Menata Ulang MBG: Fokus, Tepat Sasaran, dan Berkelanjutan

ALIH-alih melakukan perbaikan substansial berkaitan dengan desain program maupun tata kelolanya, pemerintah cenderung defensif dalam merespons kritik-kritik yang disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat, mulai dari akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis mahasiswa terhadap Program makan bergizi gratis (MBG).

Padahal, berbagai kritik itu penting demi menjamin keberhasilan dan keberlanjutan dari program tersebut.

Saya berpandangan bahwa kritik terhadap program ini penting untuk terus dilakukan karena sejumlah alasan.

Pertama, berkaitan dengan tujuan Program MBG. Tujuan awal dari program ini adalah untuk mengatasi gizi buruk di kalangan anak-anak yang berdampak pada tingginya angka stunting.

Tujuan itu sangat baik dan penting bukan hanya untuk masa depan anak-anak, tapi juga bagi masa depan Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, secara faktual, tujuan itu seperti mengalami perluasan, tidak hanya untuk mengatasi gizi buruk dan stunting, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakan ekonomi lokal.

Perluasan semacam itu bukan khas Indonesia. Hal serupa terjadi pula di Brasil. Bedanya, ekosistem di Brasil mendukung perluasan tersebut, seperti peraturan untuk membeli bahan baku dari petani lokal, kesiapan petani dalam menyediakan bahan baku, dan koperasi petani yang kuat.

Di Indonesia, hal itu belum terbentuk, kecuali di beberapa wilayah.

Baca juga: MBG Rp 223,5 Triliun: Intervensi Gizi atau Distorsi Fiskal?

Dalam riset LabSosio FISIP UI dengan Pusat Standar dan Kebijakan (PSKP) Kemendikdasmen terdapat temuan SPPG terpaksa membeli bahan baku dari pasar (biasa) karena ketidaksiapan petani atau UMKM setempat untuk memasok bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan standar dapur.

Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan Program MBG, utamanya penurunan angka stunting.

Kedua, penerima manfaat Program MBG cenderung non-targeted. Meskipun terkonsentrasi pada pelajar SD hingga SMA, penerima MBG cenderung beragam, dari yang mengalami gizi buruk hingga tidak dan berasal dari berbagai lapisan kelas sosial.

Bahkan ada rencana memperluas kategori penerima, seperti guru, tenaga kependidikan, anak-anak di rumah singgah.

Kecenderungan ini kelihatannya berkaitan dengan perluasan tujuan Program MBG, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas pemberian MBG kepada penerima tertentu, misalnya pelajar yang berasal dari kalangan menengah atas.

Meskipun tidak bisa digeneralisasi karena cakupannya terbatas di sejumlah sekolah di tiga provinsi, riset LabSosio FISIP UI dan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen mengindikasikan program ini cenderung efektif di kalangan menengah bawah daripada di kalangan menengah atas.

Jadi, pemberian MBG kepada mereka yang tidak memerlukannya berpotensi membuat program ini menjadi mubazir.

Program serupa MBG di Jepang memang bersifat non-targeted (universal) pula. Namun, hal itu dimungkinkan karena, antara lain, kemampuan finansial pemerintah Jepang yang kuat, kapasitas birokrasi mumpuni, dan ketimpangan sosial serta kesenjangan antarwilayah relatif rendah.

Ketiga, perluasan tujuan dan penerima program yang non-targeted, seperti telah dibahas di atas, berkonsekuensi pada membengkaknya jumlah penerima manfaat, SPPG, dan tentu saja anggaran Program MBG.

Menurut Data Kementerian Keuangan, program ini telah menyerap anggaran sebesar Rp 51,5 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun pada 2025.

Sedangkan per 21 Februari 2026, sekitar Rp 36,6 triliun dari total anggaran yang dialokasikan Rp 223,5 triliun.

Hal ini tentu saja memunculkan pertanyaan tentang landasan yang mendasari alokasi dana jumbo untuk program tersebut di tengah anggaran negara yang terbatas dan penerapan efisiensi pada sektor-sektor lain, termasuk beberapa di antaranya yang bersifat strategis.

