Solar Subsidi Kembali Mengalir, Transportasi Sungai Samarinda Bergerak

– Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu berupa minyak solar subsidi bagi kapal angkutan penumpang dan barang di Samarinda, Kalimantan Timur, kembali berjalan.

Dari total 23 kapal, sebanyak 22 kapal dipastikan dapat kembali beroperasi dengan fasilitas solar subsidi, sehingga pergerakan ekonomi dan aktivitas masyarakat di jalur Samarinda–Melak–Mahakam Ulu berangsur normal.

“Sebelumnya, sebanyak 13 kapal dinyatakan dapat beroperasi kembali. Dokumen sudah dikirim (oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Timur) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan dikirim ke BPH Migas. Pasti kita proses segera, agar percepatan pelayanan masyarakat ini segera berjalan normal dan lancar kembali,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi saat meninjau Dermaga Mahakam Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (10/2/2026), melalui keterangannya.

Wahyudi mengatakan, proses pemenuhan administrasi kapal terus dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Suplai BBM ke 10 Kapal di Samarinda Masih Terhambat, Kepala BPH Migas Turun Ke Pelabuhan

Badan Usaha Penugasan PT Pertamina Patra Niaga juga telah menyiapkan layanan pengisian BBM subsidi bagi kapal-kapal yang telah ditetapkan sesuai keputusan BPH Migas.

Selain 13 kapal yang lebih dahulu dinyatakan siap beroperasi, pemenuhan persyaratan bagi sembilan kapal lainnya juga tengah dirampungkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk disampaikan kepada BPH Migas.

“InsyaAllah sebanyak 9 kapal yang dokumennya sudah lengkap akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hari Selasa (10/2/2026) sore dan hari Rabu (11/2/2026) kita keluarkan persetujuannya. Satu hari setelah dokumen lengkap diterima kita sudah selesaikan,” ujar Wahyudi.

Baca juga: 28 Kapal Masih Terkendala BBM Subsidi, Dishub Kaltim Sebut BPH Migas Akan Turun Lapangan

Administrasi Jadi Kunci Penyaluran Solar Subsidi

Penyaluran solar subsidi hanya diberikan kepada kapal yang memiliki izin operasi serta sertifikat keselamatan yang masih berlaku.

Kapal dengan dokumen yang telah atau hampir berakhir baru dapat dilayani kembali setelah ada konfirmasi pembaruan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan pelayaran, kepastian layanan transportasi sungai, serta memastikan BBM subsidi tepat sasaran.

Menurut Wahyudi, percepatan administrasi menjadi faktor penting agar layanan transportasi masyarakat tidak kembali terganggu.

“Kami perlu menyaksikan langsung secara fisik, agar kapal-kapal ini dapat segera beroperasi. Kami menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur agar segera mempercepat proses unggah data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengoperasian kapal ini,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Wahyudi juga meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Samarinda untuk melihat langsung pengisian solar subsidi bagi KM Barokah 08 yang melayani trayek Samarinda–Melak.

“Kita menyaksikan pengisian di SPBB. KM Barokah 08 sudah mengisi sebanyak 2.200 liter untuk trayek dari Samarinda–Melak. Pulang pergi butuh sekitar 2.200 liter,” tuturnya.

Baca juga: Terkait Korupsi Jual Beli Gas PGN, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina hingga Mantan Kepala BPH Migas

Dampak ke Harga dan Aktivitas Ekonomi Daerah

Dengan ketersediaan solar subsidi, Wahyudi berharap angkutan penumpang dan distribusi barang kembali berjalan lancar, sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah hulu sungai.

“Pemakaian BBM subsidi yang disiapkan pemerintah dapat disalurkan untuk kapal-kapal yang sudah secara kondisi memenuhi persyaratan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan BPH Migas. Agar BBM subsidi tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Yusliando mengapresiasi kehadiran langsung BPH Migas di Samarinda sebagai bentuk respons cepat atas kendala penyaluran BBM subsidi.

“Kita bersyukur Kepala BPH Migas mau ke sini, benar-benar memperhatikan. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi persoalan-persoalan berkaitan dengan BBM subsidi. Kita harapkan juga ekonomi di Kutai Barat dan Mahakam Ulu bisa berjalan baik dan harga-harga pun bisa kembali normal,” kata Yusliando.

Ia juga mengimbau para pemilik kapal angkutan penumpang dan barang untuk melengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan.

“Kawan-kawan pemilik kapal untuk benar-benar memperhatikan aspek administrasi ini, karena aspek administrasi kalau tidak dipenuhi itu tidak akan mendapatkan BBM subsidi,” ujarnya.

Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman, Direktur BBM BPH Migas Soerjaningsih, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Tag:  #solar #subsidi #kembali #mengalir #transportasi #sungai #samarinda #bergerak