjut, responden diminta untuk memberikan jawabannya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Dok. Shutterstock Ilustrasi proyek pembangunan infrastruktur

Litbang Kompas menemukan, sebanyak 75,3 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah dalam hal memeratakan pembangunan antarwilayah (desa, kawasan timur Indonesia, dan perbatasan), dibandingkan 18,4 persen yang menyatakan tidak puas.

Kemudian, kebijakan dalam hal memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri alias swasembada pangan, sebanyak 74,9 persen responden mengaku puas. Adapun 20,9 persen responden menyatakan tak puas.

Terkait pemberdayaan petani dan nelayan, sebanyak 72,9 persen responden menyatakan puas dan 20,4 persen tidak puas.

Adapun soal penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, hanya 54 persen responden yang merasa puas, sementara 42,4 persen menyatakan tidak puas.

Ihwal pengendalian harga barang dan jasa, sebanyak 60,1 persen responden menyatakan puas dan 35,1 persen mengaku tidak puas.

Kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial

Di bidang kesejahteraan sosial, tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat. Pada Maret 2019, angkanya mencapai 62,7 persen, namun turun menjadi 61,6 persen pada Agustus 2020, lima bulan sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan di Indonesia.

Namun demikian, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial naik menjadi 67,2 persen pada Januari 2021 dan kembali meningkat tiga bulan kemudian, yakni 71,3 persen pada April 2021. Hal ini sejalan dengan bantuan sosial alias bansos tunai yang digelontorkan pemerintah sejak Januari 2021.

Lalu pada Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial mencapai 78,3 persen, lalu turun pada Juni 2022 menjadi 73,4 persen.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Sosial, Saifullah Yusuf meninjau langsung pelaksanaan penilaian kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penyandang disabilitas netra dengan sistem Computer Assisted Competency Test (CACT) di Kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2024).

Pada Januari 2023, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di sektor kesejahteraan sosial tercatat di angka 77,3 persen dan melonjak menjadi 80,1 persen pada Desember 2023.

Pada Juni 2024, yakni empat bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial mencapai 82 persen sebelum akhirnya naik menjadi 83,7 persen pada Januari 2025.

Dilihat lebih lanjut, sebanyak 85 persen responden mengaku puas dengan kebijakan pemerintah dalam hal mengembangkan budaya gotong-royong, dibandingkan 12,2 persen yang menyatakan tak puas.

Dalam hal memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat seperti BLT, bansos, dan lainnya, sebanyak 72,2 persen responden mengaku puas, sementara 25,4 persen tidak puas.

Soal peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kurikulum, peningkatan kualitas guru, dana pendidikan, dan lain sebagainya, tercatat sebanyak 81,6 persen responden menyatakan puas dan 15,4 persen tidak puas.

Adapun terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 82,6 persen responden menyatakan puas, sementara itu 15,4 persen responden tidak puas.

Terakhir, soal kebijakan dalam mengatasi kemiskinan, Litbang Kompas menyatakan 67,9 persen responden mengaku puas dan 28,1 persen mengaku tak puas.

Metode survei

Dalam melakukan survei ini, Litbang Kompas melakukan survei periodik dengan wawancara tatap muka, selama periode 4 sampai 10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sementara itu, “margin of error” penelitian sekitar 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Tag:  #survei #litbang #kompas #kepuasan #kinerja #pemerintah #bidang #ekonomi #kejahteraan #sosial #tinggi