Keempat, desain— katakanlah seperti itu— Program MBG mensyaratkan adanya dukungan ekosistem, khususnya di level lokal yang memadai, mulai dari investor yang berminat untuk menanamkan modalnya lebih dari Rp 1 miliar untuk membuka satu dapur, akuntan, ahli gizi, pemasok bahan baku (daging, telur, sayur mayur, dan sebagainya), koki dan tukang masak yang bisa menyuplai sekitar 1000-3000 paket makanan per hari bagi beragam kategori penerima manfaat.

Di sejumlah daerah, khususnya di perkotaan, ekosistem tersebut telah terbentuk, tetapi di daerah lainnya tidak atau belum.

Ketidakcocokan antara desain program dengan ekosistem tersebut memunculkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan Program MBG.

Baca juga: Anggaran Pendidikan untuk MBG: Memelihara Amanat, Menjaga Batas

Tidak hanya itu, ketidakcocokan itu sepertinya memberikan peluang kepada elemen-elemen negara, baik secara institusional maupun personal, untuk memobilisasi diri demi menjadi pengelola SPPG.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Kondisi ruang kelas yangbdisulap menjdi ruang darurat di SMPN 1 Cisarua, Rabu (15/10/2025).

Kelima, sejak dicanangkan lebih dari 1 tahun lalu, terdapat sejumlah problematika maupun capaian positif yang mengiringi pelaksanaan Program MBG.

Persoalan yang paling menyedot perhatian masyarakat adalah keracunan massal yang dialami oleh para pelajar penerima MBG di sejumlah daerah.

Persoalan lainnya adalah menu yang tidak memenuhi standar. Dalam lingkup sekolah, riset LabSosio-PSKP Kemendikdasmen menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan MBG, seperti keterlambatan distribusi yang memengaruhi kualitas menu, bertambahnya beban kerja guru yang bertugas sebagai penanggungjawab MBG, sedikit terganggunya jam istirahat dan jam belajar, menu tidak habis dimakan.

Dalam beberapa hal, Program MBG mencatatkan capaian positif, utamanya di kelas menengah bawah, seperti membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik secara fisik (lebih bertenaga, tidak khawatir lapar) mental (konsentrasi belajar), dan sosial (kebersamaan siswa) (riset LabSosio-PSKP Kemendikdasmen).

Berkaitan dengan problematika, sejumlah kritik mengaitkan hal itu dengan desain program dan tata kelolanya yang belum berjalan optimal.

Terakhir, keenam, Progam MBG merupakan program baru. Karena itu, munculnya sejumlah problematika dapat dipahami. Justru terdengar aneh kalau program ini diklaim sepenuhnya sukses.

Karena itu pula kritik terhadap program ini mestinya dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan perlu. Daripada membayar evaluator profesional yang mahal, kritik yang sampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat bisa menjadi semacam evaluasi gratis berkala yang berguna bagi perbaikan program.

Enam alasan di atas berkonsekuensi pada perlunya perbaikan desain Program MBG dan tata kelolanya.

Dua hal penting— tanpa bermaksud mengabaikan persoalan lainnya seperti partisipasi, transparansi, dan sebagainya— yang perlu dirumuskan ulang adalah tujuan dan penerima manfaat.

Tujuan program lebih baik fokus pada pemberian makan bergizi gratis demi menurunkan angka stunting.

Penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal tentu saja penting, tapi mungkin solusinya bukan melalui Program MBG.

Baca juga: Surplus Pangan, Mengapa Impor?

Kalaupun program ini dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakan ekonomi lokal, maka sifatnya adalah sekunder, bukan primer.

Dengan tujuan seperti itu, maka penerima manfaat MBG pun mesti targeted, yaitu anak-anak dari kelas menengah bawah dengan gizi buruk dan mengalami stunting, khususnya di wilayah-wilayah miskin.

Tidak hanya itu, desain program pun mesti kompatibel dengan ekosistem di mana program itu diterapkan.

Hal-hal tersebut pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk Program MBG dan dapat menekan seminimal mungkin problematika dalam pelaksanaan program.

Tanpa perbaikan signifikan, Program MBG rentan untuk dituduh sebagai instrumen patronase pemerintah, “bancakan elite”, dalam rangka Pemilu 2029.

Tuduhan itu bisa mendelegitimasi dan menurunkan dukungan terhadap pemerintah.

Sebaliknya, perbaikan esensial dapat meningkatkan peluang keberhasilan program sekaligus memperkuat legitimasi serta dukungan terhadap pemerintah.

Tag:  #menata #ulang #fokus #tepat #sasaran #berkelanjutan